Selama Pandemi Rakyat Terhimpit, Kekayaan Pejabat Melangit

Oleh: Isty Da'iyah (Aktivis Muslimah)

Pandemi adalah masa-masa sulit bagi masyarakat dunia. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usahanya gulung tikar, kehilangan banyak saudara dan banyak juga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih di Indonesia yang mengalami resesi ekonomi, akibat penurunan aktivitas ekonomi yang cukup drastis. 

Namun, di tengah sulitnya ekonomi yang dialami oleh masyarakat, kekayaan pejabat banyak yang meningkat. Seperti yang diberitakan oleh Merdeka.com, KPK menyoroti hasil laporan kekayaan penyelenggara negara atau pejabat pemerintah. Tercatat 70 persen dari pejabat tersebut memiliki kekayaan yang semakin berlimpah. Bahkan, pandemi tidak berpengaruh atas bertambahnya harta para pejabat tersebut (9/9).

Sementara itu, CNN Indonesia juga mewartakan bahwa selama pandemi, secara umum penyelenggara negara atau pejabat pemerintah, hartanya bertambah sebanyak 70,3 persen. Penambahan paling banyak terdapat pada pejabat di instansi kementrian dan DPR (7/9).

Ironis sekali, disaat rakyat menahan perihnya himpitan ekonomi, pejabat justru bisa menambah banyaknya pundi-pundi. Di saat rakyat banyak yang hampir sekarat, kekayaan pejabat kian meningkat. Pejabat yang seharusnya melayani rakyat, justru membuat rakyat bertanya-tanya dan curiga, pasalnya disaat pandemi yang membuat rakyat terhimpit, kekayaan pejabat justru semakin melangit.

Mungkin adalah sebuah kenyataan, jika beredar sebuah vidio seorang anggota dewan yang memaparkan nominal uang yang diterimanya. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang wajar. Namun, banyak juga yang menganggap hal ini bisa melukai hati rakyat kecil. Bagaimana tidak, disaat rakyat perutnya melilit perih, anggota dewan terhormat justru membuat hati semakin sedih.

Akibat Sistem Kapitalis Sekuler dan Politik Demokrasi

Fakta di atas sebenarnya sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara yang menerapkan sebuah sistem demokrasi kapitalis. Karena dalam sistem ini, segala sesuatu hanya berasaskan pada manfaat dan keuntungan materi semata. Politik yang berbiaya tinggi menuntut modal agar cepat kembali, agar periode berikutnya bisa mendapatkan kursi lagi. Sehingga sangat wajar, jika para pejabat bisa mendapat manfaat dengan melangitnya harta kekayaannya.

Sistem inilah yang akan melahirkan kekuasaan hanya berada pada lingkaran oligarki. Alih-alih rakyat mendapat empati dari pada petinggi negeri, yang ada mereka sibuk memperkaya diri. Pandemi yang seharusnya menjadi bahan evaluasi diri, justru  membuat sibuk untuk memperbanyak pundi-pundi. Tidak heran jika  PPKM menjadi berjilid-jilid, yang berakibat pada ekonomi rakyat semakin pailit. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin menganga.

Demokrasi kapitalis, sebuah sistem yang menyerahkan pembuatan undang-undang hanya pada segelintir orang. Menjadikan negara hanya sebagai regulatornya, sehingga peluang ambisi dan korupsi tidak bisa dihindari. Slogan dari, oleh dan untuk rakyat hanya pemanis semu sistem ini.

Islam Adalah Solusi

Hal ini akan berbeda jika Islam dijadikan sandaran dalam sebuah sistem pemerintahan. Sistem Islam akan memproduksi penguasa dan pejabat yang menjadi raa'in dan junnah bagi rakyatnya. Pemimpin yang mempunyai visi sebagai penyelenggara pemenuhan hajat hidup rakyatnya. Hal ini telah di tegaskan oleh Rasulullah saw, yang artinya: "Imam (khilafah) raa'in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya." (HR Ahmad, Bukari).

Dalam sistem ini negara diwajibkan menjamin kebutuhan semua rakyatnya. Jangan sampai ada sebagian rakyat yang ada dalam wilayah negaranya hidup dalam kondisi yang miskin, tidak dapat memenuhi kebutuhannya,sementara sebagian yang lain hidup dalam kondisi tang kaya raya, dengan harta yang sangat melimpah, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Kekuasaan dan jabatan dalam Islam harus digunakan untuk melayani Islam, yaitu untuk menjaga dinul Islam dan syariahnya serta memelihara urusan umat. Sehingga dalam sistem ini, tidak akan ditemukan pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan kekayaan sementara rakyat kelaparan.

Para pejabat dan penguasa akan menjalankan segala amanah dengan sekuat tenaga karena landasan keimanan dan ketakwaannya. Mereka akan sibuk mengurusi segala urusan rakyatnya, mengutamakan kepentingan rakyatnya, dibanding kepentingan dirinya sendiri.

Penguasa dalam Islam akan merasakan lapar jika rakyatnya lapar, dan akan menjadi orang terakhir yang merasakan kenyang jika rakyatnya kenyang. Hal ini juga telah dicontohkan dalam kepemimpinan Kholifah Umar bin Al Khathtab pada masanya.

Islam telah membuktikan adanya kepemimpinan yang benar-benar mengayomi seluruh rakyatnya selama belasan abad lamanya. Kerena kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam adalah sebagai perisai bagi rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang artinya: "Imam adalah perisai orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya." (HR Muslim). 

Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam menyadari, ada solusi alternatif yang bisa mengatasi masalah umat. Yakni sebuah sistem yang akan melahirkan penguasa dan pejabat yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Sistem itu tidak lain dan tidak bukan adalah sistem Islam kafah yang diterapkan dalam segala lini kehidupan, dalam bingkai daulah khilafah.

Karena sebagai umat yang beriman, sudah seharusnya menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pengurusan negara dan rakyat. Sebuah sistem yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Swt. 

Wallahu'alam bishawab.

Berbagi :