Ulama Kepada DPRD: Berlakulah Adil Kepada Kaum Muslimin, Bela-lah Muslim India
 |
| Para Ulama Menemui Ketua DPRD Jawa Timur |
Surabaya-Visi Muslim-– Belasan Ulama diterima secara Khusus oleh Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Mereka mewakili ribuan Massa Aksi Solidaritas Muslim India yang di waktu bersamaan melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Jawa Timur (13/03). Didampingi Tim Hukum dari LBH Pelita Umat para Ulama bergiliran menyampaikan aspirasinya.
Ustadz Dipo, yang juga keturunan Pangeran Diponegoro, memulai audiensi dengan menukil hadits Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa pemimpin harus berlaku adil. Salah satu implementasi dari sikap adil itu adalah dengan menunjukkan pembelaan kepada umatnya yang tertindas. "Dalam kasus penindasan rezim Modi kepada Muslim India seharusnya Jokowi sebagai pemimpin negeri Muslim terbesar di dunia langsung bersikap tegas melakukan pembelaan," tegas beliau.
Kyai Amroni, salah satu pimpinan Pondok di Probolinggo pun berujar bahwa aksi ini sebagai wujud empati dari Muslim Indonesia yang ikut merasakan sakit dan penderitaan Muslim India yang ditindas rezim Modi. "Untuk itu kami mewakili kaum muslimin di bawah dengan tegas menyeru kepada parlemen dan pemerintahan Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas dan keras kepada rezim Modi. Caranya putuskan hubungan diplomatik dan usir duta besar India," seru Kyai kharismatik ini.
"Saya ingatkan dengan sebuah hadits, Rasul SAW berkata: Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka dia tidak termasuk golonganku. Maka sungguh disesalkan kenapa rezim Jokowi justru tetap melakukan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan India. Ini jelas sangat melukai Hari kaum muslimin di Indonesia," timpal Ustadz Fuadi dari ASOUM.
Secara umum para Ulama dalam audiensi tersebut menasehatkan dan menyeru kepada pemerintah Indonesia bersikap adil terhadap kasus-kasus kemanusiaan, terutama jika yang menjadi korban adalah umat Islam meskipun itu terjadi di negara lain. "Karena pada hakikatnya umat Islam adalah satu tubuh. Dilarang membiarkan penindasan atas kaum muslimin dimanapun, jadi setiap penguasa Muslim harus menunjukkan pembelaannya," tutur Ustadz Ismail.
"Sungguh tak adil ketika yang menjadi korban non Muslim pemerintah langsung memberikan perhatian yang serius dan cepat bertindak, namun tidak demikian sebaliknya jika yang menjadi korban adalah Muslim. Ini jelas bertentangan dengan konsep Islami rahmatan lil 'alamin," tambah ustadz kharismatik ini.
"Terakhir kami sampaikan nasehat bahwa sesungguhnya semua problematika umat Islam, khususnya penindasan-penindasan atas kaum muslimin hingga tertumpahnya darah mereka di belahan dunia manapun itu adalah akibat tidak adanya satu pemimpin yang mampu melindungi dan menjaga kehormatan kaum muslimin, dialah Khalifah. Maka solusi tuntasnya adalah kita harus bersama-sama berjuang untuk kembali menegakkan Khilafah Islamiyah," seru Ustadz Ibnu Ali mengakhiri penyampaian aspirasi Ulama.
Kemudian dalam tanggapannya Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengatakan secara pribadi menolak segala macam bentuk penindasan termasuk yang terjadi di India. Kusnadi juga berjanji akan menyampaikan secara resmi surat tuntutan dari peserta aksi kepada DPR RI dan presiden melalui kesekretariatan negara. "Saya juga berterima kasih atas perhatian, nasehat para Kyai dan Ustadz sekalian, saya persilakan untuk sering-sering berkunjung kepada kami untuk berdiskusi," tutup Kusnadi.
Audiensi diakhiri dengan penandatanganan pers release oleh seluruh perwakilan ulama. Kemudian secara simbolis diserahkan kepada Ketua DPRD Jatim oleh Budiharjo, SH.I ketua LBH Pelita Umat Jawa Timur. (Sam)
Ustadz Dipo, yang juga keturunan Pangeran Diponegoro, memulai audiensi dengan menukil hadits Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa pemimpin harus berlaku adil. Salah satu implementasi dari sikap adil itu adalah dengan menunjukkan pembelaan kepada umatnya yang tertindas. "Dalam kasus penindasan rezim Modi kepada Muslim India seharusnya Jokowi sebagai pemimpin negeri Muslim terbesar di dunia langsung bersikap tegas melakukan pembelaan," tegas beliau.
Kyai Amroni, salah satu pimpinan Pondok di Probolinggo pun berujar bahwa aksi ini sebagai wujud empati dari Muslim Indonesia yang ikut merasakan sakit dan penderitaan Muslim India yang ditindas rezim Modi. "Untuk itu kami mewakili kaum muslimin di bawah dengan tegas menyeru kepada parlemen dan pemerintahan Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas dan keras kepada rezim Modi. Caranya putuskan hubungan diplomatik dan usir duta besar India," seru Kyai kharismatik ini.
"Saya ingatkan dengan sebuah hadits, Rasul SAW berkata: Barangsiapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka dia tidak termasuk golonganku. Maka sungguh disesalkan kenapa rezim Jokowi justru tetap melakukan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan India. Ini jelas sangat melukai Hari kaum muslimin di Indonesia," timpal Ustadz Fuadi dari ASOUM.
Secara umum para Ulama dalam audiensi tersebut menasehatkan dan menyeru kepada pemerintah Indonesia bersikap adil terhadap kasus-kasus kemanusiaan, terutama jika yang menjadi korban adalah umat Islam meskipun itu terjadi di negara lain. "Karena pada hakikatnya umat Islam adalah satu tubuh. Dilarang membiarkan penindasan atas kaum muslimin dimanapun, jadi setiap penguasa Muslim harus menunjukkan pembelaannya," tutur Ustadz Ismail.
"Sungguh tak adil ketika yang menjadi korban non Muslim pemerintah langsung memberikan perhatian yang serius dan cepat bertindak, namun tidak demikian sebaliknya jika yang menjadi korban adalah Muslim. Ini jelas bertentangan dengan konsep Islami rahmatan lil 'alamin," tambah ustadz kharismatik ini.
"Terakhir kami sampaikan nasehat bahwa sesungguhnya semua problematika umat Islam, khususnya penindasan-penindasan atas kaum muslimin hingga tertumpahnya darah mereka di belahan dunia manapun itu adalah akibat tidak adanya satu pemimpin yang mampu melindungi dan menjaga kehormatan kaum muslimin, dialah Khalifah. Maka solusi tuntasnya adalah kita harus bersama-sama berjuang untuk kembali menegakkan Khilafah Islamiyah," seru Ustadz Ibnu Ali mengakhiri penyampaian aspirasi Ulama.
Kemudian dalam tanggapannya Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengatakan secara pribadi menolak segala macam bentuk penindasan termasuk yang terjadi di India. Kusnadi juga berjanji akan menyampaikan secara resmi surat tuntutan dari peserta aksi kepada DPR RI dan presiden melalui kesekretariatan negara. "Saya juga berterima kasih atas perhatian, nasehat para Kyai dan Ustadz sekalian, saya persilakan untuk sering-sering berkunjung kepada kami untuk berdiskusi," tutup Kusnadi.
Audiensi diakhiri dengan penandatanganan pers release oleh seluruh perwakilan ulama. Kemudian secara simbolis diserahkan kepada Ketua DPRD Jatim oleh Budiharjo, SH.I ketua LBH Pelita Umat Jawa Timur. (Sam)
Posting Komentar untuk "Ulama Kepada DPRD: Berlakulah Adil Kepada Kaum Muslimin, Bela-lah Muslim India"