Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, UIY: Tak Ada Asap Tanpa Api

 

Bogor, Visi Muslim- Penobatan mantan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, sebagai salah satu finalis tokoh terkorup tahun 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menjadi perhatian publik. Menurut Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UIY), penilaian tersebut mencerminkan pepatah lama, "tidak ada asap kalau tidak ada api."

Dalam kanal YouTube UIY Official pada Ahad (5/1/2025), UIY menegaskan bahwa laporan yang masuk ke jaringan jurnalis investigasi global OCCRP menunjukkan adanya indikasi serius yang tak boleh diabaikan. "Laporan ini harus menjadi petunjuk awal bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti," ujar UIY.

UIY menyoroti bahwa OCCRP bukanlah lembaga biasa. Selama operasinya, organisasi ini telah mendorong lebih dari 700 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors, dengan ratusan dakwaan dan vonis. Menurut UIY, sikap pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengelak, tetapi menjadikan laporan ini sebagai bahan evaluasi hukum.

"Pemerintah seharusnya menyelidiki laporan ini. Jika benar, proses hukum harus dilanjutkan. Jika tidak, justru ini bisa menjadi cara efektif untuk mengklarifikasi," tambahnya.

UIY menjelaskan bahwa istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan atau kebusukan. Dia menyebut korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara, tetapi juga soal penyalahgunaan kekuasaan yang merusak tatanan hukum dan kehidupan bernegara.

Menurutnya, tatanan hukum Indonesia rusak selama kepemimpinan Jokowi, terutama dengan keterlibatan Anwar Usman, ipar Jokowi, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu keputusan MK yang kontroversial adalah memberi lampu hijau bagi Gibran Rakabuming untuk maju sebagai calon wakil presiden 2024.

Selain itu, pelemahan KPK menjadi sorotan utama. Revisi UU KPK tahun 2019 dianggap sebagai titik awal menurunnya kinerja lembaga tersebut. UIY juga mengkritik asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang menyingkirkan puluhan pegawai KPK berintegritas, termasuk kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri yang hingga kini belum tuntas.

Lebih lanjut, UIY menyoroti proyek strategis nasional (PSN) seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, BSD, dan Rempang yang dinilai sarat kongkalikong. "Ketika PSN itu disahkan, sulit rasanya untuk percaya bahwa semua itu tanpa kepentingan tertentu," ujarnya.

Dia juga menyoroti perubahan UU Minerba yang memberikan keuntungan besar bagi perusahaan tambang swasta, padahal ladang batu bara yang dikelola swasta seharusnya dikembalikan ke negara. Menurutnya, potensi pendapatan negara dari sektor batu bara saja bisa mencapai ribuan triliun rupiah jika dikelola secara mandiri.

UIY menyimpulkan bahwa korupsi selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi sangat terasa. "Siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini? Presidenlah, bukan orang lain," tegasnya. Laporan OCCRP, menurut UIY, menjadi pengingat untuk lebih kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. [] Banu Ngadiran 

Berbagi :