Ooo… Rasio Utang Kita Tidak Tinggi-Tinggi Amat, Bu Sri?

Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta). "Kalau kita lihat, Rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani. https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3476141/sri-mulyani-1-orang-indonesia-tanggung-utang-negara-rp-13-juta

Bu, tidak pantas utang Indonesia dibanding-bandingkan dengan negara kapitalis lain. Hutang, sekali lagi akan menjerat rakyat dengan pajak dan berbagai pungutan untuk mengembalikan cicilan, bunga dan pokok hutang. Sepanjang demikian, maka lingkaran setan alur pemerasan terhadap rakyat ini berlangsung secara terstruktur, sistematis dan massif. Rakyat dihadapkan pada dua beban sekaligus, pungutan pajak dan pencabutan subsidi. 

Negara yang menganut sistem demokrasi sekuler, telah menjadikan pajak sumber wajib bagi negara sekaligus mengharamkan subsidi terhadap rakyat. Dengan demikian, dapat dipastikan beban tanggungan atas hutang-hutan yang terus ditumpuk rezim Jokowi-JK ini akan dipanggulkan pada pundak rakyat. Padahal, sekedar untuk memenuhi hajat asasinya sendiri, rakyat sudah terseok dan hampir jatuh ditekan berbagai himpitan kebutuhan dan kesulitan ekonomi.

Instrumen hutang yang dikucurkan melalui IMF dan lainnya yang sejatinya merupakan alat kapitalisme global akan terus melakukan tekanan sesuai dengan arahan global kepada negara berkembang, betapa tidak sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi program penyesuaian struktural yang didasarkan pada kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) campur-tangan pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001).

Negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis kafir Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri muslim. Termasuk Indonesia. [VN]

Penulis : Mahfud Abdullah (Dir. Indonesia Change)

Berbagi :