Makna Politik di balik Pertemuan GNPF MUI dengan Jokowi

Meski masih simpang siur motif dan siapa yang menginisiasi lebih dulu namun GNPF MUI dengan Jokowi telah berhasil bertemu. Diikuti kemudian pertemuan antara Ketua Presidium 212 dengan Amin Rais. Komentar seputar peristiwa politik itu begitu beragam. Ada yang berpendapat sebagai kegagalan rekonsiliasi. Ada pula yang menyatakan sebagai langkah maju Jokowi membangun komunikasi politik di kalangan islam. Terlepas dari penafsiran berbeda terhadap peristiwa yang bertepatan dengan hari Raya Iedul Fitri 1438 H itu maka ada beberapa pertanyaan penting untuk dijawab.

Pertama, bagaimana ujung penyelesaian kasus kriminalisasi terhadap ulama, tokoh, aktivis, ormas-ormas, dan ajaran islam. 

Kedua, bagaimana rencana dikeluarkannya Perppu Anti Pancasila dan revisi UU Anti Terorisme yang berpotensi meredam dan mematikan dakwah islam dengan kriminalisasi dan eksekusi ajaran islam berikut para pengembannya. 

Ketiga, bagaimana masa depan cengkeraman neo liberalisasi dan neo imperialisasi melalui pintu amandemen UUD 1945 bisa dibendung. 

Keempat, bagaimana penyelesaian kasus-kasus mega korupsi yang melibatkan para elit politik dan elit penguasa bisa diselesaikan sehingga tidak muncul politik saling sandera. 

Kelima, bagaimana masa depan pengelolaan negara untuk kepentingan rakyat dengan mewujudkan kedaulatan negara seutuhnya bebas dari dikte dan intervensi kepentingan asing dan aseng. 

Keenam, bagaimana mewujudkan sistem politik yang independen dan berdaya jauh dari pretensi dan manuver politik kekuasaan untuk kepentingan sesaat. Baik untuk pilkada 2018 maupun pilpres 2019.

Daftar pertanyaan di atas akan menuntun jawaban bagaimana keberpihakan seluruh kekuatan politik terutama yang saat ini dikendalikan oleh rezim penguasa akan dituju. Maka dibutuhkan political will rezim saat ini untuk menjawabnya secara jujur. Jika tidak bisa menjawab seluruhnya maka pada hakekatnya seluruh peristiwa politik yang terjadi sesungguhnya merupakan bagian dari langkah-langkah politik yang dipertanyakan. Tidak lebih dari itu. Artinya pula negara ini butuh jawaban mendasar dan komprehensif. Bukan hanya sekedar kembali kepada UUD 1945 an sich. Bukan hanya soal mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan saja soal kata-kata klise menjaga dan mempertahankan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sementara di sisi lain mengkhianatinya secara habis-habisan. Bahkan terkesan sebagai alat legitimasi politik kelompok tertentu untuk menyudutkan dan menikam kelompok lain.

Melihat begitu peliknya polarisasi, kekuatan politik islam perlu rumusan arah perjuangan yang disepakati. Hal ini bukan saja bicara tentang bagaimana pemenangan atau menghadang pemenangan pilkada 2018 dan pilpres 2019. Melainkan menyepakati konsep paripurna yang digunakan sebagai referensi berbagai persoalan menyeluruh yang bersifat sistemik. Jawaban secara akademik dan intelektualnya harus terdeskripsikan secara jelas saat ini. Dan sesungguhnya Islam telah menjabarkan secara rinci berbagai jawaban tersebut. Itu pula yang menjelaskan motif di balik kenapa Islam dianggap sebagai ancaman ideologis asing dan aseng dengan stigmatisasi dan kriminalisasi. Allahu a'lam bis showab. [VM]

Penulis : Landung Prakoso (Pemerhati Sosial Politik)

Berbagi :