Fuad Al-Hazimi: Ideologi Demokrasi Bukan Harga Mati

Ustadz Fuad Al-Hazimi mengatakan bahwa ideologi demokrasi bukanlah harga mati, sebab ideologi yang datang dari pikiran manusia masih terbuka untuk pintu dialog.

“Jangan mau dicekoki dengan harga mati. Dulu pun di jaman BPUPKI dan Badan Konstituante masih ada lobi-lobi dan dialog. Pendukung demokrasi bilang bahwa demokrasi ini harga final. Saya pengen tahu, semi final-nya kapan? Kok tiba-tiba sudah final,” tutur pengurus DDII Magelang itu saat menjadi pembicara kedua dalam acara seminar yang digagas oleh MUI Kota Semarang, bertajuk Pemilu, Golput, Dan Aspirasi Umat Islam, Ahad, 27 Oktober 2013.

Dialog Publik Tentang Demokrasi

Menurut Ustadz yang pernah lama menetap di Australia ini, wajib hukumnya bagi para ulama’ untuk menjelaskan kepada ummat mengenai hukum asal demokrasi.

“Jika ulama’ tidak menjelaskan hukum asal demokrasi, pertanggung jawabannya sangat besar nanti di hadapan Allah Ta’ala. Dan ketika membahas demokrasi pun, harus kita mulai dari awal mengenai definisi dengan rujukan Al Qur’an dan Sunnah, jangan langsung pada aplikasi demokrasi yang memang bobrok itu”, tambahnya.

Ustadz Fuad juga mengatakan hakikat demokrasi ada pada dua hal yaitu mekanisme pengambilan pemimpin dan mekanisme pengambilan hukum. Suara mayoritas selalu menang.

“Misalkan ada tiga orang, dalam demokrasi, dua orang membolehkan zina, dan hanya satu Kiai mengharamkan zina, maka bisa jadi zina ini dibolehkan karena memperoleh suara terbanyak,” tambah Dewan Majelis Syari’ah JAT ini.

Menurut beliau ada kekeliruan pada sekelompok umat Islam di Indonesia yang membolehkan demokrasi dengan berlindung di balik Piagam Madinah.

“Mereka beralibi mencontoh Piagam Madinah yang dapat mengatur kemajemukan masyarakat pada waktu itu. Piagam Madinah di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dulu itu diatur dan berdasar pada Syariat Allah dan Rasulnya, meskipun yang diatur adalah termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka, sangat salah bila ada sekelompok orang berlindung di balik Piagam Madinah ini untuk membenarkan perbuatannya membolehkan demokrasi. Karena konstitusi dan hukum atau undang-undang yang berlaku hari ini pun tidak berdasar pada syari’at Allah,” tuturnya. [kiblat/visimuslim.com]

Berbagi :