Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mencabut Akar Permasalahan di Bumi Papua


Ilustrasi



Oleh: Tati Sunarti, S.S

Setiap warga negara dimana pun memiliki hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaskud antara lain sandang,pangan, dan papan. Sedangkan, hak warga negara diantaranya fasilitas pendidikan, kesehatan yang baik dan gratis. Hak lain yang tidak kalah penting yaitu rasa aman. Oleh karena itu, menciptakan rasa aman harus dilakukan semua elemen baik individu, masyarakat, juga negara sebagai pihak yang memiliki peran paling besar.

Vibe rasa aman di alam sekular rasanya begitu mustahil tercapai. Pasalnya, sekulerisme alaminya menciptakan banyak kesenjangan. Kesenjangan pendidikan, sosial, terutama ekonomi di khalayak. Sekulerisme, dengan konsep fashliddin ‘anil hayat-nya (memisahkan aturan agama dari kehidupan) menuntut manusia untuk mengatur semua aspek kehidupan. Manusia berkuasa atas aturan yang diinginkan untuknya.

Seperti yang dirasakan saat ini, banyak kesenjangan ekonomi tercipta yang memberikan efek luar biasa parah. Pemerataan kesejahteraan tidak nampak di semua wilayah. Maka, muncullah ketidakpuasan dari warga. Contoh kasus aksi kekerasan yang seringkali terjadi di Papua. Wilayah timur Indonesia ini kerap kali terjadi teror yang bahkan sampai menghilangnya nyawa. Tindakan ini berangkat dari ketidakpuasan warga pribumi atas kegagalan pemerintah dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan. Sehingga, Papua menjadi salah satu wilayah yang paling jauh tertinggal.

Dikutip dari kompas.id (5/3/2022), Kelompok Kriminal Bersenjata telah melakukan aksi penembakan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Tindak kejahatan ini menewaskan delapan orang warga sipil. Korban adalah pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT). Delapan orang tersebut ditembaki saat tengah memperbaiki fasilitas menara base transceiver station (BTS) jaringan 4G.

Teror serupa dari masa ke masa tidak menemukan solusi pasti. Bahkan Kelompok Kriminal Bersenjata ini nampak semakin berani. Peristiwa memilukan tersebut mengetuk nurani banyak pihak. Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang melayangkan desakan kepada pemangku negara agar menetapkan pembantaian delapan orang pekerja PTT sebagai tindakan criminal terorisme.

Hasto Atmojo Suroyo, ketua LPSK, menyatak bahwa pihaknya mengutuk keras terhadap peristiwa penembakan tersebut hingga menghilangkan nyawa. “Aksi-aksi (kekerasan bersenjata) seperti ini dampaknya menebar ketaukan dan mengganggu keamanan masyarakat. Pemerintah dan jajaran aparat keamanan tidak perlu ragu menyatakan peristiwa itu sebagai bentuk teror di masyarakat,” tutur Hasto (Sabtu, 5/3/2022)

Meskipun demikian, ketua LPSK tersebut tetap menyarankan adanya tindakan persuasif terlebih dahulu. Hasto menilai jika melakukan tindakan represif hanya akan menimbulkan aksi balasan yang serupa. Korban yang akan terkena imbasnya tidak lain adalah warga sipil (sindonews.com).

Mengapa Tidak Berkesudahan?

Kelompok Kriminal Bersenjata seolah menjadi pemain antagonis dalam sebuah drama kehidupan. Drama ini selalu diputar berulang dan menciptakan suasana menakutkan. Dari sekian lama, tindakan ini hanya menjadi tontonan, layaknya anggapan bahwa ini memang sebuah drama. Sehingga respon yang diberikan oleh pemangku negeri sama halnya seperti penonton yaitu berupa kecaman, kutukan, simpati buatan dan obrolan-obrolan bualan.

Tindakan yang sudah menghilangkan nyawa, tentu saja ini terkategori tindakan terorisme yang tidak termaafkan. Sanksi tegas yang berefek jera harus menjadi pilihan. 

Aksi kekerasan kelompok tidak pernah merasa mereda. Kekerasan mereka bahkan tidak hanya berupa teror fisik tapi juga perusakan fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan daerah, dan pusat layanan kesehatan masyarakat.

Tentu menjadi tanda tanya besar. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyudahi permasalahan ini? mengapa seakan pemerintah hanya membiarkan begitu saja? apakah upaya negosiasi yang bersifat persuasif selama ini telah membuahkan hasil?

Sederet pertanyaan seperti di atas hingga saat ini tidak utuh rampung terjawab. Apa yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ini sudah di luar batas kemanusiaan. Solusi berupa negosiasi bukanlah pilihan. Karena bentuk kejahatan menghilangkan nyawa, juga gerakan separatis yang mereka lakukan jelas harus diselesaikan dengan cara penegakkan hukum yang tegas. Tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh aparat dan pemerintah selaku penegak hukum.

Mencabut segala akar permasalahan di bumi Papua harus menjadi agenda penting dan genting bagi pemerintah. 

Mengembalikan Masalah Bumi Papua pada Islam 

Menyikapi dengan benar berkaitan dengan fakta tentang panasnya permasalah di bumi Papua hanya bisa diakhiri dengan Islam. Islam mengecam keras bagi siapa saja yang telah semena-mena menghilangkan nyawa yang darahnya haram untuk ditumpahkan. Islam melarang keras gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok manapun.

Mengembalikan seluruh permasalahan di bumi Papua seharusnya dimulai dengan solusi yang sistemik. Semua kalangan, baik individu, masyarakat, bahkan negara harus memahami betapa pentingnya mempertahankan integritas seluruh wilayah tanah air. 

Kemudian, menghilangkan semua bentuk kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ini hanya bermuara pada satu sistem yang rusak, yaitu sistem Kapitalisme sekulerisme. Sistem rusak yang menciptakan keegoisan segelintir orang. Maka, sudah menjadi kewajiban untuk mencampakkan sistem rusak ini. 

Selain itu, pemerintah seyogianya menutup semua pintu masuknya intervensi asing. Turut campurnya asing dalam masalah ini justru bukan menemukan solusi, malah semakin memperparah dan memperkeruh permasalahan. Terlebih lagi jika asing tersebut mengeruk dan menguasai kekayaan alam di dalam negeri.

Rosulullah SAW bersabda:

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak” (HR. An-Nasai dan At-Turmudzi)

Terakhir, keamanan yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah keamanan yang independen dan mumpuni. Tidak ada satupun yang berhak untuk turut campur. Permasalahan ini bisa dicabut dan pelaku diadili sesuai tuntutan syariat. Sehingga, menguburkan semua gerakan separatis tanpa ampun.

Wallahu’alam 

Posting Komentar untuk "Mencabut Akar Permasalahan di Bumi Papua"