Soal Maraknya Baliho Elite Politik Ditengah Pandemi, Ustaz Ismail Yusanto: Tak Punya Hati!

 

Jakarta, Visi Muslim- Baliho gambar para elite partai politik (parpol) yang bermunculan di sejumlah jalan di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi Covid-19 dikecam berbagai pihak termasuk Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY).

“Baliho-baliho dipasang itu jelas sekali di dalam konteks pandemi itu sama sekali dirasakan tidak mempunyai hati,” ujarnya dalam Talk Show: Baliho, Miskin Empati di Tengah Pandemi, Ahad (15/08/2021) di kanal YouTube MediaUmat.

Menurut UIY, sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam sistem politik demokrasi, proses pemilu membutuhkan biaya mahal. Termasuk harga yang harus dikeluarkan calon kontestan untuk pemasangan alat peraga kampanye baliho. Bahkan untuk satu baliho ukuran 4×8 di Jakarta, kira-kira harganya Rp250 juta per tahun.

Proses politik mahal tersebut, tambahnya, tidak berhenti di urusan baliho saja. Namun berlanjut hingga membentuk sebuah pola yang mengarah kepada politik transaksional. “Di balik ini semua, itu satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Bahwa negeri kita ini makin hari makin mengarah kepada politik transaksional yang kemudian pasti ujungnya itu yang menjadi korban adalah rakyat,” tandasnya.

Revisi UU Minerba, UU KPK, Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) Omnibus Law, Perppu Covid adalah sebagian produk hukum yang, menurut UIY, tidak sama sekali berpihak kepada rakyat. Bahkan di dalam PP No 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai turunan UU Cilaka Omnibus Law dikatakan bahwa, limbah debu batubara fly ash dan bottom ash (FABA) tak masuk lagi ketegori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Di sisi lain, anggapan kalau para elite politik senantiasa bekerja memikirkan nasib rakyat, justru UIY mengatakan, kalau mereka benar demikian, tidak akan muncul berbagai UU yang kepentingan sepenuhnya untuk para oligarki pemilik modal. “Kalau orang Jawa bilang mbelgedes (asal bunyi) itu. Enggak ada untuk rakyat itu,” tegasnya.

Maka itu, UIY menyayangkan, rakyat hanya dijadikan stempel untuk mendapatkan legalitas dan jabatan politik mereka demi pundi-pundi uang dan kekuasaan. “Itu putaran yang (terus-menerus) mereka lakukan,” timpalnya.

Belum lagi, sambungnya, tidak adanya nilai baik apa pun yang terpancar dari sebuah kepemimpinan saat ini. Baik nasionalisme, keberpihakan terhadap orang kecil, kejujuran apalagi agama. “Agama itu bisa dipakai ketika dia perlukan. Kemudian ditinggalkan ketika itu tidak diperlukan,” imbuhnya.

Konsolidasi

UIY berharap, para pemikir, cendekiawan, ulama, tokoh masyarakat serta aktivis senantiasa bersama-sama mencermati kecenderungan tersebut. “Di situlah konsolidasi menjadi penting untuk menghentikan kecenderungan yang saya kira akan sangat merusak Indonesia ke depan,” tegasnya menekankan.

Tak hanya itu, untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang rusak akibat dampak sistemik kepemimpinan dalam sistem demokrasi, UIY juga menuturkan, patokan yang semestinya dijadikan pegangan dalam berpolitik, dalam bahasa Islam, adalah berpegang pada kedaulatan syariat.

Pegangan yang juga ia sebut sebagai syariat Islam itu, di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dengan tegas tidak bisa diubah (tsawabit) dan yang mungkin masih bisa diubah (mutaghayyirat). “Tetapi ini hari, itu tidak ada yang tsawabit. Semuanya mutaghayyirat. Semuanya bisa diubah. Lalu ada pemimpin yang memang tidak peduli untuk menjaga ini supaya tidak berubah. Maka berubahlah semua,” pungkasnya.[] Zainul Krian

Berbagi :