Pernyataan Ulama Aswaja Pada Multaqa Ulama Jatim, Tentang Separatisme Papua, Pemimpin Dzalim dan Kewajiban Penerapan Islam Secara Kaffah

 

Surabaya, Visi Muslim- Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan digelar Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid yang belum juga reda bahkan menunjukkan peningkatan.

Berbagai permintaan penundaan Pilkada tidak direspon oleh pemerintah, mereka tetap melaksanakan sesuai dengan agendanya.

Sementara itu, Pilkada ini menghabiskan anggaran yang sangat besar, hasilnyapun tidak membawa kebaikan sama sekali. Justru sebaliknya, pemerintahan yang terbentuk tidak bisa mengemban amanat rakyat; (kebijakan) mereka lebih mementingkan pihak asing dan aseng dan semakin memperberat beban hidup rakyat (umat), ancaman separatisme mereka sepelekan.

Disisi lain kita juga saksikan bersama, adanya pembiaran atas gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah nyata-nyata menyatakan kemerdekaannya dan tidak akan tunduk dengan pemerintah Indonesia.

Berangkat dari kondisi di atas sebagai bentuk kepedulian ulama atas persoalan kaum muslimin, Ulama Aswaja Jawa Timur menggelar multaqa secara daling, Senin 7/12/2020 mulai pukul 20.00 sd 22.30.

Multaqa kali ini diikuti ratusan ulama, kyai, ustad dan muhibbinnya melalui channel Youtube. Sepuluh ulama khos mulai dari ujung timur hingga ujung barat Jawa Timur serta sisi utara dan sisi selatan diberian ihtiram untuk menyampaikan kalimah minal ulama terkait dengan tema “Kiprah Ulama Cinta Negeri, Jaga Keutuhan Negeri, Tolak Pemimpin Dhalim, Terapkan Islam Kaffah”.

Dari pembahasan para ulama didapatkan satu kesamaan visi dalam menyikapi persoalan tersebut di atas. Para ulama yang hadir dalam multaqa kali ini menyatakan pernyataan sikap dengan point-point sebagai berikut:

Kami para ulama Aswaja Jawa Timur, sebagai wujud cinta terhadap keutuhan negeri ini, ulama sebagai pewaris nabi menyampaikan nasehat kepada penguasa sebagai berikut:

1. Haram hukumnya memilih pemimpin yang dhalim; menghianati amanat rakyat, melayani kepentingan pihak asing dan aseng, menyepelekan ancaman separatisme, mengkriminalisasi ulama dan memusuhi agama Islam.

2. Wajib hukumnya bagi pemimpin muslim untuk menjaga keutuhan wilayah negerinya, dan haram membiarkan separatisme

3. Menolak kapitalisme demokrasi yang telah nyata-nyata terbukti menghasilkan pemimpin dzalim, dan anti islam

4. Wajib hukumnya menerapkan Syari’at Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah; agar keutuhan wilayah terjaga, dengan kepemimpinan yang adil, dan didukung oleh rakyat yang taat. []

Berbagi :