Pengarusutamaan Pariwisata Indonesia, Siapakah yang Diuntungkan?

Oleh: Ummu Mumtaz

Booming pariwisata. Pariwisata saat ini sudah menjadi lifestyle masyarakat dunia. Termasuk juga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Masyarakat rela mengubah pola konsumsinya, mengurangi belanja dan biaya hidupnya untuk berwisata. Berwisata saat ini sudah seperti kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Dari PAUD sampai perguruan tinggi pasti mengagendakan rekreasi/berwisata, bahkan jauh-jauh hari dipersiapkan dengan menabung. Dari skala arisan ibu-ibu RT, hingga kantor-kantor/instansi, perusahaan negeri atau swasta, semuanya mengagendakan untuk berwisata.

Promosi paket wisata sangat gencar sekali. Iklannya dikemas sangat menarik, baik di media cetak, elektronik atau medsos. Berbagai fasilitas menarik ditawarkan, perang diskon pun dimainkan. Destinasi wisata yang ditawarkan pun sangat baragam. Garut sendiri senantiasa merilis beberapa (puluhan) Top Destinasi yang sangat menarik untuk dikunjungi.Hanya tinggal klik destinasi wisata, fasilitas dan harganya sudah bisa didapatkan.

Data BPS Januari-September 2017 mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 10,46 juta kunjungan. Diprediksi kunjungan wisman tumbuh berlanjut hingga 2018-2019 menjadi 17 juta orang dan 20 juta orang.

Melirik wisata Muslim, Indonesia sendiri telah masuk dalam kategori Top 5 Destinasi Pariwisata Halal Dunia dengan penerimaan devisa negara mencapai USD 13 M yang berkontribusi terhadap PDB sebesar USD 57,9 M (UNWTO Highlights, 2016). Maka apabila sertifikat halal dan sertifikat ramah terhadap wisatawan Muslim diupayakan Indonesia, target pemerintah mendapatkan 5 juta wisatawan Muslim dunia diyakini akan tercapai pada 2019.

Lebih dari itu untuk wilayah Asia Pasifik, Sekjen UNWTO Taleb Rifai menilai diaspora Muslim kini telah menjadi bagian dari pariwisata arus utama. Pada 2015 kawasan Asia Pasifik mencatat 279 juta wisatawan turut mendorong pasar wisatawan muslim di Asia Pasifik.

Begitu ambisius terhadap pariwisata dunia, PBB sampai membentuk United Nation World Tourism Organisation. UNWTO merupakan badan khusus PBB untuk menangani urusan pariwisata yang bermarkas di Madrid, Spanyol. UNWTO kini bekerja sama dengan badan khusus PBB lainnya, salah satunya UNESCO Global Geopark (UGG). Sebagai pemain utama UGG berusaha merealisasikan beberapa tujuan SDGs, salah satunya adalah “end proverty” mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja. Selaras dengan hal itu, pemerintahan Jokowi menetapkan pariwisata sebagai sector unggulan pembangunan nasional. Dan hal ini harus terimplementasi di tingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat desa.

Dengan syarat ketat, UGG harus memiliki keragaman hayati (biodiversity), geologi (geodiversity) dan budaya (culturdiversity), selain itu global geopark juga dituntut memenuhi syarat destinasi wisata kelas dunia yaitu atraction, acces dan tourism resource. Untuk itu mutlak diperlukan keterlibatan universitas, industri, pemerintah dan masyarakat sipil. Tercakup di dalamnya lingkungan alam sebagai penentu pembangunan berkelanjutan dan penyedia orang dengan ‘modal alam’.

Karena dinilai sangat menjanjikan secara ekonomi, kementerian pariwisata kini tengah merancang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di kawasan UGG. Di antara 12 Kawasan Ekonomi Khusus, empat diantaranya menjadi KEK pariwisata yaitu KEK Mandalika (NTB), KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Morotai (Maluku Utara), dan KEK Tanjung Lesung (Banten).

KEK Pariwisata secara khusus akan menjadi objek wisata terintegrasi (integrated area tourism) antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata MICE (Meeting, Incentives, Convention, and Exhibitions). Dengan demikian KEK pariwisata diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan PDB, devisa, dan membuka kesempatan kerja (lapangan kerja baru) bagi masyarakat sekitar kawasan.

Selain mengakhiri kemiskinan “end proverty”, UGG juga harus berusaha merealisasikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta tujuan-tujuan SDGs yang lain.

Dari sini sekilas pengarusutamaan pariwisata mampu menjadi solusi bagi problematika ekonomi yang sedang membelit suatu negara bahkan membelit dunia. Namun perlu diingat, sesungguhnya gagasan pengarusutamaan pariwisata bukan sekadar upaya mengakhiri kemiskinan. Gagasan ini berasal dari lembaga-lembaga internasional di bawah hegemoni negara-negara kapitalis.

Telah dipahami bagi kapitalisme sesungguhnya manusia, alam dan kekayaan intelektual wajib didedikasikan semata untuk meraih kesejahteraan para pemodal (kedaulatan modal). Demi kepentingan kapitalisasi ekonomi betapapun besar kerusakan non materi yang ditimbulkan tidak akan diperhatikan oleh ideologi ini.

Benarkah pengarusutamaan pariwisata bisa menghantarkan kepada kesejahteraan masyarakat? Pengarusutamaan pariwisata bisa menghapus kemiskinan sesungguhnya fakta apa Cuma asumsi? Bali contohnya. Dengan pesatnya pariwisata di Bali, apakah masyarakatnya sejahtera?

Di Negara berkembang kenyataannya uang yang dihasilkan sector pariwisata kebanyakan tidak masuk kas Negara. Perusahaan penerbangan, agen liburan dan hotel yang banyak menerima uang. Pekerja local pun seringkali tidak menerima upah yang besar dengan kondisi kerja yang buruk.

Banyaknya wiatawan yang masuk menambah besar kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Pariwisata di Bali contohnya, disepanjang 6 km garis pantai yang mencakup pantai popular seperti Jimbaran, Kuta, dan Seminyak disesaki berton-ton sampah. Setiap harinya, ada sebanyak 700 tenaga pembersih dan 35 truk yang membuang sekitar 100 ton sampah. Selain itu Bali saat ini juga mengalami krisis air tanah mengering.

Tidak tersembunyi bagi siapa pun bahwa dunia wisata sekarang lebih dominan dengan kemaksiatan, segala perbuatan buruk dan melanggar yang diharamkan, baik sengaja bersolek diri, telanjang di tempat-tempat umum, bercampur baur yang bebas, meminum khamar, memasarkan kebejatan, menyerupai orang kafir, mengambil kebiasaan dan akhlaknya bahkan sampai penyakit mereka  yang  berbahaya. Belum lagi, menghamburkan uang yang banyak dan waktu serta kesungguhan. Semua itu dibungkus dengan nama wisata. Dan hal ini telah menimpa Garut. Garut yang merupakan salah satu dari beberapa daerah wisata telah positif terjadi praktik kekerasan dan tindakan asusila terhadap anak.

Adakalanya wisatawan asing memanfaatkan kelonggaran migrasi untuk menyelundupkan narkoba, dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang lain.

Mudlorot pengarusan sector pariwisata amat besar, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga kerusakan social budaya amat mengerikan, dan mencerabut kedaulatan politik sebagai bangsa yang bermartabat.

Maka ingatlah bagi yang mempunyai kecemburuan terhadap agama, akhlak dan umatnya kepada Allah subhanahu wa ta’ala, jangan sampai menjadi penolong untuk mempromosikan wisata fasik ini. Akan tetapi hendaknya memeranginya dan memerangi  ajakan mempromosikannya. Hendaknya bangga dengan agama, wawasan dan akhlaknya. Hal tersebut akan menjadikan negeri kita terpelihara dari segala keburukan dan mendapatkankan pengganti keindahan penciptaan Allah ta’ala di negara Islam yang terjaga.

Untuk melepaskan diri dari penjajahan pariwisata dibutuhkan kesadaran, kemauan, dan kekuatan yang bersifat ideologis dalam diri penyelenggara negara dan masyarakat. Bias ideologi negara yang yang selama ini terbuka pada sosialisme-komunisme dan condong kepada kapitalisme-demokrasi harus dihilangkan.

Caranya dengan mengembalikan penerapan ideologi yang berasal dari Penguasa Alam Semesta sebagai jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan politik suatu negara. Dan khilafah dengan keagungannya adalah alternatif tunggal yang sepadan untuk menghadapi penjajahan global kapitalisme. Wallaahu a’lam bish shawab.[vm]

Berbagi :