Menggugat Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Keamanan Obat dan Pangan

Oleh: Imas Rahayu, S.Pd.

Kasus keracunan pangan yang terjadi baru-baru ini, terutama di kalangan anak-anak sekolah dasar, menjadi pengingat kuat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan makanan dan obat-obatan di Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik izin edar produk jajanan Latiao asal Tiongkok setelah laporan keracunan massal yang menyebabkan banyak siswa mengalami gangguan kesehatan. Kasus ini serupa dengan tragedi gagal ginjal akut yang beberapa tahun lalu mengakibatkan kematian ratusan anak akibat obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini menggambarkan lemahnya jaminan keamanan pangan dan obat yang seharusnya dijamin oleh negara. Meski BPOM telah berusaha melakukan pengawasan, insiden-insiden ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil masih kurang efektif, terutama dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Situasi ini mengundang pertanyaan mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan dan obat, serta pentingnya perubahan mendasar dalam sistem yang diterapkan saat ini.

Dalam kasus Latiao, banyak anak-anak yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi jajanan yang populer di kalangan siswa sekolah. Dikutip dari CNBCIndonesia.com (5-11-2024) mencatat bahwa sebanyak 73 produk jajanan Tiongkok telah ditarik dari peredaran setelah laporan keracunan yang meluas di beberapa daerah . Menurut Detik.com (5-11-2024) wilayah terdampak mencakup berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, di mana ratusan siswa harus mendapatkan perawatan medis akibat gangguan kesehatan yang timbul setelah mengonsumsi produk tersebut.

Kejadian ini kembali mengingat tragedi gagal ginjal akut pada anak-anak pada tahun 2022, yang juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam obat-obatan. Seperti dikutip dari Kompas.com (6-11-2024), kasus tersebut menewaskan ratusan anak setelah obat batuk yang beredar luas ternyata mengandung zat etilen glikol yang melebihi batas aman .

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan pangan dan obat memiliki dampak yang sangat serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan. Pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pencabutan izin edar produk yang sudah mencelakakan, tetapi juga melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

Faktor Penyebab

Kegagalan dalam menjamin keamanan pangan dan obat menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dalam sistem yang diterapkan saat ini. Sistem sekuler kapitalis yang berjalan di Indonesia menjadikan negara sebagai fasilitator ekonomi, bukan sebagai pengurus rakyat. Prinsip utama dalam sistem kapitalisme adalah keuntungan, sehingga regulasi seringkali tidak diterapkan dengan ketat selama masih memberikan manfaat ekonomi. Pengawasan terhadap produk pangan dan obat menjadi longgar, sehingga produk-produk yang tidak aman dapat masuk dan beredar di pasar.

Di bawah sistem kapitalisme, negara juga cenderung mengutamakan kemudahan investasi dan perdagangan tanpa mengedepankan kepentingan kesehatan rakyat. Hal ini terlihat dalam banyaknya produk impor yang tidak melalui pemeriksaan yang ketat, hingga akhirnya menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika fungsi pengurusan negara tidak dijalankan dengan baik, rakyat, terutama anak-anak, menjadi korban dari lemahnya regulasi dan pengawasan.

Islam Menjamin Keamanan Obat dan Pangan

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar sebagai pelindung dan pengurus rakyat, atau dikenal dengan mafhum ra’awiyah. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan dan obat, memenuhi standar keamanan yang ketat. Negara dalam sistem Islam menjalankan pengawasan ketat terhadap seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi pangan serta obat. Prinsip halal dan thayyib menjadi panduan yang jelas dalam menentukan standar keamanan pangan dan obat, sehingga produk yang beredar tidak hanya aman tetapi juga memberikan kebaikan bagi kesehatan rakyat.

Dalam sistem Islam, negara juga memiliki lembaga khusus, yaitu Kadi Hisbah, yang bertanggung jawab mengawasi praktik perdagangan dan memastikan tidak ada produk yang berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, pemimpin dalam negara Islam memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat dari ancaman yang datang dari makanan dan obat yang tidak aman, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang mewajibkan pemimpin untuk menjaga keselamatan rakyatnya.

Dengan adanya sistem Islam yang menerapkan prinsip halal dan thayyib, serta pengawasan ketat yang dilakukan oleh Kadi Hisbah, keamanan pangan dan obat dapat terjamin dengan lebih baik. Tidak hanya itu, dengan adanya mekanisme ini, potensi terjadinya tragedi seperti kasus Latiao atau gagal ginjal akut dapat diminimalisir, bahkan dihindari sepenuhnya.

Kasus keracunan pangan dan obat yang berulang menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam melindungi rakyat dari ancaman kesehatan. Sistem sekuler kapitalis yang diterapkan saat ini gagal memberikan jaminan keamanan pangan dan obat yang memadai, sehingga rakyat, terutama anak-anak, seringkali menjadi korban. Negara harus lebih tegas dan tidak hanya bertindak ketika insiden sudah terjadi.

Islam menawarkan solusi yang komprehensif melalui penerapan sistem yang didasarkan pada prinsip halal dan thayyib, serta pengawasan ketat melalui Kadi Hisbah. Dengan menerapkan sistem Islam, negara dapat memastikan bahwa pangan dan obat yang beredar tidak hanya aman tetapi juga menyehatkan rakyat. Saatnya negara menjalankan peran sebagai pelindung dan pengurus rakyat secara penuh agar keamanan pangan dan obat dapat terjamin, demi kesehatan dan keselamatan generasi mendatang. Wallahualam Bissawab. 

Berbagi :