Democracy dan People Sovereignty : Penghasil Kecurangan di Negeri Ini

Oleh : Muhammad Alauddin Azzam 

Gonjang ganjingnya sengketa pilpres di MK semakin panas. Tahapan yang kini sedang dijalani adalah mendengarkan para saksi dari pihak penggugat 02 untuk membuktikan adanya kecurangan (fraudulent) yang terjadi pada pilpres beberapa waktu lalu. Bila kita saksikan, poin penting dari gonjang ganjing kasus (case) ini adalah soal kecurangan (fraudulent) dalam sistem politik demokrasi.  Mungkin kita sudah pernah dengar bahwa sistem politik demokrasi adalah sebuah sistem terbaik dari yang terburuk (the best between the worst) yang dilandasi oleh kedaulatan di tangan rakyat (people sovereignty). Mengapa kemudian kecurangan (fraudulent) justru semakin berani dilakukan hari-hari ini ?

Sebetulnya, kedaulatan di tangan rakyat (people sovereignty) akan menghasilkan berbagai macam kekacauan. Hal ini jelas karena kedaulatan (sovereignty) yakni yang berhak mengatur hukum dan aturan adalah manusia. Manusia mampu mengotak-atik regulasi, hukum, dan aturan menjadi komoditas yang bisa ditukar-tambah.  Seperti halnya barang di pasar, timbangan barang bisa saja tidak sesuai. Hal ini sama dengan adanya kecurangan (fraudulent) yang kita bisa saksikan dan rasakan hari-hari ini.

Kedaulatan di tangan rakyat (people sovereignty) di dalam sistem ketatanegaraan kita juga mendorong manusia menjadi pengatur politik dan hukum.  Oleh karena itu, yang muncul adalah berbagai macam kepentingan (interest) di dalam pendiskusian masalah regulasi, hukum, dan aturan. Terjadinya politik transaksi (transactional politic) seperti tukar-tambah jabatan, korupsi di dalam lembaga, dan sebagainya menjadi bukti bahwa kedaulatan di tangan (rakyat) menjadi sarat akan kepentingan (interest). Apa yang sedang kita lihat dan rasakan hari ini adalah salah satu bukti kepentingan (interest) berupa mempertahankan kekuasaan (protect the power).

Apa yang terjadi hari ini adalah salah satu bukti dari rusaknya kedaulatan di tangan rakyat (people sovereignty) di dalam sistem politik demokrasi. Alih-alih menghasilkan keadilan (justice), kedamaian (peace), dan kesejahteraan (welfare). Dari sistem seperti ini, justru lahir manusia-manusia yang mudah melakukan kecurangan (fraudulent) karena manusia diserahkan sebagai pencipta dan pengendali hukum. Dengan demkian, manusia akan terus berselisih dalam berbagai perkara demi transaksi politik berupa jabatan dan kekuasaan. 

Karena itu, sudah semestinya bagi kita untuk beralih kembali kepada kedaulatan di tangan pencipta manusia. Saya mengistilahkannya dengan Allah's Sovereignty yakni Kedaulatan Allah SWT. Dengan begitu, kita tidak akan berani mencuri, korupsi, transaksi jabatan, apalagi melakukan kecurangan di dalam pergantian jabatan kekuasaan karena adalah kedaulatan Allah SWT memiliki berbagai perangkat hukum terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia.  Kalaupun manusia berhasil melakukan kecurangan pun niscaya dia tidak akan berhasil melangkahi kedaulatan Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu. [vm]

Berbagi :