Polisi Seharusnya Bersih dari Politik Praktis

VisiMuslim - Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim (KSHUMI), Chandra Purna Irawan memberikan tanggapan soal dijadikannya polisi sebagai Penjabat Gubernur. Ia menegaskan bahwa polisi seharusnya bersih dari politik praktis.

“Polisi seharusnya bersih dari politik praktis. Maka kami mengingatkan kepada Pemerintah untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi terciptanya ketertiban dan menghilangkan kegaduhan,” katanya kepada Kiblat melalui keterangan tertulis pada Selasa (30/01/2018).

Ia juga berharap kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil. Yaitu TNI dan Polri. Menurutnya, polisi adalah penegak hukum.

“Kepolisian adalah penegak hukum bukan alat politik,” tuturnya.

Chandra pun menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak. “Takutlah kepada-Nya, yang memiliki siksa neraka yang amat mengerikan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menyeru kepada sarjana hukum Muslim di seluruh Indonesia, untuk senantiasa mengawal Pemerintah agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dari oknum-oknum yang berpotensi akan menyalahgunakannya.

Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. [vm]

Sumber : Kiblat

Berbagi :