Negara Dalam Negara (The Deep State)

Pertanyaan:

Istilah “deep state” (negara dalam negara) telah menjadi istilah yang banyak digunakan di kalangan politisi dan media. Namun, ketika menelaah pernyataan-pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa maknanya berbeda-beda. Dapatkah Anda menjelaskan makna yang paling mungkin dari isu ini agar kami dapat memahami realitas politik yang berkaitan dengan istilah tersebut, serta memberikan beberapa contoh untuk penjelasan lebih lanjut? Saya mohon maaf apabila permintaan contoh-contoh ini mengalihkan perhatian Anda dari pekerjaan yang lebih penting dan bernilai yang sedang Anda lakukan. Terima kasih.

Jawaban:

Ya, memang terdapat perbedaan dalam apa yang dipublikasikan mengenai istilah “deep state”. Sebagian menafsirkannya sebagai kelompok-kelompok berpengaruh di luar pemerintahan yang bekerja secara rahasia melawan rezim yang ada, sebagaimana yang terjadi di Turki. Sebagian lainnya menafsirkannya sebagai kekuatan pengendali di dalam rezim; ia memerintah negara kapan pun ia menghendaki. Jika muncul suatu masalah, ia menimpakannya kepada pihak lain. Ia meninggalkan kekuasaan dan mendatangkan pihak lain untuk disalahkan atas masalah tersebut, kemudian kembali berkuasa lagi, sebagaimana yang terjadi di Inggris. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai pergulatan antara pihak-pihak berpengaruh, sebagaimana yang sedang terjadi di Amerika pada masa Trump. Ada pula yang menggunakannya sebagai kambing hitam atas kekurangan dan kegagalan pemerintahan mereka, lalu mengaitkan hal itu dengan apa yang mereka sebut sebagai “deep state”. Ada juga yang memanipulasi istilah ini kapan pun mereka ingin mengalihkan perhatian publik dengan suatu isu, dengan menyebutkannya secara langsung atau menggunakan istilah-istilah lain. Sebagian lainnya menafsirkan negara-negara penjajah sebagai deep state di wilayah jajahan mereka. Untuk menjelaskan makna yang benar dari isu ini, kami akan mengulas poin-poin berikut:

Pertama: Beberapa definisi tentang deep state:

1- Kamus Webster, salah satu kamus tertua di dunia, mendefinisikan deep state sebagai:

“sebuah jaringan rahasia yang diduga, khususnya terdiri dari para pejabat pemerintah yang tidak dipilih dan terkadang entitas swasta, yang beroperasi secara ekstra-legal untuk memengaruhi dan menjalankan kebijakan pemerintah.”

Artinya, di luar hukum dan konstitusi, terdapat kekuatan yang lebih dalam yang mengendalikan negara. Kekuatan ini memiliki agenda sendiri dan dapat menggagalkan keputusan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

2- Wikipedia menyebutkan:

“Di Turki, deep state (bahasa Turki: derin devlet) adalah sekelompok koalisi anti-demokrasi yang berpengaruh di dalam struktur politik Turki, yang terdiri dari unsur-unsur tingkat tinggi dalam dinas intelijen (domestik dan asing), militer Turki, lembaga keamanan, peradilan, dan mafia… Agenda politik jaringan deep state ini konon melibatkan loyalitas pada nasionalisme, korporatisme, dan kepentingan negara. Kekerasan dan cara-cara tekanan lainnya secara historis digunakan secara terselubung untuk memanipulasi elite politik dan ekonomi, guna memastikan terpenuhinya kepentingan tertentu dalam kerangka politik yang tampak demokratis.”

3- Dengan menelaah apa yang dimaksud oleh mereka dengan istilah “deep state”, kita dapati bahwa maknanya adalah keberadaan suatu kekuatan tersembunyi di dalam atau di luar perangkat negara yang mengendalikan sistem politik, yakni memaksakan kebijakan, pandangan, dan orientasinya kepada para politisi yang terpilih secara sah. Kekuatan tersembunyi ini merupakan jaringan individu yang terorganisasi, yang menyusup ke pusat-pusat sensitif seperti militer, keamanan, dan kekuatan politik, serta bekerja secara independen dari pemerintah terpilih. Terkadang digunakan istilah-istilah lain untuk menyebut jaringan ini, seperti “deep state”, “parallel state”, “shadow state”, atau “state within a state”.

4- Ada pula definisi lain yang berbeda, yang dilontarkan oleh seorang politisi yang kalah dalam pemerintahan atau pemilu, dengan menjadikannya dalih atas kekalahannya dalam pemerintahan atau pemilu. Dengan kata lain, ini adalah konsep yang menyesatkan, yang digunakan untuk membebaskan para penguasa dari tanggung jawab ketika korupsi, kezaliman, atau pengkhianatan merajalela di negeri tersebut. Ini adalah tipuan penguasa, yang melemparkan kesalahan kepada individu-individu bayangan yang ia sebut sebagai “deep state”, lalu menipu rakyat dari kenyataan bahwa dialah yang bertanggung jawab dan harus diganti.

5- Ada pula klaim bahwa negara-negara penjajah adalah deep state di wilayah jajahan mereka, yang mengendalikan sistem-sistem jajahannya, mempertahankan sebagian penguasa dan menyingkirkan yang lain.

Kedua: Definisi yang paling mungkin:

1- Dengan menelaah definisi-definisi tersebut secara saksama dan merenungkan isinya, definisi yang paling mungkin adalah bahwa deep state di suatu negara berarti suatu kekuatan berpengaruh—baik politik, ekonomi, maupun keluarga-keluarga aristokrat berpengaruh—dari dalam atau luar negeri. Kekuatan ini tidak secara resmi menjadi bagian dari perangkat pemerintahan, melainkan memengaruhi negara secara tersembunyi atau rahasia. Ia memberikan tekanan efektif dan berpengaruh terhadap perangkat pemerintahan resmi untuk melaksanakan kehendaknya atau mengubah kebijakan yang ada.

2- Adapun penyesatan penguasa terhadap rakyat untuk mengalihkan tuduhan korupsi darinya dan menimpakannya kepada entitas lain yang ia sebut “deep state”—yakni menjadikannya kambing hitam atas buruknya pemerintahan dan korupsinya—maka penyebutan penipuan ini sebagai “deep state” adalah keliru, karena itu adalah tipuan yang dilakukan oleh penguasa, bukan oleh entitas lain terhadap dirinya.

3- Adapun menganggap negara-negara penjajah sebagai deep state, hal ini juga keliru, karena negara-negara penjajah adalah pihak yang mengendalikan wilayah jajahannya dan merupakan pihak asing bagi wilayah tersebut. Mereka bukan kekuatan lain dari rakyat negeri itu sendiri yang bekerja secara rahasia, tersembunyi dari kekuasaan yang terpilih secara sah, yang juga berasal dari rakyat negeri tersebut.

Ketiga: Contoh-contoh deep state di beberapa negara, untuk penjelasan lebih lanjut:

1- Turki

a- Asal-usul istilah “deep state” bermula di Turki. Pada akhir Daulah Utsmaniyah, para perwira yang tergabung dalam Komite Persatuan dan Kemajuan, yang terpengaruh oleh ide-ide Barat, melakukan kudeta pada tahun 1909, menggulingkan Khalifah Abdul Hamid II dan mengangkat saudaranya, Muhammad Reshad, sebagai Khalifah dengan kewenangan yang lebih kecil daripada kewenangan mereka sendiri.

Hal ini menandai awal munculnya suatu kelas yang lebih kuat daripada Khalifah, yang memengaruhi kelangsungan atau kejatuhannya secara nyata, bukan tersembunyi. Namun, mereka tidak menggulingkan Khilafah dan pemerintahan Islam. Mereka pada hakikatnya bukanlah negara dalam negara dalam arti deep state yang tersembunyi. Mereka tampak jelas di dalam negara, tetapi mengendalikan pemerintahan.

b- Setelah Perang Dunia Pertama, Mustafa Kemal—yang setia kepada Inggris—berhasil merebut kekuasaan, kemudian menghancurkan Khilafah, menghapus syariah dan penerapan hukumnya. Ia memproklamasikan republik dan membangunnya di atas dasar sekularisme. Ia melakukan kudeta terhadap pemerintahan Islam, bahkan terhadap manifestasi Islam, seperti yang dikenal sebagai “kudeta huruf” (mengganti huruf bahasa Turki dari Arab ke Latin), atau “kudeta pakaian agama” dengan menggantinya dengan pakaian Barat, dan seterusnya.

Dengan demikian, ia membangun militer dan aparat keamanan berdasarkan standar tertentu untuk melindungi republik dan sekularisme serta mencegah kembalinya Islam berkuasa dan ditegakkannya kembali Khilafah. Militer menjadi kekuatan yang mengendalikan pemerintahan, turun tangan setiap kali melihat penyimpangan dari Kemalisme, di samping tetap berada dalam ketundukan kepada Inggris. Tirani pemerintahan Kemalis dan dukungan Inggris mencegah munculnya deep state yang melawan rezim ini.

c- Ketika Erdogan berkuasa di Turki dengan momentum hasil kotak suara serta dukungan politik, finansial, dan ekonomi Amerika, ia menyadari kekuatan para jenderal militer—penjaga sekularisme yang tunduk kepada Inggris—dan bahwa merekalah tulang punggung negara yang dapat melakukan kudeta terhadapnya kapan saja. Oleh karena itu, ia mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan serta mengepung mereka dengan legitimasi rakyat agar mereka tidak melakukan kudeta. Amerika membuat orang-orang Turki tergiur melalui jalur finansial dan ekonomi. Erdogan takut kepada para perwira ini dan tidak mampu menyingkirkan mereka karena jumlah mereka yang besar dan kemampuan mereka menguasai struktur utama militer selama bertahun-tahun.

Namun, ia dengan cepat menciptakan realitas baru dalam kehidupan Turki, dengan tajuk utama “demokrasi” dan keberhasilan ekonomi, yang menjadi penghalang terjadinya kudeta.

Pada periode ini, penyebutan adanya “deep state” di Turki—yang bekerja secara rahasia dari dalam perangkat negara, khususnya militer, untuk melawan, menentang, dan menggagalkan arah kebijakan Perdana Menteri terpilih Erdogan—merupakan deskripsi yang akurat. Mereka adalah jaringan yang ciri-cirinya tidak tampak bagi pandangan dangkal yang mengira semuanya berjalan baik dan semua pihak tunduk pada konstitusi dan hukum. Jaringan Turki ini, selain bercokol di militer, peradilan, dan kementerian-kementerian, juga terhubung dengan partai-partai sekuler di luar negara yang mewakili oposisi, serta terhubung dengan pusat di London.

Anggota-anggotanya bertemu secara rahasia, bermusyawarah, dan membahas urusan pemerintahan Erdogan hingga mereka memutuskan melakukan kudeta pada tahun 2016, tetapi kudeta tersebut gagal. Erdogan kemudian menjadikannya sebagai pembenaran untuk menyingkirkan mereka dari militer beserta para pengikut mereka di peradilan dan kementerian, hingga pembersihan itu mencapai para dosen universitas. Dengan demikian, Erdogan berhasil mencabut deep state yang berafiliasi dengan Inggris dari tubuh militer Turki dan hampir mengakhiri keberadaannya, meskipun mereka masih memiliki pengikut—lebih lemah dari sebelumnya—yang berusaha menghidupkan kembali narasi “deep state” yang menghadapi rezim.

2- Amerika Serikat

a- Pemerintahan di Amerika terbagi ke dalam dua tingkat nyata. Tingkat pertama tampak mewakili legitimasi rakyat, bekerja untuk melaksanakan kehendak rakyat yang memilih presiden dan para wakil tersebut. Dengan demikian, tampilan negara adalah “demokratis”. Namun, tingkat yang sah ini hanya dapat mengarahkan kebijakan negara sesuai dengan kehendak tingkat kedua, yaitu tingkat internal yang tersembunyi dan tidak dipilih. Ini berarti ia tidak sah menurut sistem “demokrasi”. Inilah yang mereka sebut “deep state”.

Individu-individu pada tingkat ini—yakni para wakil deep state—menempati posisi-posisi sensitif dalam perangkat negara. Aparat yang mereka kendalikan tidak dapat bertindak sesuai arahan tingkat pertama kecuali melalui mereka, karena posisi mereka bersifat sensitif. Individu-individu ini di Amerika adalah para kapitalis besar atau para wakil mereka.

Para kapitalis besar di Amerika sangat berkepentingan memastikan bahwa pejabat tinggi dalam perangkat negara melindungi kepentingan mereka. Mereka menjalin hubungan terus-menerus dengan para pejabat tersebut untuk memajukan kepentingan mereka. Sebagai contoh, perusahaan keuangan berupaya memiliki pengikut di departemen perpajakan; perusahaan senjata berupaya memiliki pengikut di Pentagon dan departemen kontrak militer; perusahaan farmasi berupaya memiliki pengikut di Kementerian Kesehatan dan lembaga asuransi pemerintah. Dengan demikian, dalam jangka waktu panjang, korporasi besar berhasil mengendalikan negara di Amerika secara efektif melalui pegawai-pegawai di posisi sensitif dan melalui tekanan lobi.

b- Inilah realitas sistem politik di Amerika. Berdasarkan itu, para kapitalis besar dan korporasi raksasa merupakan asal-usul dan akar hidup deep state di Amerika. Ia adalah kekuatan laten dan tersembunyi di balik orientasi politik negara, dan merupakan kekuatan yang mendorong para pegawai di posisi sensitif untuk menentang arah kebijakan negara jika bertentangan dengan kepentingan korporasi-korporasi tersebut. Dalam gambaran ini, ia berada di luar sekaligus di dalam perangkat negara, aktif di sektor keuangan, bisnis, dan industri, namun aktivitasnya tampak jelas dalam perangkat negara Amerika.

c- Ketika Donald Trump berkuasa pada tahun 2016, ia menghadapi ketidakpuasan di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan berbagai lembaga, khususnya lembaga keamanan. Ia merasakan penolakan dan perlawanan mereka terhadap kebijakannya, yang kemudian berkembang menjadi perlawanan sengit dari dalam negara Amerika, hampir menyerupai pembangkangan. Banyak kebocoran informasi memalukan berasal dari lembaga keamanan dan intelijen.

Banyak pula gugatan hukum diajukan terhadapnya, yang paling terkenal adalah tuduhan dukungan Rusia dalam pemilu. Penyelidikan dan upaya pemakzulan meletus di Kongres, hingga Departemen Kehakiman AS menjadi salah satu musuh paling vokalnya. Serangan terhadapnya tidak hanya datang dari dalam negara; perusahaan-perusahaan farmasi yang menemukan vaksin virus corona menunda pengumuman penemuan tersebut hingga setelah kemenangan Biden diumumkan pada akhir 2020, yakni untuk mencegah Trump memperoleh keuntungan elektoral dari penemuan tersebut.

Akibat penderitaannya dari kekuatan tersembunyi dan terorganisasi yang bekerja melawannya, presiden tersebut meragukan hasil pemilu dan tidak mengakuinya, dengan menganggapnya curang dan kemenangannya telah dicuri. Ia juga menambahkan komisi pemilu negara bagian ke dalam daftar musuhnya. Trump berkata kepada para pendukungnya di Texas setelah ia disingkirkan dari kursi kepresidenan pada 2023: “Entah deep state menghancurkan Amerika, atau kami yang menghancurkan deep state.”

Dengan menelaah realitas Amerika pada masa pemerintahan Trump pertama dan deskripsi tentang kekuatan tersembunyi yang menghalangi presiden terpilih untuk mengubah arah kebijakan, kita mendapati bahwa deskripsi ini mencerminkan realitas sejati sistem pemerintahan Amerika.

d- Pada 21/3/2023, Trump mengumumkan rencana 10 poin dalam sebuah klip video dengan mengatakan: “Saya akan menghancurkan Deep State dan mengembalikan pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat.” (Kongres; British Daily Mail, 21/3/2023).

Ini adalah realitas sistem politik Amerika. Dengan demikian, para kapitalis besar dan korporasi raksasa adalah asal-usul dan akar hidup deep state di Amerika. Ia adalah kekuatan laten dan tersembunyi di balik orientasi politik negara, yang mendorong para pegawai di posisi sensitif untuk menentang arah kebijakan negara jika bertentangan dengan kepentingan korporasi. Dalam gambaran ini, ia berada di luar dan di dalam perangkat negara, aktif di sektor keuangan, bisnis, dan industri, namun aktivitasnya nyata dalam perangkat negara Amerika.

3- Inggris

Adapun Inggris, ia memiliki deep state. Sistem pemerintahannya diwakili oleh Partai Konservatif, keluarga-keluarga aristokrat, dan elite kaya Inggris. Merekalah penguasa sejati Inggris. Namun, kebijakan yang mereka umumkan terkadang membawa negara ke dalam krisis, yakni merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu, Partai Konservatif masuk masa jeda, dan Partai Buruh memerintah negara. Tugas Partai Buruh adalah menyelesaikan krisis dan mencegah kerugian terhadap kepentingan negara, kemudian ia turun kembali.

Apa yang kita saksikan baru-baru ini—kekalahan telak Partai Konservatif dan kemenangan besar Partai Buruh—merupakan pekerjaan Partai Konservatif itu sendiri. Pasca-Brexit, Inggris mengalami krisis ekonomi yang parah. Bahkan, keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah hasil salah perhitungan dalam referendum Eropa. Karena Partai Konservatiflah yang menciptakan dan menyebabkan krisis ini, maka Partai Buruh kini ditugaskan untuk menyelesaikannya.

Deep state di Inggris adalah keluarga-keluarga tua dan kaya. Merekalah penguasa Inggris yang sesungguhnya. Jika mereka menyingkir dan mendatangkan Partai Buruh, itu untuk menyelesaikan krisis yang ditimbulkan oleh Partai Konservatif. Deep state di Inggris mengendalikan pemerintahan dengan mudah dan mulus, artinya keluarga-keluarga tua dan kaya tersebut adalah sumber pemerintahan dan penjaganya, baik mereka yang menjalankannya secara langsung maupun “menyewa” partai lain untuk menjalankannya. Agar kontrol ini tetap berlangsung dengan mulus dan mudah, “sumber pemerintahan yang efektif” di Inggris dan “akar hidupnya” menyebarkan nilai-nilai yang menolak perubahan serta mengagungkan keusangan dan kebanggaan pada masa lalu. Inilah yang tampak di Inggris dari minat publik yang besar terhadap keluarga kerajaan, berita dan kisah mereka, ulang tahun para pangeran, dan gaya hidup mereka.

Kesimpulan:

Deep state adalah kekuatan berpengaruh di dalam pemerintahan yang ada. Ia merupakan jaringan warga negara—di dalam atau di luar negeri—yang bekerja secara rahasia atau terselubung melawan kelas penguasa di negara tersebut untuk mengubah atau melemahkannya.

Namun, jika jaringan ini bukan berasal dari rakyat negara tersebut, melainkan kekuatan asing—seperti negara penjajah atau negara musuh—maka kekuatan semacam itu tidak disebut deep state, melainkan masuk dalam kategori kolonialisme, perang, dan agresi.

Demikian pula, jika jaringan ini direkayasa oleh penguasa untuk disandarkan kepadanya berbagai pekerjaan melawan negara dan rencananya, guna mengalihkan kesalahan dari penguasa dan memindahkan tuduhan kepada jaringan fiktif ciptaannya sendiri demi menipu rakyat dari korupsi dan ketidakmampuannya, maka jaringan semacam itu bukan deep state.

Intinya, deep state adalah jaringan warga negara—di dalam atau di luar negeri—yang bekerja melawan rezim yang ada untuk mengubah atau melemahkannya. Dalam pengertian ini, deep state hanya ada di negara-negara yang diperintah dengan hukum buatan manusia, di mana dimungkinkan adanya jaringan-jaringan yang berbeda pandangan tentang jenis pemerintahan yang diinginkan sehingga terjadi konflik di antara mereka.

Jika pemerintahan didasarkan pada syariat dari Rabb semesta alam, maka kaum Muslim—baik di dalam maupun di luar negeri—tidak mungkin memiliki deep state yang bekerja mengganti hukum Islam dengan hukum lain, kecuali jika mereka digerakkan oleh kekuatan kolonial atau agresor asing. Dalam kedua keadaan itu, sebagaimana disebutkan sebelumnya, hal tersebut bukan deep state.

Oleh karena itu, perubahan atau kudeta yang terjadi di sebagian negeri kaum Muslim—sebagaimana yang telah atau sedang terjadi di Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan lainnya—tidak dapat disebut sebagai deep state, karena kolonialismelah yang menggerakkan peristiwa-peristiwa tersebut di negara-negara agen yang melayaninya.

Jika terdapat suatu gerakan di negeri-negeri Muslim yang diperintah dengan hukum buatan manusia, dan gerakan itu bekerja untuk mengganti pemerintahan buatan manusia dengan pemerintahan Islam, yaitu Khilafah Rasyidah, maka gerakan itu tidak disebut deep state, melainkan gerakan nusrah (pertolongan) untuk Allah سبحانه وتعالى dan Rasul-Nya ﷺ.

Kami memohon kepada Allah سبحانه وتعالى pertolongan dan keberhasilan dalam menegakkan kembali Khilafah Rasyidah (Khilafah yang lurus), agar Islam dan kaum Muslim dimenangkan dan kekufuran serta orang-orang kafir dihinakan:

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa" (QS. An-Nur: 55)

6 Dzulqa‘dah 1446 H

4/5/2025 M

Sumber : HT Info

Berbagi :