Nasibmu HTI di Tengah Kultur ‘Neo-Londo Blangkon’

Massa HTI Sulsel pada acara Masirah Panji Rasulullah, Ahad, 16 April 2017

HTI dalam pekan ini sangat cepat menjadi trending topik media nasional. Ormas Islam seperti HTI kini menjadi viral di media elektronik, media massa, maupun media sosial. Di media Jawa Pos kemarin Selasa (9/5) memuat headline utama yang berjudul “Kumpulkan Bukti untuk Bubarkan Ormas HTI” dan di bawah halaman tercantum “Persuasif Dulu, Baru Pengadilan”.

Di tajuk Jati Diri disebutkan bahwa pembubaran ormas tak bisa mendadak. Tak bisa karena pengajiannya dihadang ormas lain, yang mengaku lebih pancasilais dan NKRI-is. Terkait membubarkan ormas, tentu tidak semudah membalikkan sempol ayam di penggorengan.

Ditegaskan menurut pakar hukum dan tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas berbadan hukum. Harus ada langkah persuasif terlebih dahulu.

Guru Besar ITS Prof. Daniel M. Rasyid, yang dimuat di media kompas (Selasa,9/5) menyampaikan, bahwa membubarkan HTI adalah bentuk dari kekeliruan pemerintah.  Justru pihak yang menjadi ancaman bukanlah HTI. Akan tetapi lembaga lain yang sistemik dan menggurita. Seperti korporasi multinasional dan sistem ekonomi kapitalistik yang bertulang punggung sistem Ribawi.

Sebenarnya rencana pembubaran salah satu ormas Islam, yakni HTI merupakan kebijakan yang keliru, zalim, dan gegabah. Karena berdasarkan fakta dilapangan HTI berperan penting dalam upaya mencerdaskan umat, yakni amar makruf nahi munkar. Peran nyatanya begitu besar dan terasa di masyarakat. Termasuk bagaimana pada tahun 2014, kontribusi  HTI bersama ormas Islam yang tergabung dalam GUIB (Gerakan Umat Islam Bersatu) Jatim yang saling bersinergi antar lintas instansi baik Pemerintah Kota Surabaya, TNI, Polisi, maupun tokoh masyarakat dalam menghentikan laju prostitusi besar di kawasan eks lokalisasi Dolly.

Apa yang salah dengan HTI sehingga pemerintah berencana membubarkan. Apakah karena HTI merupakan ormas Islam yang paling vokal menentang segala bentuk penjajahan? Kami amati bahwa HTI terus vokal menyeru persatuan umat, menolak segala makar, anti disintregasi, dan perpecahan di seluruh negeri. Mengingatkan kepada TNI agar dapat melindungi dan mengayomi rakyat. Hal yang selaras dengan penjelasan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, bahwa tentara lahir dari rakyat dan bersama rakyat TNI kuat.

Apa yang salah dengan HTI? Lha wong HTI selama ini vital melakukan silaturahim dan kerja sama dengan intelektual, ulama, habaib, dan pondok pesantren serta majelis taklim. Saling sinergi mencerdaskan umat Islam agar umat makin rajin ibadah, sholawat, juga taat dalam menjalankan syari’at. 

Apa yang salah dengan HTI? Lha wong HTI selama ini vital melakukan upaya penyadaran kepada pelajar dan mahasiswa untuk taat pada syariah, menghormati orang tua dan guru, terhindar dari bahaya narkoba, dan menjauhi pacaran dan seks bebas. Selain itu menurut catatan kami, saat terjadi peristiwa meletusnya Gunung Kelud pada 13 Februari 2014. Pemuda dan mahasiswa HTI dikerahkan untuk memberikan karya dan bantuan terbaik bagi masyarakat. 

Bahkan baru-baru ini berdasarkan survei yang disampaikan oleh Sri Untari, sekretaris F-PDIP Jatim yang dimuat globalnews. com, disebutkan bahwa hasil survei menunjukkan sebesar 80% mahasiswa PTN di Jawa Timur menginginkan Khilafah Islam. Nampaknya rezim mulai khawatir kepada pelajar dan mahasiswa yang menginginkan syariah Islam, yang ditengarai mengancam kekuasan. Padahal catatan sejarah menunjukkan selama 1400 tahun lamanya ketika syariah Islam tegak dalam institusi khilafah, keberkahan dari langit dan bumi terbukti dan dirasakan oleh umat. Oleh karena itu, Janganlah kita termakan fitnah keji nan murahan!

Jangan sampai masyarakat berpandangan rezim saat ini tak ubahnya rezim Londo Blangkonan. Berkoar melayani rakyat pribumi sendiri tapi perangainya menyakiti. Merangkul rakyat tapi sejatinya menjadi jongosnya kapitalis asing-aseng-asong. Rezim yang nampak akrab dan bersahabat tapi tega menzalimi dan berkhianat terhadap rakyat. Bagai serigala berbulu domba, kejam dan terus menerkam. 

Terakhir, dalam seruan ini kami ingatkan kepada Menko Polhukam Bapak Wiranto agar berhati-hati dalam menyampaikan statemen politik dan hendaknya sebagai purnawirawan jenderal merangkul seluruh ormas Islam. Kami ingatkan kepada Kapolri agar bertaubat kembali ke jalan yang benar dan bersama umat dalam memperjuangkan Islam. Kami ingatkan kepada Pak Jokowi dan ring satu pendukung kebijakan di negeri ini, bahwa jabatan dan harta tidak dapat menyelamatkan Anda dari azab Allah SWT. Segeralah bertaubat meraih ampunan-Nya. Hasbunallah wani’mal wakiil ni’mal maula wa ni’mannasiir.. [VM]

Penulis : Adam Syailindra Koordinator CAS (Cangkrukan Arek Surabaya)

Berbagi :