Saat Kepentingan Mulai Terusik

Oleh : Abu Fakhira  

(Komunitas Rindu Muslim Bersatu)

HTI, seperti yang kita ketahui merupakan ormas islam yang sangat getol menolak berbagai kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat. Dalam berbagai aksi demonstrasinya kita lihat HTI terus berupaya menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Misal pemutusan subsidi BBM, Liberalisasi UU Migas, UU PMA, UU PT, dan berbagai aksi penolakan lainnya terlihat bagaimana HTI memposisikan dirinya sebagai ormas yang getol menyoroti kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama yang berdampak langsung pada rakyat. 

Di lain sisi, pemerintah sebagai pihak yang membuat dan menjalankan kebijakan lebih terlihat diam dan tidak menghiraukan atas tuntutan yang HTI lakukan. Padahal kalau kita cermati apa yang HTI lakukan semata-mata hanya membela kepentingan rakyat yang mana selama ini terus menjadi korban kebijakan pemerintah. Seperti kebijakan dicabutnya subsidi BBM, dan Kebijakan Import sejumlah kebutuhan pangan padahal semua kebutuhan itu sangat bisa dipenuhi petani dalam negeri.

Tidak luput dari perhatian HTI juga adalah tentang kebijakan pemerintah tentang pengelolaan Sumber daya alam, sebagaimana diketahui investasi di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing. Sedikitnya 95% kegiatan investasi mineral dikuasai dua perusahaan AS yaitu PT Freeport Mc Moran, dan PT Newmont Corporation. Sebanyak 85% ekplotasi minyak dan gas dikuasasi oleh asing, 48% migas dikuasai Chevron. Sebanyak 75-80% ekploitasi batubara dikuasai perusahaan asing. 65%-70 % perkebunan dikuasai asing. Sebanyak 65% perbankkan dikuasai asing. Sebanyak 100 persen mineral diekspor, 85 persen gas diekspor, 75 persen hasil perkebunan diekspor, untuk kebutuhan industri negara-negara maju.

Dari data diatas, tentu selama ini peran pemerintah dalam memberikan izin kepada pihak asing untuk mengelola sebagian besar kekayaan negeri kita, memicu ketidakpuasan masyarakat. Namun kemudian malah beralasan kalau bangsa kita belum mampu mengelola sendiri. Apakah benar demikian? Padahal sudah berapa banyak mahasiswa Pertambangan kita baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang siap terjun dan mengelolanya? Bukankah tinggal bagaimana pemerintah mengatur kebijakannya?

Jadi patut kita pertanyakan, sebenarnya kepada siapa pemerintah memihak? Benarkah bukan kepada pihak asing dan para pemilik modal? Mari kita pertanyakan bersama semua fakta ini kepada Pemerintah. 

Ternyata Ada yang Terusik

Tidak heran jika akhir-akhir ini HTI menjadi topik hangat di berbagai media, ada yang menentang bahkan menyurakan pembubarannya, karena menganggap HTI yang menyerukan diterapkanya Syariah Islam bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

“Seluruh organisasi yang tergabung dalam aksi hari ini satu suara dalam mengawal keutuhan dan kesatuan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, selain mendeklarasikan kesetiaan, kita juga meminta kepada pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” terang Wakil Sekretaris PCNU, Ahmad Syamsul Rijal seusai memimpin pembacaan deklarasi.

http://www.muslimedianews.com/2016/05/gabungan-ormas-jombang-tuntut.html?m=1

Namun desakan pembubaran itu tentu akan ditanggapi oleh HTI dengan membangun argumentasi seperti logika-logika yang sering disampaikan oleh Jubir HTI (Ismail Yusanto) dalam banyak retorikanya, misalkan (menyerap esensinya); HTI bukan ancaman bagi NKRI, kalau mau obyektif, justru pelanggar dan pengkhianat terbesar terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah para penguasa negeri ini (legislatif, yudikatif dan eksekutif). Lihatlah UU Liberal yang lahir dari produk legislatif dan eksekutif seperti UU Migas, UU PMA, UU PT dan masih banyak produk UU di negeri ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa nama "Pancasila" hanya sebagai stempel untuk membungkam bahkan membubarkan gerakan-gerakan dari berbagai kelompok masyarakat yang mengancam eksistensi rezim dan penguasa, etc. 

http://m.voa-islam.com/news/world-analysis/2016/05/06/43873/di-balik-isu-desakan-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia/

Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari berita yang beredar di berbagai media. 

Pertama adalah Terusiknya kepentingan Pemodal yang selama ini langgeng melakukan penjajahan disektor SDA Indonesia. Disini sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini HTI terus melakukan penyadaran kepada publik tentang Neo Liberalisme yang tengah terjadi dengan membongkar strategi politik & ekonomi Asing (Kapitalisme - Liberal) yang telah menggerogoti Kedaulatan Negeri secara legal melalui Investasi dan pengelolaan SDA Indonesia. 

Kedua adalah langkah adu domba antar umat islam melalui ormas lain yang "menganggap" HTI berbahaya bagi keutuhan NKRI seperti NU. Sebagaimana yang telah terjadi akhir-akhir ini. Tentu yang akan dirugikan adalah rakyat atau umat islam sendiri jika sampai strategi pemecah belah umat untuk kepentingan para kapitalis ini berhasil.. Wallahu a'lam.. [VM]

Berbagi :