Presiden dan Kapolri Berbagi Peran Atas Persoalan Ahok

Oleh : H. Luthfi H.

Berbeda dengan TNI yang dengan tegas menjaga keutuhan NKRI, dibandingkan dengan membela seorang Ahok. Kapolri Tito Karnavian justru dari awal terkesan gamang, dan sangat terbersit memihak terhadap Ahok. Penista Al Qur'an dan Ulama. 

Kapolri terkesan terus berupaya melindungi Ahok lewat jalur hukum. Artinya, proses hukum diupayakan oleh Kapolri sedikian rupa agar tidak menjerat Ahok. Proses hukum Ahok bagi Kapolri tidak boleh sampai kepada penyidikan.

Caranya Kapolri dengan ikut berupaya mebangun opini, yakni mengarahkan opini bahwa Ahok tidak bersalah, jadi akan bebas secara hukum.

Upaya yang dilakukan Tito semakin terlihat sesaat setelah Aksi 04 November 2016. Tito ikut-ikutan memaknai kalimat Ahok saat berbicara di Kepulauan Seribu. Ia mencoba mempersoalkan kata "pakai" atas kata-kata Ahok yang menistakan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51. Padahal jelas-jelas Toti bukan saksi Ahli dalam perkara ini, atau dia sama sekali tidak layak berbicara tentang Tafsir makna Surat Al Maidah.

Upaya Kapolri yang mencoba memalingkan opini atas kasus Ahok juga terlihat saat mencoba mempersoalkan Yani yang mengunggah video Ahok saat kampanya sambilenistakan Al Qur'an. Justru Yani terus dipersoalkan untuk menjadi tersangka. 

Beda Kapolri beda lagi dengan Presiden Jokowi dalam membela Ahok. Peran Jokowi dalam membela Ahok lebih pada lobi lobi Politik. 

Seperti biasanya, mengundang makan malam beberapa Ormas dan Tokoh ulama ke istana adalah gaya khas Jokowi dalam membungkam lawan lawan Politiknya. Musisi dan mahasiswa ampuh dengan cara ini. Setelah kenyang beda suara. Musisi jadi sumbang, Iwan Fals menjadi Iwan Fulus, mahasiswa yang suaranya lantang jadi melempem dan sumbang. 

Semoga beda dengan Ulama. Sebelum aksi 04 November Jokowi juga mengundang beberapa Ormas dan Ulama ke Istana. Demikian pula setelah aksi 04 November. Tujuannya politiknya jelas, politik belah bambu dan mencoba menyelesaikan persoalan Ahok lewat jalur politik. Ujung ujung harapannya Ahok tidak masuk hotel Prodeo. 

Sungguh aneh sebenarnya tindakan Jokowi. Kenapa saat ratusan ribu umat dari kalangan Ulama, Habaib, Utadz, santri datang ke istana, dia malah meninggalkan istana meninjau proyek ke Bandara. Jika ditelusuri lebih dalam, ngacirnya Jokowi juga tidak masuk akal. Beredar informasi bahwa kunjungan proyek itu asalnya tidak melibatkan Presiden. Nyatanya Presiden yang malah ke sana, sementara istana diserahkan kepada para pembantu. 

Fadli Zon juga menilai sangat ganjil sehala tindakan pembelaan Jokowi ini. Yang bersalah adalah Ahok, yang menistakan Al Qur'an itu Ahok, kenapa yang sibuk melakukan lobi politik adalah Jokowi? Ada apa dengan Presiden kita atas kasus Ahok ini?

Persoalan Ahok adalah persoalan hukum. Pakar hukum juga menjelaskan bahwa Persoalan Ahok adalah murni penistaan Al Qur'an, dan itu adalah ranah hukum. Tidak bisa ditarik dan diselesaikan dengan jalur politik. 

Melihat tindak tanduk Kapolri dan Presiden atas persoalan Ahok Penista Al Qur'an dan Ulama ini, semakin meyakinkan kita bahwa Persoalan hukum Ahok tidak bisa diserahkan kepada dua pejabat negara ini.

Tito dan Jokowi termasuk person yang secara emosional tidak bisa dipungkiri sangat dekat dengan Ahok. Jokowi dan Ahok dulu pernah bergandengan memimpin Jakarta. Jokowi dan Ahok dikabarkan juga terlibat banyak proyek besar, yang jika Ahok bersalah, maka Ahok akan banyak teriak, dan diduga akan menyeret Jokowi atas persoalan proyek besar tersebut. 

Sementara Tito Karnavian, kedekatan dengan Ahok bisa dijelaskan dengan video yang beredar luas, bahwa Tito begitu mengagumi Ahok yang selalu konsisten dalam mengucurkan fulus untuk membantu kepolisian. teori UUD sangat gampang menjelaskan kasus ini, ujung ujungnya duit. 

Benar kata Pak Din Syamsuddin. Ahok telah dengan ikhlas mengatakan minta maaf kepada Umat Islam. Artinya ia mengakui bahwa ia memang salah. Bahkan Ahok mengatakan bahwa ia berulangkali sudah minta maaf. Namun kenapa orang yang sudah mengakui kesalahannya dibela dan diupayakan tidak salah oleh Kapolri dan Presiden. 

Kaum muslimin...

Umat Islam harus terus bersatu dan menggalang segenap kekuatan. Proses hukum harus terus dikawal, dan politik belah bambu Jokowi harus ditolak mentah-mentah. Bagi ulama yang wara, "haram" hukumnya makan nasi istana negara. Biar suaranya tetap lantang menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. 

Kekuatan hakiki itu tetap pada umat. Umat adalah letak kekuasaan yang sesungguhnya. Dengan syarat, bersatu dan menggunakan cara-cara sesuai dengan tuntunan Islam. [VM]

Berbagi :