UIY: Pemilik Modal Mengendalikan Politik, Oligarki Makin Mencengkeram Negeri
Jakarta, Visi Muslim- Sistem politik di banyak negara saat ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh rakyat, melainkan oleh segelintir pemilik modal yang memiliki kekuatan finansial besar. Mereka tidak hanya menjadi pendonor dalam pemilu, tetapi juga menentukan siapa yang boleh maju dan kebijakan apa yang harus diterapkan setelah berkuasa. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya menjadi alat bagi rakyat berubah menjadi instrumen untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.
Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menyoroti bagaimana pemilik modal telah menguasai proses politik di Indonesia. Menurutnya, sistem pemilihan langsung justru memberi celah bagi para pemodal untuk ikut campur sejak tahap pencalonan. "Dengan voting atau pemilihan langsung, pemilik modal bisa mengendalikan proses politik, bahkan sampai membeli partai politik," ujarnya dalam kanal YouTube UIY Official bertajuk Pagar Laut, Bukti Oligarki Mencengkeram Negeri, Ahad (2/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa kekuatan pemodal sangat terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, ada calon yang dipaksa untuk tidak bisa maju karena tidak didukung oleh kepentingan oligarki. "Kita bisa lihat bagaimana mereka yang tidak diinginkan pemodal akhirnya tersingkir, sedangkan yang didukung bisa melaju dengan mudah," tegasnya.
Fenomena serupa juga terjadi dalam pemilihan presiden. UIY menyoroti adanya batasan presidential threshold yang membatasi jumlah kandidat. Menurutnya, aturan ini tidak benar-benar ditetapkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, melainkan untuk memastikan hanya calon tertentu yang bisa maju. "Apakah ambang batas ini benar-benar demi demokrasi? Atau justru demi kepentingan para pemodal?" ujarnya mempertanyakan.
Dalam sistem yang dikendalikan pemilik modal, kemenangan dalam pemilu selalu berujung pada kompensasi bagi mereka yang telah mendanai kampanye. UIY menjelaskan bahwa pemilik modal tidak akan berinvestasi tanpa imbalan. "Pemodal tahu bagaimana cara mereka memastikan uangnya kembali. Jika mereka sudah mendanai kandidat, maka kebijakan pun harus berpihak pada mereka," katanya.
Salah satu bukti nyata dari pengaruh pemodal terhadap kebijakan adalah perubahan drastis dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang bertentangan dengan aturan sebelumnya pada 2009. "Perubahan ini sangat kontras. Jika 2009 benar, mengapa harus diubah? Jika 2020 yang benar, berarti yang sebelumnya salah. Ini menunjukkan bahwa hukum bisa diutak-atik sesuai kepentingan,” paparnya.
Menurutnya, tambang batu bara menjadi sektor yang paling menguntungkan bagi oligarki karena tidak membutuhkan proses panjang seperti perkebunan sawit. "Kalau sawit masih harus ditanam, dirawat, dan menunggu panen. Tapi batu bara? Tinggal gali dan ambil. Keuntungannya instan," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dengan kekuatan uang, para pemilik modal bisa mengarahkan kebijakan melalui anggota parlemen agar sesuai dengan kepentingan mereka. "Mereka bisa memesan undang-undang yang menguntungkan bisnis mereka. Ini realitas yang terjadi di negeri ini,” katanya.
UIY menyoroti bahwa dalam sistem Islam, hukum tidak bisa diubah sesuai kepentingan penguasa atau pemilik modal. Prinsip halal dan haram bersifat tetap, terutama dalam perkara yang bersifat qath'i atau mutlak. "Sekali haram tetap haram, sekali halal tetap halal, tidak bisa berubah mengikuti kepentingan segelintir orang," tegasnya.
Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa sumber daya alam yang jumlahnya besar, seperti tambang, merupakan milik umum yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. "Ini adalah ketetapan syariah yang tidak bisa diubah menjadi kepemilikan pribadi. Jika ada yang mengubahnya, berarti dia telah menentang hukum syara’,” lanjutnya.
Menurutnya, dalam Islam, negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bukan menyerahkannya kepada segelintir pengusaha atau konglomerat. "Negara bertanggung jawab memastikan kekayaan alam digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam tidak bisa diwujudkan melalui sistem yang memberi ruang bagi oligarki. "Jika sistem politik membuka celah bagi pemilik modal untuk mengendalikan kebijakan, maka keadilan tidak akan pernah tercapai," ungkapnya.
Karena itu, UIY mengajak umat Islam untuk memahami bahaya oligarki dan mencari solusi berdasarkan syariah. "Selama sistem ini masih membiarkan pemodal berkuasa, rakyat akan terus menjadi korban. Kita perlu kembali kepada aturan Islam yang menjamin keadilan bagi semua," serunya.
Menutup pembahasannya, ia menekankan pentingnya kesadaran umat dalam memahami bagaimana oligarki bekerja dalam sistem politik saat ini. "Kita harus menyadari bagaimana sistem ini dikendalikan dan mencari solusi sesuai syariah agar keadilan benar-benar bisa ditegakkan," pungkasnya. [] G35
Posting Komentar untuk "UIY: Pemilik Modal Mengendalikan Politik, Oligarki Makin Mencengkeram Negeri"