Investasi Asing, Celah Penjajahan Gaya Baru

Oleh : Ummu Nazry

(Pemerhati Kebijakan Publik)

Saat ini ditengah lilitan hutang luar negeri yang sangat mustahil untuk dilunasi akibat jebakan sistem ribawi dan sulitnya mendapatkan dana segar untuk melakukan pembangunan negeri,  sebagian besar kalangan menganggap investasi luar negeri atau investasi asing adalah salah satu alternatif terbaik dalam memecahkan persoalan perolehan dana segar untuk pembangunan negeri. Sehingga dilakukan banyak upaya untuk mempromosikan keunggulan yang dimiliki negeri, terutama keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki. Karenanya menjadi wajar saja, jika kebijakan publik yang dibuat adalah kebijakan dalam rangka memuluskan agenda investasi luar negeri melalui para investor asing.

Sialnya, para investor asing yang tertarik untuk menginvestasikan dana segarnya di Indonesia, mengajukan berbagai syarat, agar aktivitas investasinya aman dan jauh dari gangguan. Parahnya, syarat yang diajukan oleh para investor asing ini adalah syarat yang sedikit menyinggung umat Islam, yaitu deradikalisasi, tersebab ketakutan mereka akan ideologi Islam yang ada dalam benak setiap individu Muslim bangkit sewaktu-waktu, yang mereka nilai akan berpengaruh buruk pada investasi yang akan mereka tanam dinegeri ini.

Penilaian yang sangat bersifat wajar saja, tersebab ideologi yang diemban oleh para investor asing ini adalah ideologi kapitalis sekularisme yang sangat bertentangan dengan ideologi Islam yang ada dalam benak setiap individu Muslim.

Akhirnya, para pemimpin yang diamanahi memimpin negeri ini, tersebab kebuntuan berfikir akibat terperosok jauh masuk dalam jebakan para kapitalis dengan menjadi pengekor ideologi sekuler kapitalis, menyetujui syarat yang diajukan oleh investor asing. Membuat proyek deradikalisasi dengan memerangi setiap pengemban ideologi Islam yang pasti akan selalu bertentangan dengan ideologi sekuler kapitalisme. Terbukti dari bentukan kabinet baru dinegeri ini. Banyak pihak yang menilai tidak cocok dengan istilah "right man in the right place".

Karenanya, kedepannya penguasa negeri ini akan disibukkan membuat sinetron proyek deradikalisasi agar muncul kesan jika negeri ini sungguh-sungguh menjaga keamanan dan kepentingan investasi para investor asing. Penguasa disibukkan memerangi rakyat sendiri, yang sejatinya harusnya menjadi pelindung dan pengayom rakyatnya bukan pelindung dan pengayom para investor asing.  Walhasil energi negeri ini banyak terbuang percuma, akibat memerangi rakyat sendiri yang justru berada diangka mayoritas. Sangat tidak produktif. Di pihak lain asing melenggang bebas merampas kekayaan negeri yang dilegalkan negara.

Sebetulnya, jika hanya menginginkan dana segar untuk pembangunan negeri, jalan terbaiknya bukan dengan mengundang para investor untuk menginvestasikan uangnya didalam negeri. Justru ini membuka celah penjajahan gaya baru. Tersebab para investor asing ini akan menguasai aset vital negeri ini, yaitu sumber daya alam milik umum, sebut saja barang tambang dan energi, air dan hutan dengan segala macam potensi yang dikandungnya. Asing menjadi tuan dan anak negeri menjadi buruh ditanah air sendiri. Sungguh jauh dari kemuliaan dan tidak memiliki kehormatan diri. Negeri kita dibuat melacurkan diri, dibayar untuk kemudian diisap kembali perolehan bayarannya oleh asing. Dapat apa rakyat ?. Sungguh rakyat kebanyakan tidak akan mendapatkan apa-apa selain kesempitan dan kegelapan hidup. Walaupun ada pula segelintir kecil rakyat ini yang menikmati kemudahan hidup ditengah kesempitan hidup yang dialami rakyat kebanyakan. Rakyat kebanyakan dibuat miskin secara sistemik. Kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas dalam negeri, tersebab akan menghasilkan kesenjangan sosial yang sangat tinggi, yang berpotensi pada gejolak sosial dan politik dimasyarakat. Namun memang seperti itulah yang terjadi disaat sekuleris kapitalis menguasai negeri, seperti saat ini.

Karenanya jalan terbaik dan satu-satunya untuk mendapatkan dana segar dalam rangka membangun negeri adalah dengan menerapkan sistem Islam kaffah dan mundur dari percaturan politik ala sekuler kapitalis yang penuh dengan nilai halusinatif dan spekulatif.

Sungguh sistem Islam kaffah telah memberikan contoh konkrit bagaimana para pemimpin dalam sistem ini mampu membangun negeri dan menyejahterakan rakyatnya dengan sempurna dan paripurna. Sebut saja Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. Dengan sistem Islam yang dipakainya, Beliau mampu menyejahterakan rakyatnya pada level yang hingga saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Bayangkan saja tak ada satupun rakyatnya yang mau menerima harta zakat. Artinya semua rakyatnya mampu menafkahi diri dan semua orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Semua sejahtera. 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra tidak memakai rumus investasi dengan mengundang investor asing masuk kenegerinya. Tidak.

Beliau mampu melakukan proses kemandirian pangan tanpa harus menyuruh rakyatnya untuk melakukan diet.

Beliau mampu membangun infrastruktur negeri tanpa menggunakan dana abadi umat apalagi dana haji. Tidak.

Beliau mampu melakukan aktivitas pembangunan negeri dan menyejahterakan masyarakatnya dengan hanya menggunakan rumus yang berasal dari sistem Islam kaffah.

Karenanya, memang sudah saatnya para pemimpin negeri ini untuk bersegera mempelajari sistem Islam kaffah secara mendetil. Sehingga didapatkan gambaran utuh bagaimana mengelola negeri tanpa harus tergantung pada para investor asing untuk menginvestasikan dananya dinegeri ini. Karena sejatinya kedatangan para investor ini berarti terbentuknya kesempitan hidup rakyat kebanyakan akibat dikuasainya sektor-sektor publik nan vital oleh para investor asing. Yang sebetulnya sektor publik nan vital itu, penguasaan dan pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak luar negeri melalui para investor asing. Akan tetapi penguasaan dan pengelolaannya wajib dilakukan melalui kekuatan dalam negeri yaitu berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin negeri berdasarkan kemampuan diri yang dituntun oleh syariat Islam kaffah. [www.visimuslim.org]

Berbagi :