Pilkada 2020, Prioritaskan Kepentingan Politik Dibanding Keselamatan Rakyat

 

Jakarta, Visi Muslim- Dengan tetap diadakannya Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19, pemerintah terkesan ngotot memprioritaskan kepentingan politiknya dibanding keselamatan rakyat.

“Tentu mereka (pemerintah) khawatir, tapi kan pertimbangannya kepentingan politik. Jadi lebih besar pertimbangannya dibanding kekhawatiran masyarakat” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi Almaroky pada acara Fokus | Pilkada Maut: Syahwat Politik atau Nyawa Rakyat? Ahad (27/9/2020) di akun Youtube Khilafah Channel.

Sekalipun sudah banyak tuntutan dari masyarakat, tokoh, maupun Ormas untuk menunda Pilkada, pemerintah tetap memilih untuk melanjutkan Pilkada. Wahyudi menilai, hal ini diakibatkan karena bukan suara rakyatlah yang diakomodir, melainkan kepentingan politik.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan, menurut Wahyudi adalah petahana dengan misi melanjutkan jabatannya, para cukong pebisnis untuk menyelamatkan bisnisnya dan juga partai politik yang tak ingin rugi akibat telah keluarkan surat rekomendasi kepada calon kepala daerah.

Alasan lain dilanjutkannya Pilkada adalah untuk mengisi kekosongan jabatan serta melahirkan pemimpin yang baik dan bisa menangani pandemi.

“Kalaupun perlu, pengisian jabatan kosong telah diatur oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 atau Permendagri Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa bila jabatan kosong, bisa ditunjuk penanggung jawab sementara,” ujarnya.

Walaupun Pilkada ini nantinya akan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, tetap tidak ada jaminan bahwa kekhawatiran masyarakat akan teratasi. Karena pada faktanya, beberapa lembaga negara pun ikut kecolongan terkena virus ini.

“Kalau dibilang ketat, sejak virus ini masuk protokol kesehatan juga diperketat. Tapi, kemampuan kita memang kurang baik sehingga tidak menjamin. Apalagi Pilkada nanti melibatkan masyarakat secara massif,” pungkasnya.[] Billah Izzul Haq

Berbagi :