Pesan Hidup Berdamai dengan Covid-19 atau Lepas Tanggung Jawab?

Oleh: Ainul Mizan S.Pd (Penulis dan Pemerhati Sosial Politik)

Presiden Jokowi menegaskan bahwa rakyat Indonesia harus bisa berdamai dengan Covid-19. Alasannya, selama belum ditemukan vaksin yang efektif, rakyat Indonesia harus bisa hidup berdampingan dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan (www.cnnindonesia.com, 7 Mei 2020).

Kalau yang dimaksud hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah bersabar. Bukankah rakyat Indonesia selama ini sudah bersabar dengan pandemi ini? 

Perlu dipahami, rakyat Indonesia itu mayoritasnya muslim. Dalam ajaran Islam, bersabar terhadap musibah yang menimpa adalah kewajiban. Sikap sabar itu lahir dari keimanan kepada Alloh SWT. Seorang muslim menyadari bahwa setiap musibah itu adalah ketetapan dari Alloh SWT. Maka agar tetap mendapatkan pahala di tengah musibah, termasuk dalam pandemi ini, muslim harus tetap bersabar. Berkeluh kesah, menggerutu dan bahkan menyalahkan Alloh justru hanya berakibat dosa.

Jadi jangan kuatir kalau umat Islam tidak bisa bersabar. Dalam kondisi sesulit apapun, muslim tetap berbaik sangka kepada Alloh SWT. Bahkan dalam kondisi pandemi, rakyat pun harus diuji dengan kebijakan aneh napi asimilasi. Di tengah ancaman kejahatan efek napi asimilasi dan Covid-19, rakyat tetap berusaha keras bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari - harinya. Artinya bagi seorang muslim, sikap bersabar itu sudah dimilikinya sejak ia memeluk aqidah Islam. Jadi tidak perlu diragukan bahwa seorang muslim itu pasti memiliki kesabaran sepanjang hidupnya.

Hanya saja persoalannya, negara sebagai pihak yang berwenang mengatur urusan rakyatnya, bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan aktivitas mengoreksi penguasa dalam rangka menjamin negara melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, mengoreksi penguasa adalah kewajiban agama yang luhur.

Dalam pidatonya, presiden juga menegaskan bahwa PSBB itu kebijakan yang tepat. Dengan PSBB, masih memungkinkan rakyat untuk beraktifitas di luar, termasuk bekerja. Walaupun tetap harus menjaga agar sesuai protokol kesehatan. 

Kesesuaian dengan protokol kesehatan itu tanggung jawab pemerintah. Ketersediaan masker yang mencukupi dan memastikan setiap individu rakyat mendapatkannya, tercukupinya APD bagi tenaga medis, hingga rapid tes bagi warga adalah tanggung jawab negara. Faktanya, ketersediaan masker standar di apotek sangat langka. Belum lagi, rakyat harus berusaha sendiri. Rakyat harus merogoh kantongnya untuk mendapat sebuah masker.

Mengapa masih bersikukuh dengan PSBB? padahal PSBB tidak efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Mengapa pemerintah tidak mau belajar dari Vietnam misalnya? Vietnam termasuk negara di Asia Tenggara yang berhasil melawan Covid-19. Di akhir Januari 2020, terdapat 2 kasus positif Covid-19, segera Vietnam menutup penerbangan dari dan ke China pada 1 Februari 2020. Pada 1 April 2020, Vietnam resmi menutup penerbangan internasional. Bahkan di sebuah desa yang berpenduduk 10 ribu orang dengan 2 kasus positif Covid-19, Vietnam melakukan karantina wilayah. Untuk 200 kasus positif Covid-19, Vietnam sudah melakukan tes uji Covid-19 mencapai 180 ribu penduduk. Santunan untuk dampak karantina wilayah, Vietnam menyiapkan 2,5 trilyun dollar. 

Bukan membandingkan antara Vietnam dengan Indonesia. Tapi setidaknya, Indonesia bisa mengambil hal yang positif dari Vietnam. Pastinya bisa lebih baik dari Vietnam. Di samping potensi SDA yang banyak, Indonesia adalah negeri muslim terbesar. Vietnam yang hanya berasas manfaat saja, mampu melawan Covid-19 dengan nol kematian per 25 April 2020. Walaupun Vietnam sendiri sekarang menghadapi ancaman resesi ekonomi. Tentunya negeri muslim melawan Covid-19 atas dorongan aqidah akan memperoleh hasil yang lebih baik bahkan bisa menghadapi ancaman resesi ekpnomi dengan baik. Islam telah memberikan panduan rinci dalam menghadapi wabah. Akan tetapi, sayang sekali pemerintah tidak mengadopsi panduan Islam tersebut. 

Sebenarnya bisa dikatakan, pemerintah gagap menghadapi Covid-19. Tidak ada strategi yang signifikan selain hanya berisi himbauan. Dari stay at home, work from home, PSBB hingga larangan mudik. 

Tiba - tiba sekarang muncul himbauan baru untuk berdamai dengan Covid-19 hingga ditemukannya vaksin Covid-19. Pertanyaannya, mengapa harus menunggu saja? Apakah himbauan berdamai dengan Covid-19 merupakan lepas tanggung jawab pemerintah dalam menangani Covid-19? Lantas, rakyat diminta bertahan sendiri di tengah badai pandemi hingga batas waktu yang belum diketahui. Akibatnya yang fatal, bagi yang kuat bisa bertahan. Sebaliknya bagi yang lemah, tentunya akan berguguran. Bukankah ini seperti mekanisme herd immunity yang baru - baru ini pernah menggema? Kalau herd immunity ini efektif tentunya, PM Inggris tidak akan segera meralat ucapannya tentang herd immunity yang akan diadopsi Inggris. 

Dengan kekayaan alam yang melimpah, mestinya Indonesia mempunyai dana yang memadai untuk melakukan penanganan terhadap Covid-19. Tentu saja prasyaratnya kekayaan alam itu betul - betul dikelola mandiri oleh negara. Dengan dana yang memadai, para ilmuwan akan bisa digerakkan untuk melakukan riset intensif guna secepatnya menemukan vaksin Covid-19. 

Setelah selesai dengan persoalan Covid-19, persoalan nasional yang baru adalah menstabilkan perekonomian negara. Sekiranya tata kelola SDA yang sudah ada di dalam ajaran yang dipeluk mayoritas rakyat negeri ini, diadopsi, niscaya akan cepat terjadi pemulihan ekonomi. 

Hanya kalau yang dilakukan terkesan menunggu saja,  memang dunia saat ini akan segera menemui takdirnya. Setelah ideologi Sekulerisme baik Kapitalisme maupun Komunisme tak berdaya melawan Covid-19, akan muncul babak baru dunia yang berasaskan ajaran Islam. []

Berbagi :