Kesepakatan Kerangka Kerja di Sudan

Peta Sudan

Soal:

Pada 12/5/2022, disiarkan melalui media dan televisi di Sudan, adegan penandatanganan Kesepakatan Kerangka Kerja di Istana Republik antara militer yang diwakili oleh panglimanya, kepala Dewan Kedaulatan, dan wakilnya, dengan 52 partai dan kelompok politik, yang membuka jalan bagi pemerintahan transisi untuk jangka waktu dua tahun menuju pemilihan umum. Hal itu terjadi dengan sponsor internasional, terutama Amerika, Inggris, dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertindak sebagai pihak yang mengeluarkan perjanjian ini dengan potret yang ditandatangani. Meski demikian, ada penentangan terhadap Kesepakatan ini, dan demonstrasi terjadi selama dua hari pada 8 dan 9 Desember 2022 menentang Kesepakatan tersebut. Apa arti Kesepakatan ini? Dan siapa yang diuntungkan darinya? Bagaimana dengan penentangan terhadap Kesepakatan tersebut? Apakah diperkirakan Kesepakatan itu akan bertahan lama?

Jawab:

Agar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menjadi jelas maka kami paparkan perkara-perkara berikut:

Pertama, teks Kesepakatan:

1- Pada bagian pertamanya, Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa “Sudan adalah negara dengan multi budaya, etnis dan agama”. Perlu dicatat bahwa lebih dari 96% penduduk Sudan memeluk agama Islam. Dan oleh karena itu, agama dan budaya mereka adalah satu, terlepas beragamnya suku mereka. Kesepakatan tersebut mengelabuhi dan menipu untuk menjauhkan Islam dari kehidupan dan kewajiban menerapkan Islam dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, tata pergaulan, sistem pidana, politik dalam dan luar negeri, militer, industri, dan semua perkara kehidupan bagi individu dan masyarakat. Itulah mengapa dinyatakan dalam Kesepakatan tersebut bahwa: “Sudan adalah negara sipil, demokratis, federal, parlementer, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyat adalah sumber kekuasaan”. Dan semua itu bertentangan dengan Islam, karena menjadikan Sudan sebagai negara sipil, yakni negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, dan demokrasi yang menjadikan hak untuk membuat hukum menjadi milik manusia dan tidak menjadikan kedaulatan sebagai milik Syariah yang sumbernya adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Dan juga menjadikan Sudan sebagai negara federal, dan itu merupakan sistem pemerintahan yang bertentangan dengan Islam dan membuat negara dapat dipecah-belah, dan membuat daerah-daerahnya dapat dipisahkan sebagaimana yang terjadi di Sudan Selatan! Nampaknya Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh Islam di Sudan. Dinyatakan di dalam Kesepakatan itu: “Negara tidak memaksakan agama kepada siapapun, dan negara tidak memihak dalam urusan agama dan masalah keyakinan dan hati nurani. Negara menjamin kebebasan dan kepatuhan terhadap piagam hak asasi manusia internasional, khususnya piagam hak-hak perempuan”.  Artinya, kekuatan yang menyusun perjanjian ini sengaja menjauhkan Islam dari umat Islam di negeri Muslim ini.

2- Pada bagian keduanya Kesepakatan tersebut menyatakan: “Otoritas transisi akan diserahkan kepada otoritas sipil secara penuh… dan negara memiliki seorang presiden dengan tugas kehormatan… kemudian tingkat eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri sipil yang dipilih oleh kekuatan-kekuatan yang menandatangani Kesepakatan terseburt, selain dewan legislatif dan dewan untuk pertahanan dan keamanan yang dipimpin oleh perdana menteri yang menghimpun para komandan aparat reguler dan gerakan-gerakan perjuangan bersenjata yang menandatangani Perjanjian Perdamaian Juba”. Juga menyatakan bahwa: “militer menjauhkan diri dari politik dan praktik kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi, dan bahwa Pasukan Pendukung Cepat dan pasukan bersenjata diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata sesuai dengan pengaturan yang akan disepakati kemudian dalam Komisi Penggabungan. dan Demobilisasi dalam rencana reformasi keamanan dan militer yang mengarah pada terbentuknya satu militer profesional dan nasional”. Kesepakatan itu menyatakan: “Implementasi Perjanjian Perdamaian Juba … dan penyelesaian perdamaian dengan gerakan-gerakan bersenjata yang tidak menandatangani”. Kesepakatan itu juga menyatakan: “peluncuran proses komprehensif untuk membuat konstitusi, di bawah pengawasan Komisi Pembuatan Konstitusi, untuk dialog dan Kesepakatan atas asas-asas dan masalah-masalah konstitusional, dengan partisipasi dari semua wilayah di Sudan”. Kesepakatan itu menyatakan: “pengaturan proses pemilihan menyeluruh pada akhir masa transisi dalam jangka waktu 24 bulan mulai dari tanggal pengangkatan perdana menteri”.

Kedua, sikap-sikap lokal:

1- Panglima militer dan kepala Dewan Kedaulatan Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, mengindikasikan hal itu selama upacara penandatanganan perjanjian, dengan mengatakan: “Kami berkomitmen untuk keluarnya lembaga militer dari proses politik dengan potret final, pelaksanaan pemilu pada akhir masa transisi, dan implementasi isu-isu yang diangkat dalam Kesepakatan Kerangka Kerja… Negara sedang mengalami keadaan luar biasa. Kami berada dalam keadaan ketidakharmonisan di antara kekuatan politik dan militer. Dan ini berdampak negatif pada negara. Kami berusaha mengubah militer menjadi institusi konstitusional yang jauh dari keberpihakan kepada partai, kelompok, atau ideologi”. Wakilnya, Muhammad Hamdan Daglo, mengatakan, “Penandatanganan Kesepakatan Kerangka Kerja politik mencerminkan awal dari fase baru dan luar biasa dalam sejarah negara Sudan. Penandatanganan Kesepakatan diharapkan dapat mengakhiri krisis politik saat ini dan mempersiapkan fase transisi baru yang mana kesalahan-kesalahan yang menyertai periode sebelumnya dapat dihindari. Sejak awal masa transisi pada Agustus 2019, telah terjadi perbedaan di antara komponen transisi dan praktik politik yang salah yang berujung pada peristiwa 25 Oktober. Dan juga merupakan kesalahan politik membuka pintu bagi kembalinya kekuatan kontra-revolusi. Oleh karena itu, yang harus menjadi prioritas pemerintahan berikutnya adalah menjalankan Perjanjian Juba, menyelesaikan perdamaian dengan gerakan yang tidak menandatangani Kesepakatan, bekerja memulangkan para pengungsi ke desa asalnya, dan menyelesaikan masalah tanah dan masalah nomaden” (Kantor berita resmi SUNA, 5/12/2022). Kesepakatan ini menyelamatkan kepemimpinan militer yang dipimpin oleh al-Burhan, wakilnya, dan orang-orang yang bersama mereka dari kesulitan mereka, karena rakyat menolak pemerintahan mereka. Jadi tidak ada dukungan internal untuk mereka. Kesepakatan ini menjamin untuk kepemimpinan militer perlindungan dan penjagaan dari tuntutan pengadilan atas kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat dan meluputkan mereka dari hukuman. Mereka tidak mampu dan telah gagal mengelola urusan-urusan negeri dalam menyelesaikan problem-problem negeri. Semua yang mereka lakukan adalah menjaga pengaruh Amerika setelah jatuhnya rekan dalam keantekan mereka yakni Omar al-Bashir. Perlu dicatat, kekuatan lainnya yang disebut Kekuatan Kebebasan dan Perubahan dan partai-partai yang membentuk pemerintahan, mereka juga telah gagal dalam mengelola urusan-urusan negeri dan menyelesaikan problem-problemnya serta menjamin pilar kehidupan paling rendah sekalipun. Semua yang mereka lakukan adalah menjaga pengaruh Inggris di negeri tersebut … dan menentang perubahan sistem secara mendasar.

2- Ada penentangan terhadap Kesepakatan ini. Demonstrasi terjadi pada 8 dan 9 Desember 2022, menolak Kesepakatan itu. Sebagian dari kekuatan oposisi itu ada yang tidak benar, sebagaimana mereka pada asalnya tidak tulus untuk umat dan warga Sudan, seperti Gerakan Keadilan dan Kesetaraan yang dipimpin oleh Jibril Ibrahim, Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Minni Arko Minawi, dan partai-partai politik yang bersekutu dengan Kekuatan Kebebasan dan Perubahan yang mengikuti penjajah Inggris. Inggris telah menetapkan garis kembali untuknya dan kekuatan yang bertindak sebagai oposisi paralel. Jika Kesepakatan itu gagal, kekuatan-kekuatan ini bergerak sebagai komponen oposisi dan menutupi keantekan mereka untuk bekerja memimpin orang-orang yang tidak dapat membebaskan diri dari dominasi agen-agen Amerika atau Inggris. Jika mereka lepas dari salah satunya, mereka terjatuh pada jerat yang lain. Begitulah. Jadi masalah terus berlanjut dalam bentuk ini sejak negara itu diberi kemerdekaan formal, dan keluarnya penjajah secara militer, tetapi penjajahan terus berlanjut dengan bentuk penjajahan politik, intelektual, ekonomi dan lainnya.

3- Kesepakatan ini tampak bagi sebagian orang seolah-olah menyelesaikan krisis pemerintahan yang sulit diselesaikan di negeri ini, yaitu perselisihan antara militer dan komponen-komponen politik, untuk menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan politik dan menjauhkan militer dari pemerintahan dan politik. Ini tidak lain hanyalah perselisihan di antara agen untuk memperebutkan kursi. Dan itu pada derajat pertama tentu saja tidak menyelesaikan masalah ekonomi Sudan, yang mana karenanya Sudan menderita dan memberontak. Hal itu juga tidak menyelesaikan masalah pemerintahan karena itu adalah pertarungan antar agen yang menjadi alat untuk kepentingan negara-negara besar yang bertarung memperebutkan Sudan. Kesepakatan itu tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah ini dan lainnya karena disandarkan pada asas-asas yang rusak dan batil, yaitu, pemisahan agama dari kehidupan, negara dan masyarakat, dan karena Kesepakatan itu adalah solusi konsiliasi sementara antara militer dan kekuatan-kekuatan politik tertentu yang tidak mukhlis yang mengikuti kekuatan asing. Dan karena perjanjian sebelumnya yang terjadi antara kedua pihak atas fase transisi dan kemudian jatuh dengan kudeta 25 Oktober. Dan karena masalahnya bukanlah pembentukan pemerintahan sipil atau tidak dibentuk, hal itu tidak memberikan apa-apa… Tidak ada jaminan hal itu akan tercapai, karena tiap-tiap pihak saling menunggu kesempatan untuk menyingkirkan yang lain dan diperintah oleh negara-negara besar yang bertarung.

Ketiga, sikap-sikap internasional:

1- Amerika memuji Kesepakatan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan di Twitter pada 06/12/2022: “Penandatanganan Kesepakatan Kerangka Kerja Politik awal di Sudan merupakan langkah penting untuk membentuk pemerintahan sipil dan menentukan pengaturan konstitusional untuk memandu Sudan selama masa transisi yang dipuncaki dengan pemilu”. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan di websitenya pada 07/12/2022 yang menyatakan bahwa mereka “mendukung kubu sipil Sudan dan militer untuk melakukan dialog komprehensif tentang masalah-masalah yang mengganjal sebelum membuat kesepakatan akhir dan mengalihkan kekuasaan ke pemerintahan transisi yang dipimpin oleh sipil”. Dan pernyataan itu memperingatkan terhadap pengenaan sanksi kepada siapa pun yang merongrong Kesepakatan tersebut, dengan mengatakan: “Kementerian memutuskan hari ini untuk memperluas kebijakan pembatasan pemberian visa terhadap pejabat Sudan saat ini atau mantan atau individu lain yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam merusak transisi demokratis di Sudan melalui penindasan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental”.  Kesepakatan ini merupakan langkah penting bagi Amerika untuk mempertahankan pengaruhnya di Sudan dan mencegah jatuhnya otoritas militer yang pro kepadanya di bawah kepemimpinan agennya Abdul Fattah al-Burhan dan wakilnya Muhammad Daglo dan semisalnya. Apalagi keduanya melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil satu setengah tahun lalu pada 25/10/2021 dan menghentikan jalannya fase transisi yang ditandatangani di antara kedua pihak dalam Kesepakatan yang ditandatangani pada 21/8/2019, dan Kesepakatan itu menyatakan bahwa militer akan memimpin Dewan Kedaulatan untuk jangka waktu 21 bulan, dan kemudian sipil akan memimpinnya selama 18 bulan, dan kemudian fase itu diperpanjang menjadi 53 bulan setelah Perjanjian Juba pada 03/10/2020. Lalu datang kudeta 25 Oktober 2021 untuk menghilangkan  kesempatan bagi agen-agen Inggris dan menghalangi mereka memimpin Dewan Kedaulatan… Kesepakatan terakhir ini menyelamatkan agen-agen Amerika dari kejatuhan dan penuntutan hukum, dan dengan demikian mempertahankan pengaruh Amerika di Sudan dan menghalangi dominasi agen-agen Inggris atas segala hal karena mereka mengontrol lingkungan politik.

2- Inggris, melalui Menteri untuk Urusan Afrika dan Pembangunan Internasional, Andrew Mitchell, mengumumkan sambutannya terhadap Kesepakatan tersebut, dengan mengatakan: “Negara-negara Kuartet dan Troika menyambut baik langkah penting ini menuju kesepakatan yang dipimpin sipil di Sudan. Inggris berharap dapat bekerja sama erat dengan pemerintahan seperti itu setelah terbentuk. Kami mendesak semua aktor untuk segera bersatu guna mencapai kesepakatan akhir” (Sudan Today, 6/12/2022). Duta Besar Inggris untuk Dewan Keamanan, James Kariuki, memperingatkan “konsekuensi serius untuk penundaan mencapai kesepakatan akhir di Sudan,” dan menyatakan “dukungan Inggris untuk pemerintahan sipil berikutnya yang dipimpin oleh sipil melalui koordinasi dengan mitra-mitra internasional”. Dia mengisyaratkan kepada “situasi rapuh di sejumlah bagian Sudan, terutama wilayah Nil Biru dan negara bagian Kurdufan Barat” (Akhbar as-Sudan, 6/12/2022). Jadi Inggris campur tangan secara langsung di Sudan seperti Amerika, dan mengumumkan dukungannya untuk Kesepakatan tersebut, karena Inggris termasuk salah satu dari mereka yang mensupervisi perumusannya dan membawanya keluar bersama Amerika melalui utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Inggris mengumumkan dukungannya untuk pemerintahan sipil mendatang yang diharapkan sebagian besarnya dibentuk dari agen-agennya, dan menjaga pengaruh Inggris di lingkungan politik sebagai pendahuluan untuk penyerahan pemerintahan dan sebagai upaya merongrong pengaruh militer dalam pemerintahan dan politik.

Keempat: Ringkasnya, dengan merenungkan kejadian-kejadian terkini di Sudan ini, menjadi jelas bahwa pertarungan internasional di Sudan tidak berubah, bahkan itu merupakan pertarungan yang bukan rahasia, melainkan secara terbuka antara Amerika yang menguasai al-Burhan, wakilnya, dan kelompoknya di satu sisi, dengan Kebebasan dan Perubahan dan partai-partai yang bersekutu dengannya di antara agen-agen dan para pengikut Inggris di sisi lain. Dan karena masing-masing dari kedua sisi, Amerika atau Inggris, sampai sekarang tidak mampu meluaskan pengaruhnya di dalam komponen militer dan komponen sipil sekaligus, olehnya itu Amerika dan Inggris sengaja menuju Kesepakatan tersebut sebagaimana yang terjadi sejak awal penggantian al-Bashir sampai kemudian menaik eskalasi perbedaan mereka pada 25 Oktober kemudian sekarang mereka kembali bersepakat! yaitu kesepakatan sementara sampai salah satu dari kedua kubu itu mampu mengambil pengaruh secara penuh baik pada militer maupun sipil … Sebelumnya kami telah mengisyaratkan kepada hal itu sejak awal pemerintahan al-Burhan dan sampai terjadinya kudeta yang mana kami telah memperingatkan hal itu dalam dua publikasi kami:

1- Kami katakan dalam Jawab Soal tertanggal 23/9/2019, yakni sejak sekira awal partisipasi kedua pihak di dalam pemerintahan. Dinyatakan di dalam Jawab Soal tersebut seputar kesepakatan komponen militer dengan komponen sipil untuk berbagi kekuasaan, sebagai berikut: “adapun yang mungkin terjadi, bahwa Amerika dan Inggris tidak dapat hidup berdampingan dengan tenang. Kepentingan keduanya berbeda dan alat-alat lokal keduanya mengikuti mereka berdua. Oleh karena itu, masing-masing pihak akan bekerja untuk mengaborsi pergerakan yang lain! Dan dari monitoring kejadian-kejadian yang terjadi dan merenungkan keterkaitan-keterkaitannya serta mendiagnosa pernyataan-pernyataan luar dan dalam negeri khususnya para pejabat Amerika dan Eropa … Maka yang dapat ditarjih wasilah-wasilah yang akan digunakan oleh masing-masing pihak untuk menyulitkan lawannya dan mengokohkannya kemudian menyingkirkannya dari pemerintahan …”. Dan kami telah menyebutkan itu di Jawab Soal tersebut dan itulah yang terjadi secara riil …

Kemudian kami katakan di dalam Jawab Soal tanggal 25/10/2021: “… Dengan apa yang telah menjadi situasi di Sudan, dan jalur jahat yang didorong oleh agen Amerika, dan jalur jahat jahat lainnya yang coba ditempuh oleh agen-agen Inggris dan Eropa, dan semuanya melibatkan pertumpahan darah, ketidakadilan, kelaparan, dan krisis, maka warga di Sudan harus memperhatikan urusan mereka dan membalikkan badan untuk semua penguasa yang gagal ini yang merupakan agen-agen Amerika, Inggris, dan Eropa yang menempatkan darah rakyat Sudan dan potensi milik mereka untuk melayani negara-negara kafir ini, sehingga mereka mengoreksi perkara mereka dan menyatukan barisan mereka melawan semua agen itu…”.

2- Adapun pertanyaan, apakah Kesepakatan ini akan bertahan dan diterapkan? Perkara ini diragukan. Akankah Kesepakatan itu menyelamatkan negeri? Hal itu dijauhkan, karena Kesepakatan itu di bangun di atas asas yang batil, dan karena Kesepakatan itu diekstrak dari kekuatan-kekuatan imperialisme yang saling bertarung yang bersepakat sementara, dan karena Kesepakatan itu ditandatangani di antara pihak-pihak agen yang hanya peduli dengan kursi dan jabatan, menjaga keuntungan finansial mereka dan mendapatkan lebih banyak harta, sehingga mereka tidak peduli dengan negeri dan rakyatnya, maupun kebangkitan dan pembebasannya dari cengkeraman penjajahan dan penjajah. Dan bahkan pada asalnya mereka tidak mengenal jalan menuju kebangkitan. Dan karena mereka bekerja untuk pihak-pihak penjajahan bekerja untuk memperkuat pengaruh penjajah di Sudan secara intelektual dan politik. Dan karena pihak-pihak kolonial ini, terutama Amerika dan Inggris, bertarung untuk memperluas pengaruh di Sudan. Jadi intervensi asing tampak jelas untuk semua orang, karena pihak-pihak asing itu hadir ketika penandatanganan Kesepakatan itu di istana Republik. Bahkan yang menyusun Kesepakatan itu adalah pihak asing, yaitu utusan PBB di bawah supervisi langsung dari Amerika dan Inggris, dua pihak pertarungan internasional di Sudan atas nama Negara Kuartet dan atas nama Troika. Kuartet itu adalah Amerika dan bersamanya agennya yaitu Arab Saudi, dan Inggris dengan agennya yaitu UEA. Amerika menggunakan agennya Saudi untuk mempengaruhi pihak-pihak lokal dan membayar suap. Dan Inggris juga menggunakan Uni Emirat untuk hal serupa demi kepentingannya sendiri. Dan Troika adalah Amerika dan Inggris, dan bersama mereka Norwegia sebagai pihak Eropa yang tidak memiliki pengaruh kecuali jika diperlukan, dan pembicaraan rahasia banyak dilakukan di ibukotanya, Oslo, yang terkenal sebagai dapur perjanjian rahasia sebelum keluar. Jadi Amerika mengancam mereka yang menggagalkan Kesepakatan itu dengan sanksi, sementara Inggris memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika Kesepakatan itu gagal …

3- Adapun utusan Jerman untuk PBB, Volker Peretz, yang memuaskan kedua pihak Amerika dan Inggris yang bertarung, dia juga memperingatkan tentang kegagalan Kesepakatan tersebut. Dia mengatakan dalam pengarahan di depan Dewan Keamanan PBB: “Dengan makin dekatnya Sudan kepada kesepakatan politik akhir, mereka yang tidak berpandangan memberikan dukungan demi kepentingan mereka melalui penyelesaian politik, mungkin mereka meningkatkan upaya untuk merusak proses politik yang sedang berlangsung” (al-Rakuba al-Sudani, 08/12/2022). Jadi itu merupakan Kesepakatan sementara di antara kedua pihak, yang dapat dianggap seperti jeda perang, dan berikutnya pertarungan akan berlanjut lagi sampai salah satu pihak dapat meraih kemenangan atas pihak yang lain. Jika satu pihak menang atas yang lain maka pihak yang kalah itu tidak akan menyerah. Dia akan menciptakan problem-problem di Sudan di seluruh wilayahnya dan di jantungnya di ibu kota, sebab pihak itu memiliki alat-alat yakni para agen.  Jika negeri tidak dibersihkan dari mereka, maka situasi tidak akan tenteram dan masyarakat tidak akan melihat secercah harapan dan tidak akan merasakan kehidupan yang mulia dan baik. Dan mereka akan kehilangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, yang wajib bagi setiap orang yang benar ​​dan mukhlis untuk menempuh jalan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesungguhan bersama para pejuang untuk menegakkan al-Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang telah dikabargembirakan oleh Rasulullah saw:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» أخرجه أحمد، والطيالسي

“Kemudian akan kembali lagi Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian” (HR Ahmad dan ath-Thayalisi).

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

“Dan para hari (kemenangan) itu bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang” (TQS ar-Rum [30]: 4-5).

Dijawab Oleh : Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah 

Sumber : HT Info

Berbagi :