Pesta Demokrasi Semakin Melanggengkan Tindak Korupsi

Pesta Demokrasi sudah semakin dekat. Berbicara pesta demokrasi, tak lepas dari permainan politik uang. Untuk menggelar pesta demokrasi membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Karena dalam sistem politik demokrasi, penyelenggaraan pemilu begitu mahal. Persaingan yang sangat ketat sedangkan peluang menuju keberhasilahan sangatlah minim.

Anggaran dana yang luar biasa besar dalam prosesi penyelenggaraan pemilu memiliki peluang yang sangat besar terhadap tikus-tikus politik untuk melakukan tindak korupsi. Seperti yang dikutip oleh news.okezone.com, Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, banyaknya kepala daerah terjerat korupsi karena diawal mereka mencalonkan diri keluar banyak uang, bisa jadi karena politik uang, ditambah soal mahar pilkada sudah menjadi rahasia umum untuk memuluskan langkah mereka. “Mereka membutuhkan kursi dan kalau satu kursi dibandrol dengan harga Rp250 juta. Maka jika butuh 6 kursi untuk menjadi bupati maupun wali kota berapa uang yang ia butuhkan. Itu baru tiketnya saja,” ungkap Pangi dalam acara Diskusi Rumah Media Institute di Bakoel Coffee Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).

Adanya politik uang yang terjadi dalam sistem Demokrasi bukanlah sesuatu hal yang baru, karena setiap kali menjelang pemilu, angka korupsi di Indonesia semakin meroket.

Untuk mengawasi tindakan politik uang yang terjadi saat pesta demokrasi berlangsung, saat ini polri dan KPK telah sepakat untuk membentuk Satgas Antipolitik Uang. “Sementara ini dengan KPK. Kalau nanti sistem criminal justice system di Kejaksaan. Kami akan koordinasi dengan Kejaksaan,” Ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, (okezone.com,4/1/2018)

Prilaku politik praktis yang hanya mengutamakan materi yang dilakukan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi tidak akan pernah hilang. Sudah banyak fakta yang membuktikan bahwa pertarungan untuk merebut kursi kekuasaan bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Jika memang untuk kepentingan rakyat, setelah kursi kekuasaan diraihnya, apakah ada perubahan yang terjadi pada rakyat? Justru kemiskinan, pengangguran, problematika yang terjadi pada masyarakat masih belum terselesaikan. Sungguh ironis!!!

Perubahan politik kearah yang lebih baik mustahil terjadi dalam sistem demokrasi. 

Lain hal nya dalam sistem islam, islam tak mengenal politik uang dalam meraih kekuasaan, karena kepemimpinan dan kekuasaan hanyalah sebagai wasilah mengimplementasikan ketaatan kepada Allah SWT.

Islam menjadi solusi terbaik bagi negeri ini untuk dapat lepas dari jeratan kerusakan prilaku dan moral, baik tindakan korupsi, maupun problematika yang terjadi. Berbagai kerusakan dapat berasal dari faktor manusia dan sistem (aturan) yang diterapkan. Jika kerusakan dari faktor manusia, maka akan terjadi dalam skala kecil dan tidak teratur. Akan tetapi jika kerusakan yang dari faktor sistem, maka akan terjadi dalam skala besar dan terus-menerus. Hal ini dengan jelas digambarkan dalam firman Allah SWT : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (TQS. Al-A’raaf : 96). [vm]

Penulis : Yurfiah Imamah, tinggal di Jember-Jatim, Guru di HS Tahfizh PAUD Mutiara Ummat

Berbagi :