Kasus Makin Bertambah, Kok Damai?

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag (Member Revowriter dan WCWH)

Dilansir dari CNN Indonesia, melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan. (09/05/20)

Jokowi menyadari perang melawan virus yang telah menjadi pandemi dunia itu harus diikuti dengan roda perekonomian yang berjalan. Oleh sebab itu, dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini, masyarakat pun masih bisa beraktivitas meski ada penyekatan pada beberapa hal.

Pernyataan Jokowi itu pun lantas menjadi sorotan di media sosial, lantaran hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu. Kala itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. Bahasa Jokowi kala itu, 'peperangan' melawan Covid-19.

Mungkin ada yang menilai wajar dengan kebijakan pemerintah jika yang dipakai adalah kaca mata demokrasi kapitalisme. Karena melihat efek dari covid-19 ini begitu dahsyat mengantarkan negara bahkan dunia pada krisis dan mampu menghentikan roda perekonomian walau tak sepenuhnya. Gelombang PHK terjadi di mana-mana (Kompas.com, 01/05/20), napi yang dbebaskan berulah kembali karena tanpa diberi solusi pekerjaan mereka bingung untuk makan dari mana. 

Kelaparan terjadi di beberapa daerah, misalnya Banten (Suara Banten.id, 21/04/20). Solusi bansos yang ditawarkan pemerintah ricuh dan berbelit belum tersalurkan dengan baik. Serta jaringan pengaman sosial pun demikian. Di sisi lain sebagian masyarakat pro aktif kerja sama dengan kebijakan pemerintah stay at home, tapi untuk makan dan kebutuhan sehari-hari bagaimana jika tidak ada yang menanggung?

Maka sebagian masyarakat ada yang kurang pro aktif akhirnya terkesan melanggar PSBB. Dengan alasan mereka butuh makan, terpaksa mereka ke luar rumah untuk mencari sesuap nasi. Apalagi pandemi ini terjadi di bulan suci Ramadan, masyarakat sudah mencoba menahan seharian tak makan dan minum. Maka di malam hari butuh untuk makan mengisi perut mereka.

Pemerintah bingung kalau tidak dikatakan hopless, melihat relitas yang terjadi di negeri ini. Maka timbullah kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Kebijakan yang seakan plin-plan dan berubah-ubah membingungkan rakyat. 

Di tengah wabah melanda, faktanya korban dan kasus semakin meningkat. Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pada Kamis 14 Mei, pasien positif bertambah menjadi 16.006 orang. Jumlah pasien sembuh sebanyak 3.518 orang, sedangkan korban meninggal total sebanyak 1.043 orang (Merdeka.com, 24/05/20).

Belum lagi korban dokter yang meninggal, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengonfirmasi telah kehilangan 25 anggotanya akibat pandemi virus corona Covid-19 yang masih berlangsung. Hal itu disampaikan oleh anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Public Relations Pengurus Besar (PB) IDI, Dr. Halik Malik, M.KM. (Kompas, 28/04/20).

Melihat itu semua, seharusnya pemerintah fokus pada kuratif dan preventif. Segala upaya dilakukan membantu tenaga medis dan lokcdown di red zone. Bukan mewacanakan diksi 'Damai' dengan corona.

Bisa dikatakan negeri ini sedang mengalami darurat kesehatan yang berefek pada darurat ekonomi. Dan akar masalah dari semua ini adalah darurat sistem yang digunakan di negeri ini. Sistem yang menggunakan akal manusia yang serba lemah dan terbatas, serta  perhitungan untung-rugi terhadap rakyat. Dalam Islam, Rasul sudah mencontohkan ketika ada wabah lakukan isolasi atau lockdown di daerah red zone.

Daulah fokus memenuhi kebutuhan pokok di red zone dan  mengerahkan segala upaya di dunia pengobatan, termasuk segera menemukan vaksin. Apa saja yang dibutuhkan segera dipenuhi, kas daulah dari Baitul Mal. Dalam Islam banyak pos pemasukan, di antaranya harta-harta milik negara dan umum, SDA, dan sebagainya bisa digunakan. Karena dalam pengelolaannya tidak ada intervensi asing atau orang di luar daulah.

Lockdown dilakukan agar virus tidak menyebar ke daerah lain. Jika ini dilakukan, fokus pemenuhan ekonomi dan pengobatan hanya di red zone. Karena ini bagian dari tangunga jawab pemerintah terhadap rakyat, pemimpin dipilih untuk melayani rakyat bukan  sebaliknya. Daerah lain tetap beraktifitas tanpa mengganggu roda perekonomian. Adapun dana yang dibutuhkan, bisa dari aset negeri ini yang begitu banyak tanpa kekurangan. Sehingga tidak akan mengeluarkan kebijakan yang membingungkan rakyat dan seakan-akan lari dari tanggung jawab.

Demokrasi Kapitalisme sudah terbukti gagal mengurus negeri ini dan dunia. Amerika yang dibangga-banggakan dan menjadi kiblat pun tak berdaya dengan makhluk mungil ini. Sudah seharusnya umat segera kembali pada aturan Allah yang solutif dan menebar rahmat bagi seluruh alam. Firman-Nya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (TQS. Al-Anbiya: 107)

Allahu A'lam Bi Ash Shawab

Berbagi :