Jangan Bicara Kemakmuran dalam Sistem Kapitalis

Masih ingat ketika masa menjelang pemilu presiden 2014. Kampanye yang disampaikan dengan berbagai program program yang  ditawarkan membuat masyarakat yakin dan percaya bahwa pemimpin baru akan memberi harapan. Begitu pun mencoba memberikan solusi untuk mengatasi segala problematika bangsa ini. Seolah olah mendapatkan angin segar untuk bisa merasakan hidup nyaman dan enak.

Harapan tinggal harapan ketika pemerintahan sudah berjalan mulailah banyak kenaikan- kenaikan harga yang harus ditanggung akibat dari kenaikan harga BBM, Listrik Karena dicabutnya subsidi oleh pemerintah. Hal ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat miskin. Fenomena ini merupakan situasi yang selalu diulang ulang dan seringkali terjadi pada setiap pergantian penguasa. Janji yang disampaikan tidak pernah terlaksana. Semisal, janji “ciptakan sejuta lowongan kerja baru” akan mampu menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja selam 5 tahun,”ujar presiden Jokowi di Bandung, Kamis (3/7/2014).

Fakta mengejutkan lapangan kerja yang dijanikan justru diperuntukkan untuk warga asing untuk bekerja di Indonesia melalui kebijakan bebas visa. Baru beberapa bulan setelah menjadi presiden, beliau langsung mengurangi subsidi BBM. Bahkan kini subsidi dihapus sama sekali, harga mengikuti mekanisme pasar pasar, premium dihapus perlahan. Begitu juga dengan yang kita alami saat ini dicabutnya subsidi listrik. Ini merupakan sedikit dari serentetan janji yang tak trealisasi.

Masihkah kita menggantungkan nasib kita pada sistem ini, yang nyata nyata selalu membuat kita kecewa dan sengsara? Bagi orang cerdas tentu akan memilih sistem yang baik dan terbaik. Melalui aspirasi ulama dan umat yang peduli, mereka dengan lantang menyuarakan bentuk protes atas ketidak yang dilakukan penguasa terhadap rakyat. Mereka tak digaji, dengan suka hati dengan keikhlasan untuk mencapai ridho ilahi justru sepertinya dibungkam dengan berbagai macam tuduhan yang tidak beralasan. Seperti dianggap sebagai makar lah, anti Pancasila , dan tidak berkontribusi pada pembangunan negara.

Pada faktanya pembangunan infrastruktur belum menyentuh kesejeharteraan. Justru dengan kemegahan gedung tidak sebanding dengan tingkat kemakmuran rakyat. Oleh karena itu perlu sejumlah indikator untuk mengukur kesejahteraan dengan sistem yang tepat. Di sinilah peran penting ekonomi Islam dalam pemerataan harta dan pemenuhan kebutuhan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara.

Sesungguhnya tidak hanya politik anggaran saja yang menjadi usaha untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat benar benar terealisasikan dengan baik, tetapi butuh orang dan sistem yang mendukung untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat tidak hanya sekedar janji. Kesejahteraan masyarakat akan benar benar terealisasikan apabila pemerintah daerah bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Melengkapi sandang, pangan, dan papan masyarakatnya terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat tercipta apabila calon kepala daerahnya memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada ALLAH SWT.

Selain memiliki ketaqwaan juga perlu adanya sistem serta aturan yang baik pula yang bisa benar-benar memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat tidak hanya masyarakat ekonomi atas, tetapi seluruh masyarakat baik yang ekonomi bawah, menengah, dan juga tinggi. Hanya sistem dan aturan ekonomi islam yang dapat memberikan kepastian kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi bagaimana apakah masih percaya dengan janji kesejahteraan pada sistem sekarang ini ?? Atau lebih percaya dengan janji kesejahteraan dengan sistem dan aturan islam ?? Pilihan ada pada Anda. [VM]

Pengirim : Ummu Asya Maulana (Women Movement Institute)

Berbagi :