Amankan Aksi 4 November, Kapolri Instruksikan 15 Polda Kirim Personel ke Jakarta

BRIMOB

Mabes Polri melalui surat telegram dengan nomor STR/779/X/2016 menginstruksikan kepada satuan Korps Brimob Polri dan 16 Kepolisian Daerah (Polda) menyiagakan pasukannya untuk menghadapi rencana aksi unjuk rasa pada 4 November 2016. Aksi tersebut menyikapi pernyataan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok). 

Dalam surat telegram itu, 15 Polda diminta untuk mengirimkan personel Brimob ke Jakarta mengantisipasi terjadinya kerusuhan yang dilakukan massa aksi unjuk rasa yang disebut-sebut sangat besar jumlahnya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan instruksi untuk melakukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) sejatinya biasa dilakukan setiap daerah yang membutuhkan kekuatan tambahan menghadapi situasi keamanan yang berpotensi terjadi kerawanan dan kericuhan. 

"Jadi kan kita melakukan mapping mana yang tidak rawan dan mana yang rawan, jadi Brimob-Brimob yang ada di daerah, ditugaskan oleh Mabes Polri di luar Poldanya. Misalnya Brimob di Kalimantan Tengah, bisa saja dalam tugas BKO ini tidak di Kalteng, tapi di daerah yang membutuhkan kekuatan-kekuatan lebih. Jadi bisa saja ada penempatan silang. Itulah yang diatur oleh surat perintah," ujar Boy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (29/10/2016) malam. 

Boy mengungkapkan kepolisian dalam melakukan pengamanan unjuk rasa selalu mengedepankan sifat persuasif. Prinsipnya, lanjut Boy Kepolisian dalam aksi unjuk rasa memberikan pelayanan pengamanan tak hanya kepada para peserta unjuk rasa tetapi juga masyarakat yang ingin bisa beraktifitas normal. 

"Semua langkah-langkah kita persiapkan termasuk yang sifatnya kontigensi itupun dipersiapkan jadi yang terpenting saat unras tanggal 4 November dilaksanakan kepolisian wajib lakukan langkah-langkah persuasif kepada pihak unjuk rasa, dan  kita berikan penjaminan kepada masyarakat agar bisa beraktifitas seperti biasa," tukas Boy. [VM]

Berbagi :