Reshufle Kabinet Hanya Menjadi Politik Akomodasi Para Pemilik Modal

Tidak terasa kita sudah berada di awal tahun 2016, semangat baru untuk menuju perubahan masih mengelora di dada masyarakat. Keinginan untuk melihat Indonesia lebih baik masih diharapkan oleh masyarakat. Melihat kondisi politik Indonesia desakan muncul dari M. Haedar Nashir, ketua umum PP Muhammadiyah agar Presiden melakukan reshufle kabinet. Menurut M. Nashir penekanannya betul-betul dipilih menteri yang profesional dan benar-benar keahliannya, diatas rata-rata.  Kemudian loyal kepada Presiden dan Wapres,  tidak bertuan kepada yang lain. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan, agar presiden memilih sendiri nama tokoh dan ahli yang akan dicomotnya untuk menjadi pembantu dalam pemerintahan. Jokowi diminta tak lagi meladeni permintaan sejumlah elite yang menginginkan agar orang-orangnya disisipkan dalam kabinet. “Sembilan bulan pertama kabinet Jokowi hanya memilih dua orang saja”, Kata Rizal Ramli di Gedung BPPT Jakarta Senin 28/12/2015 

Sebenarnya isu perombakan kabinet ini kembali mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke barisan pemerintahan Joko Widodo. Saat disinggung soal kabar PAN yang bakal mendapat jatah dua menteri dalam kabinet kerja Jokowi, Hanafi Rais wakil ketua umum PAN enggan berkomentar banyak. “Menunggu Ketua Umum pulang dari Umroh” katanya.

Tapi tidak sedikit yang apatis dengan masa depan politik Indonesia, salah satunya Prabowo. Menurutnya, kegaduhan politik Indonesia disebabkan beberapa individu dari lingkaran pemerintahan itu sendiri. 

Pemerintahan Jokowi tahun 2016 mendatang diprediksi timbulkan kegaduhan politik. Persoalan ini dipicu beberapa faktor yang belum diselesaikan antara lain: freeport, reshufle kabinet jilid II, dualisme kepengurusan Golkar dan PPP, serta perseteruan internal antar partai pendukung pemerintahan terkait kursi menteri dengan masuknya PAN, desakan dari PDIP untuk mengganti menteri BUMN Rini Soemarno

Banyaknya persoalan yang melanda negeri ini, sebenarnya tidak cukup jika solusinya hanya melakukan reshufle kabinet. Karena akar permasalahannya adalah neoliberalisme, jadi jika mengharapkan perubahan ysng berarti, jelas tidak mungkin. Karena disebabkan beberapa faktor

1. Sistem ekonomi liberal meminggirkan peran negara dalam sektor vital dan hajat hidup orang banyak. Pada kondisi seperti ini, walaupun menterinya berubah dan berganti tidak akan ada perubahan yang berarti karena kekayaan alam yang melimpah tetap diserahkan kepada asing dan UU melegalkan hal tersebut.
2. Sistem ekonomi yang bertumpu pada pasar saham dan menerapkan riba masih menjadi andalan padahal ini adalah penyebab berulangnya krisis ekonomi di dunia.

Sehingga reshufle kabinet hanyalah menjadi alat politik akomodasi demokrasi, yang mengakomodasi keinginan dari para kapital dan pendukungnya. Mengabaikan kemakmuran rakyat.

Menurut Rokhmat S Labib solusi untuk Indonesia bukan hanya ganti menteri, walaupun menterinya ganti bahkan Presidennya diganti tetap tidak akan menyelesaikan masalah, jika sistem yang dipakai tetap Demokrasi Liberal. Sejatinya Indonesia membutuhkan sistem baru yakni sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri tetapi terikat dengan sistem politik Islam yang hanya bisa diterapkan melalui tegaknya Khilafah. Semoga kesadaran masyarakat tergugah untuk memperbaiki Indonesia dengan Khilafah. [Heni Satika (Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Tulungagung)] [VM]

Berbagi :