Makam Dokter Indonesia masih Basah, Dokter Asing Diberi Karpet Merah

 

Oleh: Ragil Rahayu, SE

Dunia kesehatan Indonesia tengah berduka. Seratus dokter telah gugur dalam  perjuangan melawan virus corona (kompas.com, 31/8/2020). Para dokter tersebut berasal dari sejumlah daerah yang tersebar di Jawa, Sulawesi, Bali, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Riau, hingga Papua. Ini belum termasuk tenaga kesehatan non-dokter yakni perawat dan lain-lain yang juga menjadi korban Covid-19. Mirisnya, saat seratus dokter Indonesia harus meregang nyawa, penguasa justru mengundang dokter asing masuk ke Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan BKPM untuk mendatangkan rumah sakit asing ke Indonesia. Permintaan Luhut diiringi dengan rencana pemerintah untuk memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia. Pertimbangan penguasa adalah faktor ekonomi. 

Dikutip dari Instagramnya, Luhut mengatakan rencana ini dikaji karena fakta bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan medis sebesar US$ 3,000 - 10,000 per orang. Sementara masyarakat lebih senang berobat ke Penang dan Singapura. Menurut Luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.

Gagal Fokus Kebijakan

Meninggalnya seratus dokter merupakan kehilangan besar bagi Indonesia. Apalagi kebanyakan mereka adalah dokter spesialis yang sudah senior. Keahlian mereka tidak langsung ada penggantinya, karena proses menjadi dokter butuh waktu lama. Apalagi menjadi dokter spesialis. 

Seorang mahasiswa fakultas kedokteran harus menyelesaikan empat tahun pendidikan di kampus untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Setelah itu mereka harus menempuh pendidikan sebagai co-ass/dokter muda di rumah sakit, baru mendapat gelar dokter. Mereka baru bisa praktik mandiri jika sudah mengikuti program internship terlebih dahulu selama 1 tahun. Itu baru proses untuk menjadi dokter umum. Jika ingin menjadi dokter spesialis, mereka harus menempuh pendidikan lagi. Selama menempuh pendidikan yang begitu lama, terbayang besarnya biaya yang harus dikeluarkan. 

Ketika banyak dokter meninggal, butuh waktu bertahun-tahun dan dana yang sangat besar untuk mengembalikan rasio dokter seperti sekarang. Padahal rasio dokter di Indonesia masih sangat kecil. Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduknya (katadata.co.id, 02/02/2020). Dengan wafatnya para dokter, rasio dokter makin kecil lagi.

Tumbangnya 100 dokter ini karena tidak fokusnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah corona. Sejak awal ada wabah hingga hari ini, para ahli kesehatan selalu menyarankan agar penguasa melakukan lockdown atau karantina wilayah. Tapi saran ini tak digubris. Penguasa memilih menerapkan PSBB yang ternyata tidak efektif menekan jumlah kasus corona.

Ketika kurva masih menanjak, penguasa malah melakukan relaksasi dan muncul istilah new-normal. Tak hanya sekolah dan pabrik yang dibuka, tapi juga mall dan tempat hiburan. Hasilnya, jumlah kasus terus meningkat dan bahkan menembus rekor. 

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada 3 September 2020 jumlah kasus positif mencapai 184.268.  Sedangkan yang meninggal mencapai 7.750 orang. Tambahan 3.622 kasus baru pada tanggal 3 September 2020 merupakan rekor tertinggi tambahan kasus sejak kasus Corona pertama kali diumumkan di Indonesia. Inilah hasil kinerja penguasa dalam penanganan corona. 

Gagal Melindungi Nyawa Manusia

Karena penguasa lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, nyawa rakyat dan tenaga medis menjadi taruhan. Nyatanya, pemulihan ekonomi tidak berhasil, sementara ribuan korban berjatuhan. Padahal nyawa manusia merupakan perkara yang utama. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Ekonomi bisa dikejar, tapi nyawa manusia tak bisa dikembalikan. Beginilah seharusnya sikap seorang penguasa. Bukan justru menggelar karpet merah bagi orang asing, sementara rakyat sendiri dibiarkan menjadi korban.

Jika rumah sakit dan dokter asing diundang ke Indonesia, kedaulatan kita di bidang kesehatan akan terancam. Kesehatan tidak akan lagi menjadi pelayanan dasar pada rakyat, tapi menjadi produk yang dibisniskan. Saat ini saja sektor kesehatan sudah sangat mahal. Jika diserbu dokter dan rumah sakit asing, bisa dipastikan layanan kesehatan akan makin tak terjangkau oleh rakyat kecil. Komersialisasi kesehatan akan menjadikan rakyat seperti tamu di negerinya sendiri.

Ini sungguh berbeda dengan sistem Islam yang sangat menghargai nyawa manusia. Salah satu maksud pelaksanaan syariat Islam (maqashidu syariah) adalah hifzh al-nafs (menjaga nyawa). Dasarnya adalah firman Allah SWT:

إِنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS al-Maidah [5]: 32).

Jika terjadi wabah di wilayah Islam, khilafah akan memprioritaskan keselamatan nyawa manusia. Penanganan wabah akan menjadi hal yang terpenting. Khilafah akan menerapkan lockdown dan social distancing untuk menghentikan penularan. Khilafah juga akan menggunakan anggaran dari baitul maal untuk membiayai pengobatan bagi seluruh rakyat yang terkena wabah. Khilafah akan mendorong dan membiayai para ahli kesehatan untuk menemukan obat dan vaksin bagi wabah. 

Keputusan lockdown pasti berdampak pada ekonomi. Namun khilafah adalah negara yang luas. Saat wabah terjadi di satu wilayah, wilayah yang lain akan member dukungan logistic, kesehatan dan dana. Inilah wujud ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat Islam. Individu, masyarakat dan negara bersatu-padu dalam menyelesaikan wabah. Akhirnya wabah bisa terselesaikan dan kehidupan kembali normal. Demikian bagusnya penanganan wabah di dalam khilafah. Wabah akan cepat selesai, nyawa manusia terselamatkan dan ekonomi bisa dikejar setelah kondisi normal. Wallahu a’lam bishshawab. (*)

Berbagi :