Tepatkah Ajakan Berdamai Dengan Corona?

Oleh: Nurul Aqidah (Member Komunitas Aktif Menulis, Bogor)

Di tengah situasi penanganan penyebaran Covid-19 yang kian masif, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan.

Pernyataan Jokowi itu pun lantas menjadi sorotan di media sosial, lantaran hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. Bahasa Jokowi kala itu, 'peperangan' melawan Covid-19. 

Menyikapi dua diksi kontradiktif tersebut--damai dan perang--pengamat komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo, menilai pesan teranyar dari Jokowi itu adalah pesan tersirat kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih berdisiplin lagi dalam menjaga diri. Dia berhipotesis bahwa Jokowi menggunakan diksi 'damai' untuk memperlihatkan selama ini pemerintah tidak hanya diam dalam melawan Covid-19. 

Namun, hal itu kemudian dimaknai berbeda oleh masyarakat. Istilah berdamai itu seakan-akan melegitimasi perilaku masyarakat yang tidak patuh PSBB. Berdamai di sini seakan-akan, pemerintah sudah berusaha dan sudah saatnya fokus ke ekonomi. Pemilihan kata 'damai' di tengah situasi saat ini pun menjadi tidak tepat.  (CNN Indonesia, 9/5/2020)

Senada dengan Kunto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus ketua PMI Jusuf Kalla (JK) menilai istilah 'hidup berdamai dengan virus Corona (Covid-19)' tidak tepat. JK mengatakan warga bisa sakit, bahkan meninggal dunia, jika terkena virus Corona. Istilah damai agak kurang pas karena damai itu berarti harus melibatkan kedua belah pihak. Sedangkan tidak mungkin mengajak berdamai dengan virus. Menurut JK, istilah yang lebih pas diungkapkan adalah perubahan pola hidup. (m.detik.com, 19/5/2020)

Kritik atas seruan pemerintah untuk berdamai dengan Covid-19 pun datang dari Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah, Agus Samsudin. Menurutnya, kebijakan mengendurkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pernyataan berdamai dengan virus Corona di saat seperti ini bukanlah suatu sikap yang tepat. Karena di sisi lain ada nasib para tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang terpapar yang dipertaruhkan. Selain itu, pergerakan grafik kasus virus Corona di Tanah Air masih terus naik dari hari ke hari dan belum ada tanda-tanda melandai. (merdeka.com, 21/5/2020)

Pernyataan-pernyataan yang tidak tepat dan  membingungkan sering kali dilakukan oleh pemerintah. Ajakan untuk 'berdamai dengan Corona' menyiratkan kebijakan yang seakan-akan menyuruh rakyat untuk bersikap pasrah terhadap keadaan dan menjalani hidup seperti biasanya meskipun berdampingan dengan virus yang mematikan. Rakyat seolah dilepaskan ke dalam hutan belantara yang penuh binatang buas tanpa perlindungan. Atau ibarat dibiarkan berperang namun dengan tangan kosong. 

Seruan agar ‘hidup damai’ dengan Corona hingga vaksin ditemukan menegaskan lepas tangan pemerintah dalam penanganan wabah. Karena pada faktanya, untuk menemukan vaksin diperlukan riset panjang dalam waktu bertahun-tahun. Setelah vaksin ditemukan pun, perlu uji coba lebih lanjut terhadap binatang lalu manusia. Jadi, tepatkah berdamai dengan Corona untuk waktu yang lama, sementara korban terus berjatuhan?

Pemerintah seharusnya menjadikan fokus utama negara pada penanganan penyebaran Covid-19 agar tidak memakan korban lagi, bukan malah menyuruh rakyatnya berdamai dengan virus Corona. Di saat 'perang' menghadapi Corona belum tampak serius dilakukan negara, kini malah ada seruan berdamai. Dua diksi yang kontradiktif antara 'damai dan perang' cenderung membingungkan masyarakat dan menyiratkan kebijakan pemerintahan yang terkesan tak seirama.

Kebijakan pemerintah selalu menitikberatkan pada keselamatan ekonomi, bukan pada keselamatan rakyat. Alhasil, pandemi bukan cepat berhenti, justru sebaliknya semakin meluas. Perekonomian memang penting, tapi melindungi dan menyelamatkan kesehatan rakyat harus didahulukan. Karena perekonomian yang sudah mati masih bisa dihidupkan kembali. Namun rakyat yang menjadi korban akibat pandemi tidak dapat dihidupkan kembali. 

Saat ini, pemerintah seakan sudah tidak peduli lagi jumlah korban akibat pandemi ini. Rakyat seperti dibiarkan menyelamatkan dirinya sendiri. Pemerintah hanya peduli pada pemulihan ekonomi, yang sebenarnya bukan pemulihan ekonomi rakyat, tapi pemulihan ekonomi segelintir elit politik sekaligus para pengusaha yang ada di belakang penguasa.

Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan inkonsisten dan kontradiktif yang makin sering diambil penguasa. Di saat Pemerintah Daerah sedang melaksanakan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), justru Pemerintah Pusat membuka kembali moda transportasi darat, udara maupun laut. Lagi-lagi, kebijakan yang berjalan tak seirama dan membingungkan.

Berdalih untuk pemulihan ekonomi rakyat, padahal kebijakan yang diambil justru membuat meningkatnya angka korban jiwa dan kehancuran ekonomi yang makin memburuk. Semua ini adalah watak asli sistem kapitalisme sekuler yang telah mengakar di negeri ini, yang membuat pemerintah berhitung untung rugi saat mengurus rakyatnya dan terkesan setengah hati dalam mengambil kebijakan yang pro rakyat.

Kondisi ini tentunya sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Islam dalam menyelesaikan seluruh permasalahan umat. Islam memiliki seperangkat aturan dalam mengatasi wabah dan menjaga jiwa manusia. Rasulullah saw dan para sahabat serta generasi Islam setelahnya, memberikan contoh luar biasa dalam penanggulangan wabah. Islam menetapkan aturan bahwa karantina total harus diberlakukan bagi wilayah yang terkena wabah. Manusia dilarang keluar masuk daerah tersebut, dan penguasa mencukupi kebutuhan pokok penduduk daerah tersebut agar tidak terjadi kelaparan. 

Sementara daerah lain yang tidak terkena wabah tetap bisa beraktivitas normal, sehingga roda perekonomian bisa tetap berjalan. Adapun para penderita penyakit akan diisolasi dan diobati secara optimal oleh negara sampai sembuh. Dengan cara seperti inilah, sistem Islam selama hampir 14 abad mampu menanggulangi wabah dalam waktu yang singkat dan menjaga rakyat dari penyebaran wabah yang masif. 

Sistem Islam menjadikan penguasa sebagai ro'yun (pengurus) sekaligus junnah (tameng/pelindung) dari rakyatnya. Penguasa berkewajiban mengurus dan melindungi rakyat, agar kesejahteraan dan keamanan senantiasa terjaga. Islam menghargai nyawa seorang manusia lebih berharga dari bumi dan isinya. Sebagaimana dalam sebuah hadits disebutkan bahwa “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. An-Nasa'i)

Penanganan wabah bukan sekedar masalah pemulihan ekonomi, namun menjaga nyawa manusia lebih diutamakan. Hanya dengan kembali pada aturan Islamlah semua permasalahan hidup di dunia bisa diatasi secara sempurna dan paripurna. Karena aturan Islam berasal dari Sang Khaliq Pencipta manusia, yang Maha Tahu yang terbaik untuk manusia. Sehingga solusi Islam adalah solusi yang menyelesaikan masalah, bukan solusi yang justru menimbulkan masalah baru.

Wallahu’alam bisshawab. []

Berbagi :