Menuju Perubahan Hakiki

Oleh : Khairunnisa’ Tasrif 

(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Perubahan adalah transformasi masyarakat dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Perubahan tidak bisa dipisahkan dari adanya persatuan umat diatas landasan pemikiran yang sama. Tidak hanya cukup dengan pemikiran yang sama tetapi harus dilandasi pemikiran yang dapat mengikat dan diatas ideologi shahih.

Sederet peristiwa yang terjadi dinegeri ini adalah wujud perubahan yang diinginkan oleh umat yang selama ini telah lama hidup dalam ikatan kesukuan, maslahat dan ikatan-ikatan lain yang membuat umat tercerai berai. Hikmah dibalik peristiwa tersebut adalah adanya persatuan dan tuntutan perubahan semua kalangan masyarakat. Pembelaan terhadap keadilan, agama, ormas islam, ulama dan tuntutan kebijakan yang tidak pro rakyat semakin menguatkan tekad umat kearah perubahan.

Aksi 212 yang berhasil diselenggarakan 2 desember 2018 merupakan rangkaian aksi pembelaan terhadap bendera tauhid dan tuntutan kebijakan dzolim penguasa yang selama ini tidak pro rakyat. Deretan aksi lain mewarnai negeri ini dengan berbagai tuntutan dan keinginan umat untuk berubah. Termasuk  aksi ribuan guru honorer di Monas pada September lalu. Merupakan cermin gagalnya penguasa dalam menciptakan kesejahteran bagi mereka.

Belum selesai dari sayatan duka mendalam atas tenggelamnya kapal yang beruntun terjadi diperairan Indonesia. Dibulan agustus Indonesia bagian Barat Lombok NTB terjadi gempa dasyat yang menghancurkan sebagian besar sarana dan prasarana disana. Dibulan berikutnya, Palu dan Donggala Sulawesi Tengah terjadi tsunami dan gempa dasyat menghancurkan ribuan korban jiwa beserta seluruh pemukiman penduduk yang rata dengan tanah. Disusul jatuhnya pesawat Lion Air dengan ratusan korban. Duka yang tidak berkesudahan menyelimuti hampir sebagian besar wilayah di Indonesia.

Dihari ahad, 2 desember 2018 sebanyak 31 pekerja jembatan di papua dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan egianus kogoya (m.tribunnews.com). kelompok separatis yang selama ini melakukan aksi brutal dan ingin berdaulat dari Indonesia.

Rentetan peristiwa sepanjang 2018 menambah daftar blacklist bahwa negeri ini adalah negeri dengan segudang bencana yang tiada henti. Masih belum cukup dengan bencana alam dan kemanusiaa. Dari sisi lain, begitu banyak problem kehidupan yang kian menghimpit negeri ini.  Aspek ekonomi yang makin liberal memperkuat cengkeraman kapitalis asing dan aseng menguasai sebagian besar kekayaan negeri. Kekayaan hanya dinikmati oleh mereka, sementara rakyat menderita didalam keberlimpahan kekayaan alam Indonesia.

Dari aspek hukum dan pemerintahan, diwarnai dengan intrik politik yang tidak merata dan tidak berkeadilan. Hukum hanya berpihak kepada yang pro penguasa selain dari itu akan dikenakan pasal berlapis. Kita tidak pernah lupa dengan penghinaan terhadap agama, kriminalisasi islam, ulama dan ormas islam. Pelaku penghinaan selamat dari delik hukum pun jika diselesaikan sangat berbelit-belit dan pelakunya diistimewakan. Pembatasan-pembatasan ceramah dimasjid, bahkan kelompok-kelompok yang getol mendakwahkan syariah khilafah dimusuhi. Dianggap kelompok separatis yang menghancurkan kesatuan NKRI dan Pancasila.

Aspek politik yang diwarnai intrik politik tak berkualitas. Menonjolkan sikap politik yang tidak etis dan beradab. Aksi pojok memojok antara satu kubu dengan kubu lainnya kian dipertontonkan kepada khalayak meski itu tidak wajar dilakukan oleh para politisi. Sekali lagi, untung mendulang suara, segala cara menjadi halal.

Dari aspek sosial masyarakat yang kian amburadul, generasi yang kian rusak. Liberalisasi diberbagai sektor kehidupan bahkan menyentuh semua kalangan. Narkoba yang makin menggila, pembunuhan dan aksi-aksi kriminal lainnya menjadi menu harian dijagat negeri ini.  Sekulerisasi mewarnai aspek kehidupan individu, masyarakat dan negara. Ia menjadi agama baru yang begitu disanjung-sanjung bahkan mewarnai setiap kebijakan. Tidak heran kelompok penyuka sesama jenis dihalalkan, meski tuntutan datang dari berbagai pihak. Satu sisi media yang begitu gencar memberi dukungan kuat rusaknya kehidupan sosial masyarakat.

Pemilu dan Perubahan, Benarkah?

Pemilu  digadang-gadangkan sebagai ajang pembaharuan. Tagar ganti presiden mewarnai opini ditengah masyarakat. Harapannya dengan ganti presiden dapat membawa perubahan untuk Indonesia 5 tahun kedepan.

Tidak ada yang tidak ingin dengan perubahan. Apalagi carut marut negeri yang tidak kunjung usai membuat umat ingin keluar dari segala keterpurukan itu. Namun pergantian Presiden tidak mampu menjawab kegalauan umat tentang konsep perubahan. Selama ini memang telah tujuh kali rezim diganti tapi membawa negara ini pada perubahan hakiki masih sangat jauh. Jiwa-jiwa kritis muncul hampir diseluruh lapisan masyarakat namun satu sisi umat dihadapkan pada kebingungan. Dengan apa perubhan itu dapat terjadi?

Jika pergantian presiden hanya pada soal orang islam yang berkuasa. Selama ini indonesia tidak pernah dipimpin oleh presiden non muslim. Sistem dan kebjakan yang dibawa tetaplah pada pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Sementara suara terbanyak tidak selalu benar. Alih-alih mengambil kebijakan untuk kemaslahatan umat dan negeri ini. kebijakan yang diambil justru disetir oleh berbagai kepentingan para politisi dan pemilik modal.

Pancasila digadang-gadangkan sebagai ideologi negara justru nihil realisasi. Para pemilik kepentingan bebas melenggang memanfaatkan pancasila dan NKRI untuk melindungi kebengisan dan kerakusan mereka terhadap kepentingannya dinegeri ini.

Jika janji adalah rantai yang dapat mengikat kepercayaan umat, justru selama ini banyak capres dan cawapres yang suka berjanji namun sebatas untuk mendulang suara. Mahalnya biaya pemilu membuat para calon memutar otak agar modal bisa kembali. Untuk mengembalikan modal yang tidak sedikit, praktek korupsi menjerat beberapa kabinet dan aparat pemerintah dari kelas teri hingga kelas kakap.

Kerusakan sistemis ini tidak boleh menutup mata kita bahwa kerusakan ini tidak lepas dari sistem batil yang diterapkan dinegeri ini. Sistem buatan manusia yang menyandarkan hukum buatan manusia diatas hukum Allah (Kitabullah). Segala rupa solusi yang diberikan untuk menepis segala kerusakan yang terjadi justru menambah persoalan dan semakin menjauhkan umat dari perubahan hakiki.

Kepemimpinan adalah hal yang sangat dibutuhkan, namun bukan sekedar perubahan rezim. Perubahan sistematis pada seluruh aspek kehidupan adalah keharusan. Sebab perubahan yang tidak revolusioner hanya menimbulkan ketimpangan antara satu dengan yang lain. Mengubah aspek pendidikan saja misalnya, justru tidak bisa dipisahkan dari aspek ekonomi, pemerintahan, sosial dan aspek-aspek lain yang saling mendukung. Berharap banyak dengan ganti presiden atau tetap dengan presiden lama adalah mengulang episode keterpurukan disegala sendi kehidupan yang tidak berkesudahan.

Perubahan Hanya Dengan Islam

Untuk menjawab kebutuhan umat akan perubahan dan  kepemimpinan  hanya dengan Islam. Sebab perubahan ini dapat mengantarkan umat pada perubahan hakiki. Perubahan ini tidak akan diraih tanpa ada aktifitas politik dan pengembanan dakwah islam sebgai ideologi. Aktifitas politik islam dicurahkan semata-mata untuk mengurusi urusan umat dengan syariah kaffah. Maslahat yang diperoleh darinya bukan hanya soal kelayakan siapa yang berkuasa tapi dengan apa berkuasa.

Aktifitas politik ini sejalan dengan kerahmatan islam yang berimbas bagi seluruh umat manusia, binatang bahkan alam semesta. Pengurusan urusan umat secara maksimal dapat mengantarkan umat pada puncak kejayaan dan kedigdayaan diatas negara-negara lain sebagaimana islam dimasa silam. Perubahan hakiki ini tidak akan mungkin sampai hingga tegaknya institusi warisan Rasul SAW, khilafah islam. Secara historis selama 14 abad islam menguasai hampir 2/3 dunia dari ujung maroko hingga merauke.

Upaya penegakan khilafah butuh upaya serius dari umat dan menjadikan metode dakwah rasul sebagai rule model perubahan hakiki bukan dengan kekerasan atau people power. Terus menumbuhkan kesadaran pentingnya penerapan islam kaffah oleh institusi khilafah adalah keharusan bagi setiap individu muslim. Bahkan semua kelompok-kelompok yang berjuang untuk kebangkitan islam dan kaum muslim. Wallahu a’lam. [vm]

Berbagi :