Reshuffle Jilid II: Antara Ekspektasi dengan Realisasi

Oleh : Taufik Setia Permana 

(Aktivis Islam Universitas Negeri Malang)

Secara empiris, Indonesia telah mengalami pergantian presiden sebanyak enam kali; Soekarno orde lama, soeharto orde baru, Habibi, megawati, gus dur dan SBY, Jokowi sekarang orde reformasi. Masing-masing presiden pernah melakukan reshuffle dalam usahanya mencapai target-terget pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Namun pergantian presiden dan reshuffle kabinet selama ini tidaklah merubah kondisi buruk rakyat. 

Sejauh ini tidak terlihat relevansi antara hiruk pikuk para elit politik itu dengan problem rakyat yang butuh solusi kongkrit. Realitas yang ada menunjukkan nalar pragmatis dan politik kekuasaan tetap begitu dominan. Isu penataan koalisi tetap begitu kental dengan upaya mengamankan kekuasaan dan berporos pada kepentingan. 

Baru beberapa pekan bergulir, kabinet baru yang diusung Jokowi dalam Reshuffle jilid II sudah banyak mengalami banyak kritikan. Setidaknya sudah ada dua catatan mengenai keputusan para pejabat yang kontroversi. Pertama, rencana mendikbud memberlakukan FDS (Full Day School) yang mengalamai banyak kritikan. Kedua, rakyat dikejutkan dengan keputusan presiden Joko Widodo mencopot menteri ESDM, Archandra Tahar yang baru 2 pekan dilantik.  Kita sebagai masyarakat tentunya bertanya-tanya, dengan kabinet masih sebiji jagung sudah mengalami banyak kontroversi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kabinet baru ini?

Perlu kita melihat dua aspek permasalahan yang ada sekarang ini. Pertama, dunia pendidikan sempat menjadi sorotan publik karena keputusan Mendikbud, Muhadjir Effendi untuk memberlakukan Full Day School (FDS) di seluruh sekolah negeri ini. Dalam visi dan misi presiden, ada perintah untuk melakukan revolusi karakter anak bangsa. Menurut Mendikbud, penanaman nilai-nilai karakter, di antaranya, bisa dilakukan melalui sistem FDS. Tetapi, semua bergantung presiden, jika tidak jadi tidak apa-apa (Jawa Pos, 10/8).

Terang saja wacana mengenai FDS (Full Day School) hanya untuk membangun persepsi dimasyarakat untuk mengembalikan citra dunia pendidikan yang semakin memburuk. Jika memang benar nantinya diberlakukan FDS (Full Day School) di sistem kapitalis yang sekarang ini tidak akan membuahkan solusi yang menyeluruh namun justru akan menambah masalah baru. Pasti akan penuh dengan dunia gelap yang penuh degnan permainan uang. Lagi-lagin faktor duit.

Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pencetak generasi unggul malah dijadikan praktek-praktek untuk mencari sebuah keuntungan, gonta-ganti kurikulum dengan sejalan pergantian menteri, pengadaan buku yang tidak jelas, dsb sangat kental dengan unsur tersebut.

Kedua, keputusan Jokowi memberhentikan Archandra sebegai menteri ESDM mengejutkan banyak pihak karena baru saja dilantik sudah main copot. Pemberhentian secara terhormat ini dilakukan Jokowi lantaran Archandra memiliki status kwenegaraan ganda yaitu AS dan Indonesia. Pengabdian yang cukup lama di negeri Paman Sam menyebabkan Archandra memiliki paspor kwenegaraan AS. 

Namun sepertinya Pak Jokowi kebobolan dalam menyeleksi para menteri kabinet baru ini. Archandra memiliki dua status kwenegaraan akan tetapi baru diketahui ketika menjabat, seharusnya hal ini bisa diketahui ketika sedang dalam proses menyeleksi anggota kabinet yang akan bekerja. 

Dalam proses menyeleksi para mentri tidak terlepas dengan peran KPP dan PPATK (Pusat Peloparan dan Analisis Transaksi Keuangan ) akan tetapi pada reshuffle jilid I Agustus 2015, KPK tidak lagi dilibatkan. Hal yang sama terjadi pada reshuffle jilid II bulan lalu. Kabarnya, Istana juga tidak melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menulusuri rekam jejak para menteri, seperti yang dilansir dari Jawa Pos (16/8/16)

Keputusan untuk tidak melibatkan lembaga-lembaga penting dalam menyeleksi menteri merupakan tindakan yang ceroboh. Karena adanya lembaga-lembaga penting seperti intelijen digunakan utnuk mencari tahu informasi menteri yang terkait. 

“Dalam memilih penjabat negara adalah keniscayaan melakukan penelitian khusus terhadap calon (menggunakan perangkat intelijen). Sehingga tidak terjadi hal-hal begitu (kecolongan memiliki kewarganegaraan negara lain)," kata Nuning kepada Okezone, Rabu (17/8/2016).

Dalam reshuffle II ini Jokowi terlihat hanya memantau trackrecord dan prestasi para calon menterinya saja. Inilah bisa dikatakan sebagai wujud kurang seriusnya Jokowi dalam me-reshuffle kabinetnya. Sehingga tidak heran jika banyak menteri yang bekerja tidak maksimal karena kesalahan prosedur dalam memilih menteri.

Pada akhirnya rakyat-lah yang terkena imbasnya. Pangkat sebagai pejabat negeri dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyakanya. Tidak heran jajaran kepemerintahan menjadi wejangan yang lezat untuk menjadi lumbung korupsi para tikus-tikus berdasi.

Permasalahan yang muncul tidak terlepas karena pemerintah masih memberlakukan sistem demokrasi. Sistem ini menjadikan praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme semakin terbuka lebar. Hal ini dapat dilihat dari setiap aturan-aturan yang diputuskan oleh para pejabat di negeri ini yang memberi kesempatan para tikus berdasi untuk menjalankan tugasnya. Reshuffle kabinet tidak lain hanya-lah tambal sulam untuk membuka lebar-lebar para bandit negeri ini untuk beraksi.

Lalu apa gunanya reshuffle menteri dengan menteri yang lain, betapapun hebatnya kemampuan sang menteri itu, jika dia ditempatkan di dalam sebuah sistem yang akan membuatnya menyeleweng, sementara dia sendiri tidak mampu mempengaruhi sistem tersebut? [VM]

Berbagi :