Minta Dana Rp330 Milyar, BNPT Dicecar Balik Soal Pengelolaan Anggaran

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution mengeluhkan kurangnya anggaran yang didapat oleh lembaga yang dipimpinnya dalam rapat dengar pendapat bersama anggota DPR.

Dalam rapat terbuka dengan Komisi III yang berlangsung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin 22/02, Saud Usman menilai problem anggaran menjadi kendala sejumlah perencanaan kerja BNPT.

Dalam rinciannya, Saud meminta dana untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp330 miliar. Ditambah lagi APBN-P 2016 sebesar Rp200 miliar. Anggaran APBN tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 311 miliar. Namun, Saud Usman masih mengeluhkan nominal tersebut, karena dianggap masih jauh dari angka ideal yang diinginkan.

“Di tahun 2015, kami cuma ditopang anggaran dengan 311 milyar termasuk gaji, padahal pekerjaan kami segitu besar. Tahun 2016 ini kami meminta 330 milyar untuk APBN 2016, sama APBN-P untuk 2016 ini ada 200 milyar,” beber Saud di depan komisi III.

Selain itu, Saud juga mengaku tidak pernah mendapatkan aliran dana hibah dari dalam maupun luar negeri. Dalam pengakuannya, semua kegiatan yang dilakukan BNPT besumber dari dana APBN.

“Kami tidak pernah mendapatkan hibah dari dalam maupun luar negeri. Kami hanya mengunakan dana APBN itu yang kami gunakan selama ini,” jelas dia.

Kendati demikian, anggota Komisi III DPR RI, Aji Panjaitan, justru mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana anggaran oleh BNPT. Mengutip hasil laporan BPK pada tahun 2015 lalu, Aji menyebut BNPT dinyatakan sering terlambat dalam pembayaran pajak.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester satu tahun 2015. BPK mencatat ada tiga temuan. Di antaranya BNPT, banyak tidak tertib dalam mengelola keuangan. Bahkan ada pembayaran pajak yang telat. Selain itu, juga ada kejanggalan dalam perjalanan pembangunan gedung berupa pernyataan hasil pekerjaan dengan realita pekerjaan,” jelas Aji Panjaitan di hadapan peserta rapat.

Di penghujung rapat, Trymedia Panjaitan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), selaku pemimpin rapat sedikit menyindir pengaduan BNPT tersebut.

“Memang problemnya di anggaran semua, pak,” ia pun melanjutkan, “Bahasa Manadonya UUD, ujung-ujungnya duit,” tutup pemimpin rapat tersebut.[VM]

Sumber : Kiblat.Net

Reporter: Syafi’i Iskandar

Editor: Fajar Shadiq

Berbagi :