Tingkat Kematian Karena Covid-19 Tinggi, Akibat Lemahnya Kepemimpinan

Oleh: Ragil Rahayu, SE (Pemerhati Ekonomi dari Komunitas Revo-ekonomi)

Negara manakah yang paling parah terinfeksi Covid-19? China tentu saja. Tapi, tahukah anda bahwa tingkat kematian Covid-19 Indonesia melampaui China? Ya, saat ini tingkat kematian Covid-19 di Indonesia dua kali lipat ketimbang tingkat kematian rata-rata dunia. 

Berdasarkan data hari Jumat (20/3/2020), jumlah total positif Covid-19 di Indonesia adalah 369 kasus. Jumlah kematian kasus mencapai 32 orang. Dari jumlah tersebut bisa dihitung Case Fatality Rate (CFR) Indonesia dalam pandemi Covid-19, yakni setinggi 8,67%. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi ketimbang rata-rata tingkat kematian dunia akibat pandemi ini sebesar 4,07%. Persentase ini bahkan melampaui China, dengan persentase kematian 3,99 persen.  Tingginya angka kematian ini disebabkan Indonesia terlambat mengantisipasi Covid-19.

Lamban dan Tak Ada Kesatuan Komando

Ketika Covid-19 merebak di Wuhan, Pemerintah bersikap santai. Tidak ada kepekaan untuk belajar dari kasus Wuhan dan segera melakukan antisipasi. Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia, Pemerintah tak segera mengumumkan sebagai bencana nasional. Hal tersebut baru diumumkan setelah Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyurati Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, komunikasi para pejabat Istana ke publik justru terkesan meremehkan virus Corona. Akibatnya tidak muncul kewaspadaan di tengah masyarakat. Kebijakan Pemerintah mengatasi Covid-19 juga terkesan tidak serius. Sekolah diliburkan, tapi guru tetap masuk. Rakyat disuruh social distancing, tapi tenaga kerja asing (TKA) dibiarkan lenggang kangkung masuk ke Indonesia. Sekolah diliburkan tapi mal dan tempat wisata dibiarkan beroperasi. 

Rakyat disuruh memakai masker dan hand sanitizer, tapi keduanya langka dan harganya melangit. Pemerintah merasa cukup dengan memastikan produksi masker cukup. Padahal ternyata masker itu diekspor. Dari data BPS, jumlah ekspor masker selama Februari 2020 tercatat 1,2 juta kilogram (kg). Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan Februari 2019 yang hanya 19 ribu kg.

Penanganan Covid-19 menunjukkan buruknya koordinasi antara Pusat dan Daerah. Tidak ada komando yang tegas. Presiden Jokowi tidak mau lockdown, lebih memilih rapid test.  Padahal banyak kalangan tenaga kesehatan yang meminta dilakukannya lockdown.

Terhadap warga yang mengalami gejala Corona, tak serta-merta mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Karena ruangan maupun alat untuk penanganan Corona terbatas. Tes Corona dibatasi kuota tiap harinya, dan orang yang belum terlayani disuruh isolasi mandiri. Pemerintah menolak lockdown dengan alasan ekonomi. Padahal sebelumnya, negara enteng saja mengeluarkan uang milyaran untuk influencer dan puluhan triliun untuk perjalanan dinas. Tapi untuk memberi makan rakyatnya saat lockdown kenapa auto pelit? 

Lambannya penanganan Covid-19 terjadi karena lemahnya kepemimpinan. Pemerintah Pusat tidak tegas membuat keputusan, justru menyerahkan pada Pemda. Akhirnya Pemda seolah berjalan sendiri-sendiri. Padahal penanganan Covid-19 butuh kecepatan dan dilakukan serentak. Lambannya penanganan Corona bisa menyebabkan hilangnya banyak nyawa. 

Ekonomi juga akan menggila, jika tak segera ada tindakan penyelamatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan skenario terburuk akibat Corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di level 2,5-0%. Saat ini Dolar AS membumbung tinggi. Jika berlanjut, resesi di depan mata. Semua gambaran mengerikan ini bisa dicegah jika Pemerintah bersikap layaknya sosok negarawan, bukan sekadar pemangku jabatan. 

Pemimpin Negarawan, Mustahil di Sistem Sekular

Gambaran pemimpin negarawan, dia berkhitmad untuk mengatur urusan rakyatnya (ri'ayatu syu'unil ummah). Urusan rakyat menjadi pusat perhatiannya. Dia tak sibuk pencitraan, apalagi bersantai naik sepeda saat rakyatnya meregang nyawa. Karena kepemimpinan dipandangnya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan pada Sang Khaliq.

Pemimpin negarawan tak akan meremehkan masalah rakyat. Seorang negarawan itu tegas, tidak plin-plan, menyerahkan urusan Corona pada Pemda, tapi melarang daerah melakukan lock-down. Merumahkan anak sekolah, tapi mengundang turis asing dengan memberi diskon, juga mengundang TKA dengan alasan investasi. Kebijakan yang aneh, tapi nyata. 

Pemimpin negarawan akan melakukan ikhtiar terbaik untuk mengatasi Corona, sesuai syariat Islam. Wilayah wabah diisolasi/lockdown, rakyatnya dilarang keluar, rakyat dari wilayah lain dilarang masuk. Social distancing diterapkan dengan disiplin di bawah komando negara. Selama lockdown, kebutuhan pokok rakyat dipenuhi oleh negara. Baik bahan pangan, masker, hand sanitizer, obat, alat tes, ketersediaan tenaga medis, dll. 

Semuanya disediakan gratis dengan dana dari baitul maal, yaitu pos fai' wa kharaj, thawari' (dana bencana), zakat (bagi mustahiq),  wakaf dan sadaqah dari kalangan aghniya' (kaya), utang syar'i pada warga negara. Dan dharibah (pajak) untuk sementara waktu saat kas benar-benar kosong. Khilafah akan menggalakkan penelitian untuk menemukan obat Corona. 

Pemimpin negarawan memahami syariat Islam, bahwa semua kekayaan alam yang terkategori milik umum adalah hak rakyat. Sehingga pemimpin tak boleh pelit pada rakyat. Sosok negarawan akan menggratiskan semua biaya kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat selama masa lockdown. Semua kekayaan alam diolahnya secara mandiri dan prudent, sehingga setiap sennya mengalir untuk kemaslahatan rakyat. 

Sungguh indah membayangkan jika sosok negarawan itu hadir saat ini. Pemimpin yang bertaqwa, amanah, jujur, tegas, sigap, dan yang terpenting menerapkan syariat Islam sebagai solusi. Corona akan cepat teratasi. 

Sayangnya saat ini Indonesia menjadi kacung bagi negara besar. Kita diam ketika TKA China masuk Indonesia, padahal wabah Corona sudah merebak di sana. Sebaliknya, kini  China justru mengklaim adanya kasus virus corona impor dari Indonesia. Beginilah nasib negara kecil, selalu dibully negara besar. Kita butuh pemimpin negarawan yang bisa berdiri tegak di percaturan politik dunia. 

Sayangnya, sosok negarawan tak akan muncul dari sistem sekular. Sistem yang menempatkan agama hanya di urusan ibadah ritual. Contohnya, kita lihat dalam heboh Corona ini, gudangnya ulama yakni MUI hanya kuasa mengatur masjid dan shalat jamaah. Tapi tak punya kuasa mengatur urusan politik. Padahal para ulama ini yang paling paham bagaimana tuntunan Rasul saw menghadapi wabah penyakit. Sebaliknya, yang mengurus negara justru yang tak paham syariat. Wajar hasilnya tidak karu-karuan. 

Sosok pemimpin negarawan hanya akan ada dalam sistem Islam yakni khilafah. Karena khilafah adalah satu-satunya pemerintahan yang berdasarkan wahyu Ilahi. Sang Khalifah akan meneladani pemimpin terbaik yakni Rasulullah SAW. Juga meneladani sahabat Umar bin Khaththab yang melakukan strategi isolasi terhadap wilayah terjadinya wabah. Khalifah juga akan meneladani para khalifah di masa dulu yang menggrojokkan dana besar bagi penelitian medis, membangun RS tercanggih, memberi vaksin gratis hasil penelitian anak umat Islam, mengedukasi masyarakat hidup bersih dan sehat, dan serangkaian langkah penyelesaian lainnya. Demikianlah khilafah adalah kepemimpinan yang menjadi junnah (perisai) bagi rakyat dalam menghadapi Corona. [] Wallahu a'lam bishshowab.

Berbagi :