Pastikan Kedatangan 500 TKA China Pada Akhir Juni atau Awal Juli, Menko Marves: Untuk Percepatan Pembangunan

Ilustrasi Pekerja Asing

Jakarta, Visi Muslim- Pada akhir Juni atau awal Juli mendatang Indonesia akan kembali mendatangkan 500 TKA asal China.

Hal itu disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi.

Kedatangan TKA China ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan smelter dengan tekhnologi RKEF dari China.

Tekhnologi RKEF pembangunannya digadang bisa lebih ekonomis, cepat dan memiliki standar lingkungan yang baik, juga penghasil produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional.

Sayangnya, rencana kedatangan 500 TKA China tersebut dinilai malah akan menggeser pekerja lokal. 

Kenapa butuh TKA dimaksud? Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing. Pada saat operasi, mayoritas tenaga kerja berasal dari lokal,” ungkap Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, sebagaimanamana dikutip dari Fajar.co.id  (29/5).

Jodi lalu memberikan contoh seperti Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, yang saat ini mayoritas sudah beroperasi secara penuh, mempekerjakan 39.500 tenaga kerja lokal dan 5.500 TKA.

“Jadi jumlah TKA kira-kira 12 persen dari total pekerja, saya yakin jika proses pembangunan smelter yang baru sudah selesai jumlahnya pun akan turun,” terang Jodi.

Sementara itu di Weda Bay, jumlah keseluruhan pekerja disana mencapai 8.900 orang, dengan 7.700 pekerja lokal dan 1.200 orang TKA.

Selain itu di Kawasan industri Virtue Dragon di Konawe, Sulteng, total pekerja sebanyak 11.790 orang dengan 11.084 pekerja lokal dan 706 TKA asal Tiongkok.

“Jadi kalau nambah 500 TKA untuk mempercepat progres konstruksi agar cepat beroperasi sehingga tenaga kerja lokal bisa lebih banyak diserap, apakah hal itu suatu yang salah? Jadi TKA yang datang ini bukan malah mengambil pekerjaan dari tenaga kerja lokal, tapi justru untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, karena ketika sudah mulai beroperasi, tenaga kerja lokal akan mayoritas,” tambahnya.

Jodi juga mengatakan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia adalah prioritas utama, namun ia meminta agar hal itu tidak dibumbui dengan informasi yang salah.

Menurut Jodi pemerintah sudah mengimplementasikan secara konsisten dalam menjalankan undang-undang Minerba yang melarang ekspor mineral mentah.

 “Pemerintah sekarang yang mengeksekusi. Hasilnya, selain penyerapan tenaga kerja lokal seperti yang sudah saya jelaskan, adalah devisa ekspor. Pada 2014, ekspor besi baja sebagai produk hilirisasi nikel ini hanya 1,1 miliar dolar AS, di 2019 angkanya melonjak menjadi 7,2 miliar dolar AS,” tambahnya.

Jodi juga menekankan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan hilirisasi bahan material lithinium baterai yang membutuhkan SDM yang perlu disiapkan mulai dari awal.

Jodi juga mengatakan akan ada banyak SDM yang nanti akan mendapat pelatihan kejuruan atau melanjutkan pendidikan tinggi sehingga mendapatkan transfer of knowledge dan transfer of technology yang nanti berguna bagi Indonesia dalam mengembangkan perindustrian di tanah air.  [] Editor: Gesang

Berbagi :