Rendahnya Kepercayaan Publik, Bukti Rendahnya Sistem Saat Ini

Oleh: Hestiya Latifah (Mahasiswi, Aktivis Dakwah)

Rakyat butuh pengawasan, rakyat butuh penata dan pengelola anggaran di dalam kehidupan bernegara, rakyat pun butuh penata keadilan, pembela keadilan di dalam kehidupan berpolitik. Namun, tak jarang rakyat dikecewakan, suaranya tak digubris, bahkan tak dibela. Apa salah rakyat? Bukankah rakyat adalah raja yang harus didengar dan diikuti perintahnya? Jika tak ada rakyat bukankah tidak akan ada negara?

Inilah yang terjadi saat ini, rakyat mulai menurunkan kepercayaannya terhadap kinerja para pekerja-pekerja sekaligus pejabat-pejabat negara. Di mana rendahnya kepercayaan rakyat dinilai menunjukkan tingginya ekspektasi rakyat terhadap kinerja para pekerja sekaligus pejabat negara, khususnya dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dikutip dari kompas.com (2/7/2023), Burhanuddin Muhtadi selaku peneliti utama indikator politik Indonesia memaparkan pada survei online, Minggu (2/7/2023) "Mohon maaf kepada anggota DPR yang terhormat, yang stabil, tapi stabilnya rendah. Trust (kepercayaan) publik terhadap partai politik dan DPR itu masih di bawah". Menurutnya, peningkatan kepercayaan rakyat/publik terhadap anggota DPR dan parpol pun hanya sedikit, itu pun masih tetap di bawah.

Sekularisme Sistem Kufur

Ketidakpercayaan rakyat pada DPR dan parpol adalah sudah menjadi konsekuensi yang logis. Sebab, realita DPR dan parpol yang menjadi wakil aspirasi rakyat justru tidak mampu membela kepentingan rakyat. 

Kebijakan UU Ciptaker menjadi salah satu bukti yang mana rakyat telah bertahun-tahun melakukan penolakan terhadap pengajuan RUU tersebut hingga menuai banyak kritik terkait substansi dan proses pengajuan RUU pada saat itu. Namun mirisnya, DPR tetap mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Tugas partai politik yang menjadi wakil rakyat justru hanya berfokus menjalankan amanah partai sebagai petugas partai. Partai politik yang saat ini hanya mendulang suara rakyat hanya pada saat pemilu saja, menjadi penyebab rakyat bosan dan sudah tidak lagi mau menaruh kepercayaan kepada parpol.

Padahal tugas mereka seharusnya adalah mendidik kesadaran politik umat. Publik bisa melihat betapa banyak parpol yang masif melakukan rekrutmen melalui kaderisasi politikus instan agar partai politiknya masuk kualifikasi KPU. Alhasil politikus yang ada bukan karena kapabilitasnya, melainkan modal dan popularitasnya.

Inilah yang sebenarnya tujuan dari pada kehidupan sekularisme demokrasi, sebuah kehidupan sekaligus sistem yang menegasikan aturan Allah Swt. Memberikan kedaulatan ditangan manusia.

Khilafah Sistem Sempurna

Berbeda dengan sistem pemerintahan Khilafah, yakni pemerintahan Rasulullah saw. Sistem pemerintahan Khilafah sendiri adalah bentuk praktis dari penerapan syariat Islam oleh sebuah negara. Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk dijadikan sebuah sistem kehidupan, maka sudah tentu dan sudah pasti syariat di dalamnya sempurna juga wajib diikuti oleh seluruh pengikutnya, dan ditaati oleh seluruh umat manusia di dalamnya baik rakyat mau pun pemerintah.

Khilafah sendiri yang pada masa itu didirikan oleh Rasulullah merupakan Khilafah Basyariah yang dijalankan oleh manusia, yang pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Maka dari itu, potensi penyimpangan dan kekeliruan pasti ada. Sebab itulah tugas negara adalah menjadi pelaksana syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, dan rakyat adalah pengontrol dari pada tugas-tugas pemerintahan (negara). Sebagaimana keduanya adalah pelengkap dari didirikannya sebuah Daulah Khilafah, dan agar syariat di muka bumi ini terus ada. Tugas keduanya adalah merupakan bagian dari syariat yakni amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana telah menjadi kewajiban juga bagi keseluruhan warga negara Khilafah, tidak terkecuali partai politik.

Tugas dan kewajiban lain dari pada sebuah partai politik adalah pengoreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasa agar penguasa terus melaksanakan syariat dan kehidupan terus berjalan. Sebagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Daulah, maka itu juga menjadi tugas rakyat untuk mengoreksi penguasa agar penyimpangan-penyimpangan itu bisa teratasi. Hak rakyat pun terpenuhi, yakni menyampaikan kebutuhan dari pada umat dan mengoreksi penguasa di dalam syariat.

Itulah sebabnya Islam berdiri selama 13 abad lamanya, rahmat-Nya yang meluas dan turun disebabkan syariat terus berjalan dan diterapkan di muka bumi. Rakyat dan penguasanya saling membutuhkan serta menjalankan tugas dan amanah dengan sangat baik juga diatur oleh syariat. Sehingga ketenangan dan ketentraman hidup dapat dirasakan oleh seluruh warga negara yang ada di dalam Daulah Khilafah. 

Wallahu'alam bishawab. 

Berbagi :