Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Indonesia di Lingkaran Dominasi Politik-Ekonomi Cina


Oleh : Umar Syarifudin (Syabab HTI)

Pengaruh China dalam kehidupan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini semakin kuat. Kalau dulu  Amerika Serikat (AS) begitu khawatir melihat kekuatan Uni Soviet yang kemudian bubar kini, negera Paman Sam waswas melihat perkembangan China. China tak hanya maju di industri militer, tapi juga kemajuan perekonomiannya yang melesat.

Perebutan pengaruh dua negara raksasa ini, yang paling kentara adalah ketika berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 di Nusa Dua Bali, 17-19 November tahun 2012. Yakni, ikutnya AS dan China dalam hajatan besar 11 negara anggota ASEAN. China, misalnya. Negeri Tirai Bambu ini merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk meresmikan ASEAN-China Centre (ACC). Untuk mendirikan ACC, China rela menjadi penyumbang terbesar hingga 90%, sementara sisanya dibagi rata 11 negara anggota ASEAN. Tujuan utama ACC adalah memperkuat perdagangan dua arah antara negara-negara ASEAN dan China.

Bila Cina merangkul ASEAN lewat jalinan ACC, AS datang dengan konsep Trans Pacifik Partnership (TPP) yang digagasnya. Inti dari konsep tersebut adalah menjadikan pasar ASEAN sebagai pasar baru bagi tujuan ekspor AS. TPP juga dimaksudkan untuk mengimbangi ASEAN Cina Free Trade Agreement (ACFTA) dengan kebijakan penghapusan bea masuk.

Karena itu, Cina seperti ada “di mana-mana”. Barang-barangnya hampir menjajah belahan dunia, tak terkecuali di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dominasi Cina yang semakin meluas inilah yang membuat AS merasa terusik. Tiga tahun lalu ketika Menteri Luar Negeri AS, yang masih dijabat Hillary Rodham Clinton, berkunjung selama tiga hari di Jakarta, dia disebut-sebut membawa agenda ekonomi untuk mengamankan kepentingan AS di Indonesia, terutama terhadap pengaruh besar Cina.
Memang, sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN (Asean-Cina Free Trade Agreement/ACFTA) diberlakukan 1 Januari 2010, barang-barang Cina mulai dari peniti hingga mesin modal membanjiri pasar Indonesia. Maklum, dengan bea masuk 0%, barang-barang Cina leluasa masuk ke Indonesia. Sebelumnya, barang Cina sudah membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah.

ACFTA memang membuat Cina makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. Bahkan, beberapa perusahaan raksasa Cina terus hadir dalam berbagai pameran teknologi dan produk Cina. Hingga saat ini lebih 1.000 perusahaan Cina beroperasi di Indonesia, baik  bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya.

November tahun 2014, saat Presiden Jokowi bertandang ke Beijing, Cina, ditandatangani 12 MoU investasi antara 11 perusahaan domestik dengan investor Cina senilai US$ 17,8 miliar. Beberapa perusahaan yang menjalin kerja sama investasi adalah Maspion Group dengan Shining Resources Co Ltd untuk membangun pabrik plat tembaga di Gresik, Jawa Timur senilai US$ 120 juta.

Kemudian PT Indomobil Sukses Internasional Tbk bekerja sama membangun industri otomotif. Saat ini,  produk otomotif Cina yang masuk pasar Indonesia antara lain Geely, Chery, Foton, dan FAW. Untuk alat berat ada merek Sunny Robby Sani.

Cina Sonangol, sebagai contoh. Selain membiayai bisnis minyak PT Surya Energi Raya milik Surya Paloh di Blok Cepu, Cina Sonangol, masuk bisnis properti. Anak usaha Grup Sonangol Angola ternyata sudah sejak tiga tahun lalu membeli EX Plaza Jakarta senilai US$ 71 juta. Cina Sonangol juga berkongsi dengan Grup Sampoerna dan memiliki saham Sampoerna Strategic Square Jakarta. Di Bali, Cina Sonangol masuk ke Intercontinental Bali Resort, hasil kongsi dengan Grup Media milik Surya Paloh.

Di bisnis energi, perusahaan plat merah asal Tiongkok, Cina Huadian, akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatera Selatan 8. Nilai investasi PLTU berkapasitas 2x600 Megawatt (MW) ini sekitar US$ 1,5 miliar. China Huadian menggandeng PT Bukit Asam Tbk di proyek ini.

Cina juga dikabarkan sedang mengincar pertambangan di pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua, yang belum semuanya dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia. Di pegunungan ini masih terkanndung biji tembaga, uranium, dan emas. Inilah salah satu alasan yang dikabarkan kenapa AS mendirikan pangkalan militer di Darwin, Australia empat tahun lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, boleh dibilang Cina merupakan investor paling agresif di sektor migas Indonesia. Pada awal 2002, CNOOC mengakuisi seluruh operasi migas Repsol-YPF senilai US$ 585 juta sehingga menjadikannya produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia dengan output 125.000 barel per hari.

Selanjutnya September 2002, CNOOC juga menandatangani kontrak US$ 500 juta untuk membeli 2,6 juta ton per tahun gas alam dari Tangguh, Papua. Pada saat hampir bersamaan dengan akuisisi CNOOC atas Repsol-FPF, PetroCina juga berhasil membeli seluruh aset Devon Energy (AS) di Indonesia seharga US$ 262 juta.

Beberapa saat kemudian, PetroChina sudah mendapatkan kontrak kerja sama migas dengan Pertamina di Sukowati dan Tuban, lapangan migas yang bertetangga dengan Blok Cepu. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan raksasa AS mendominasi proyek migas, emas dan tembaga di Indonesia.  Di minyak, ada ExxonMobil yang mengelola ladang-ladang minyak di negeri ini. Salah satu ladang minyak yang sempat mengundang kontroversi adalah blok Cepu, Bojonegoro.

Sebelum mereka malah sudah berdiri PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga kelas dunia yang beroperasi di komplek tambang pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua.

Di sektor pertambangan lain juga ada raksasa Newmont. Lewat PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang emas asal AS ini beroperasi di Lapangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Di bisnis jasa keuangan, beroperasi Citigroup lewat Citibank yang sudah cukup lama bermain di pasar Indonesia. Citibank  bisa disebut menjadi bank asing teratas di Indonesia. Citibank juga memiliki jaringan di kota-kota besar di Indonesia. 

Efek Skema Special Economic Zone (SEZ) 

Menyoal gagasan Special Economic Zone (SEZ) yang digagas oleh Xioping pada 1979, untuk menjalin persekutuan strategis dengan Cina-Cina Rantau yang sebagian besar merupakan pebisnis besar yang merajai negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Agar bisa menanam investasi secara besar-besaran di Cina Daratan. Sehingga para Taipan yang menyebar di berbagai kawasan dunia termasuk Asia Pasifik, bisa ditarik kembali ke negeri para leluhurnya, agar berinvestasi. 

Gagasan dasar Deng adalah, mengingat kebijakan pintu tertutup dan sosialisme ortodoks yang diterapkan Mao Zedong ternyata malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat Cina, Deng kemudian mencanangkan sebuah arah kebijakan strategis baru dalam bidang perekonomian, yaitu pemerintah pusat Cina secara aktif mendorong warganya agar terlibat dalam perdagangan dan kegiatan komersial swasta untuk memburu keuntungan.

Dengan begitu, pintu gerbang itu dibiarkan sedikit terbuka untuk perusahaan-perusahaan asing. Dan ini berarti, termasuk para Taipan Cina rantau yang kebetulan sebagian besar para leluhur mererka daerah kelahirannya berasal dari Cina Selatan. Sterling Seagrave, mantan wartawan investigasi di Asia asal Inggris, menulis buku menarik Lords of the Rim. Membongkar jaringan Cina Perantauan atau Cina Pesisir (Overseas Chinese). Dan sepak-terjangnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Menurut Seagrave dalam bukunya ini, kampung leluhur para pengusaha kakap Cina berasal dari Pesisir (Pacific Rim) atau Cina Selatan, terutama Kwangtung, Fukien. Masuk akal jika Deng melalui kebijakan strategisnya menggalang dukungan para Taipan Cina Selatan ini kemudian memprioritaskan Provinsi Kwantung dan Fukien, basis kekuatan dan kampung leluhur para Taipan Cina Selatan.

Inilah awal mula Deng menerapkan kebijakan ZONA EKONOMI KHUSUS di Cina Selatan, dimana 14 kota di sepanjang Cina pesisir tersebut dibuat menjadi “Kota Terbuka” dan diberi status perdagangan khusus dan mendapat potongan-potongan pajak untuk mendorong investasi para Taipan Cina Selatan yang para leluhurnya juga merupakan pedagang, sudah berabad-abad meninggalkan Cina.

Sembilan dari kota-kota ini ada di provinsi selatan, di antaranya Ningpo, Shanghai, Wenxhou (Wengchow), Fuzhou, Guangzhou (Canton), Zhinjiang (Chan-Chiang), Beihai dan Hainan. Semuanya adalah tanah-tanah leluhur Cina Rantau. Deng juga memberi hak istimewa ekonomi yang besar kepada Szechuan, provinsi kelahirannya di Cina Barat Daya, yang sejak dulu merupakan salah satu kawasan pedalaman terkaya.

Skema SEZ sejatinya diciptakan dengan hak-hak istimewa (SEZ) diciptakan dengan hak-hak istimewa yang bahkan lebih besar. Tiga dari empat SEZ terletak di Provinsi Kwangtung: Shenzhen yang berbatasan dengan Wilayah baru Hongkong, Zhuhai di mulut Sungai Mutiara yang berseberangan dengan Macao, dan Shanto (Swatow), tanah kelahiran para Taipan dari suku Teochiu yang merupakan taipan Pesisir Cina yang terkaya.

Singkat cerita, melalui Skema SEZ ini, pemerintahan pusat Cina yang berada dalam kendali Deng, berhasil memanfaatkan dan memobilisasi dukungan dana dari Cina Rantai yang sudah berhasil menjadi pengusaha Cina sukses di berbagai kawasan Asia Pasifik, untuk membangun perekonomian nasional Cina di era pemerintahan Deng Xioping. Bahkan lebih daripada itu, penciptaan skema SEZ secara efektif mampu menggalang loyalitas kesukuan Hakka, Hokkien, Hokchiu, Henghua, Teochiu, Canton, Dan Hainan. Mereka semua bisa tergerak menanam investasi di Cina karena 14 Provinsi yang dicanangkan sebagai SEZ merupakan kampung halaman mereka.

Dengan diberlakukanya Skema SEZ di 14 kota tersebut, maka Liberalisasi Ekonomi praktis telah diterapkan di Cina Selatan. Bahkan melalui skema SEZ tersebut, semua sindikat Cina Rantau mendapat pintu masuk untuk menjalin hubungan-hubungan rahasia dengan jaringan bawah tanah yang bermukim di kampung-kampung leluhur melalui Hongkong.

Begitu Cina daratan membuka diri, pelabuhan-pelabuhan besar di Fukien dengan diam-diam memperbaharui koneksi-koneksi sindikat langsung dengan Taiwan, Jepang dan Asia Tenggara. Lebih gilanya lagi, sindikat-sindikat Canton dan Teochiu meningkatkan operasi-operasi penyelundupan ke Kwangtung dan Hongkong. Bisa dibayangkan. JIKA SEZ pemerintah pusat Cina berhasil menggalang para Taipan Cina Rantau yang sudah lama meninggalkan negeri leluhurnya kembali ke Cina melalui iming-iming keuntungan ekonomi, maka dengan keinginan Cina agar memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, bisa dipastikan pemerintah Cina dan para konglomerat Cina yang berkiprah di Indonesia, akan bersatu-padu melakukan invasi ekonomi di Indonesia.

Jalinan kerjasama Pemerintah pusat Cina di Beijing dengan para konglomerat Cina Rantau di Indonesia yang umumnya juga berasal dari Cina Selatan seperti Salim Group atau Lippo Group, memang sudah ada sarananya sejak dahulu kala. Terkait penerapan skema SEZ yang berhasil menjalin aliansi strategis antara pemerintahan Deng di Cina daratan dan para Taipan asal Cina Selatan, rupanya dijalin melalui sistem koneksi sosial yang unik, Guanxi. Melalui sistem koneksi sosial inilah modal para Taipan Cina Selatan berhasil dialirkan ke negeri leluhurnya di Cina daratan.

Guanxi ini memang sejatinya merupakan sebuah kearifan lokal yang tumbuh di kalangan masyarakat tradisional Cina. Guanxi tumbuh dari suatu masyarakat agraris di mana orang-orang saling menolong dengan tetangga, kerabat dan kawan-berkawan. Seperti nelayan, orang Cina membuat jaring Guanxi yang simpul-simpulnya terkait oleh pernikahan, klab-klab, perkumpulan rahasia, baik ke masa silam maupun masa depan. Mereka mengumpulkan Guanxi yang disusun oleh ibu atau kakek. Ini bisa diwariskan atau diserahkan.

Di bawah komunisme, bisnis tidak diatur untuk keuntungan melainkan untuk Guanxi, jenis penjaminan khas yang melangkahi saluran-saluran resmi. Guanxi bisa menjadi sarana para pihak yang bertikai untuk bernegosiasi atau beruding agar tercapai kesepakatan yang adil.

Bahkan bapak pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, pernah mengatakan bahwa para Taipan Cina perantauan yang tersebar di berbagai negara, termasuk yang bermukim di Singapura, agar memanfaatkan Guanxi untuk membangun hubungan komersial yang kokoh dengan Cina Daratan. Sebab silsilah besar yang berakar dalam di Cina Daratan ini masih sangat kuat.

Bahkan para pengusaha barat seperti dari Amerika Serikat, bahwa para Taipan Cina Rantau asal Cina Selatan punya keuntungan yang tidak fair karena Guanxi melindungi mereka, bagai menggunakan kalung bawang putih di Transylvania. Bahkan, orang-orang Cina Rantau masa kini yang kaya raya telah menganyam jaring serupa di beberapa universitas sohor di barat seperti Cambridge, Harvard, British Colombia dan Wharton.

Lebih daripada itu, jaring Guanxi itu telah bekerja seperti jaringan kompas di seluruh Pesisir Pasifik (Pacific Rim). Menurut Seagrave dalam bukunya ini, para pengusaha kakap Cina Pesisir ini, pada umumnya berguru ilmu bisnis justru dari Sun Tzu, ahli strategi perang di era Dinasti Wu. Yang perlu kita waspadai adalah salah satu ajaran Sun Tzu yang diserap oleh para pebisnis Cina yang saat ini praktis sudah menguasai Asia-Pasifik. Antara lain:

Haluslah agar kau tak terlihat
Misteriuslah agar kau tak teraba
Maka kau akan kuasai nasib lawanmu...

Benar. Inilah benih-benih jaringan siluman atau aneka komunitas rahasia lainnya macan TRIAD, kongsi, sistem-sistem gilda, tong, serta asosiasi-asosiasi berdasarkan kesamaan nama dan asal, yang bersama-sama atau sendiri-sendiri, memasok koneksi-koneksi personal maupun jaringan finansial, sehingga Cina Rantau ini menjadi kekuatan hebat.

Modal ventura, pabrik-pabrik, perdagangan, dan para manajer jagoan, mengalir ke Republik Rakyat Cina, dari para investor ekspatriat Cina di Hongkong, Taiwan, Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.

Yang harus diwaspadai dari Skema SEZ ala Deng ini, adalah fakta bahwa Cina Daratan dan Taipan Cina Rantau nampaknya secara skematis memang sudah menyusun aksi strategis bersama. Apakah para Cina Rantau yang ada di Indonesia bagian juga dari design ini? [VM]

Posting Komentar untuk "Indonesia di Lingkaran Dominasi Politik-Ekonomi Cina "

close