Indonesia dalam Pusaran Krisis Ekonomi

Oleh:  Aishaa Rahma (Founder Sekolah Bunda Shalihah, Malang)

Banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai kondisi suatu negara, apakah dalam kondisi sehat ataukah sakit. Salah satu indikator yang banyak digunakan adalah kondisi ekonomi negara tersebut. Mencermati Indonesia saat ini, jika menggunakan indikator ekonomi tersebut maka dapat dinilai kondisinya sedang sakit parah bahkan kritis.

Banyak hal yang menggambarkan kekritisan tersebut. Pertama, anggaran negara yang terus mengalami defisit. Dalam RAPBN 2020, diperkirakan defisit anggaran di tahun 2020 bisa menyentuh 853 triliun setara 5,07 persen dari PDB. Angka ini melebar dari posisi Rp307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap PDB di postur APBN sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR RI, Senin (7/4/2020). Angka tersebut sudah di level sangat bahaya karena melebihi batas paling tinggi defisit anggaran yang ditentukan UU, yakni sebesar 3% terhadap PDB.

Kedua, menurut Bank Indonesia posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan I 2020 sebesar 389,3 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan bank sentral) sebesar 183,8 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 205,5 miliar dolar AS. jumlah utang sebesar itu tentu bisa dijadikan sebagai indikator bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kritis atau bahkan darurat.

Kondisi volume hutang yang kritis tersebut semakin bertambah parah karena adanya pandemi covid-19. APBN tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp307,2 triliun atau sebesar 1,76 persen terhadap PDB (sama dengan defisit RAPBN tahun 2020).

Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mendekati nol sebesar minus Rp12 triliun. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat, sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif.

Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir (Kemenkeu.go.id).

Ketiga, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang terus memburuk itu sebagai akibat adanya peningkatan pengeluaran masyarakat yang tidak disertai peningkatan pendapatan. Dalam hal ini, pandemi mengacak-ngacak sistem perekonomian masyarakat mulai dari PHK massal, adanya PSBB, hingga penerapan physical distancing, yang tidak disertai bantuan sosial secara merata. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL),  kenaikan berbagai jenis pajak, dan harga BBM yang tidak menurun, merupakan faktor dominan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran masyarakat tersebut.

ketiga hal tersebut di atas bisa dijadikan sebagai indikator bahwa perekonomian Indonesia saat ini memang sedang berada pada posisi sangat kritis bahkan darurat. Ironisnya, pada satu sisi Indonesia terjebak dalam tumpukan utang dan defisit anggaran, pada sisi lain justru sumber kekayaan alam dikuasai asing.

Tambang emas, perak, dan tembaga di grasberg Papua setelah dikuras oleh PT Freeport sejak tahun 1967 dan kontraknya pun diperpanjang hingga 2041. Tambang migas dikuasai Chevron, Total, Conoco Phillips, Medco Energy, China National Offshore Oil Corporation, China National Petroleum Corporation, British Petroleum, dan sebagainya. Pertamina sendiri hanya mendapatkan porsi 16% saja.

Utang negara yang terus membengkak serta pengerukan kekayaan alam oleh asing itu telah melahirkan problem ekonomi lainnya. Di antaranya adalah pencabutan berbagai subsidi dengan alasan efisiensi sehingga harga kebutuhan bahan pokok terus meroket biaya pendidikan dan kesehatan semakin tidak terjangkau.

Apabila dicermati, problem tersebut sebenarnya berakar pada penerapan sistem ekonomi yang menganut kapitalisme. Sebab, prinsip dasar sistem ekonomi kapitalisme adalah bahwa apapun bisa dimiliki oleh individu atau swasta/asing, sementara negara berlepas tangan dan menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar.

Akibatnya, kekayaan alam dikuasai oleh swasta/asing, sedangkan untuk pembiayaan pendanaan, negara menambah utang dan memungut pajak dari rakyat. Subsidi (listrik, pupuk, BBM, dsb) terus dikurangi atau bahkan dihapus sama sekali. karena itu terjadilah penurunan daya beli masyarakat yang akan bermuara pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran. 

Jadi, sejatinya sistem kapitalisme merupakan ancaman nyata bagi negeri ini. Karena itu butuh sistem yang mampu mengatasi karut marut perekonomian dalam negeri. Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Maka, seruan untuk mengambil sistem ekonomi berbasis Islam mestinya dapat pula dibaca sebagai wujud kecintaan pada bumi pertiwi. Hal itu bertujuan antara lain untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman sistem asing yang terbukti membawa malapetaka dan kesengsaraan. Wallahu a'lam.

Berbagi :