Pengamat: Jangan Mengaitkan Ledakan Makassar dengan Islam dan Isu Radikalisme

Jakarta, Visi Muslim-  Pengamat Politik Dr. Ryan, M.Ag. menyatakan jangan mengaitkan peristiwa ledakan di Gereja Katedral Makassar dengan Islam dan isu radikalisme.

“Poin penting yang ingin saya kemukakan adalah bahwa kita ingin menegaskan pula bahwa kita jangan mengaitkan peristiwa-peristiwa itu dengan Islam dan isu radikalisme,” ujarnya dalam Kajian Siyasi: Ada Apa di Balik Bom Makassar? Senin (29/3/2021) di kanal Youtube Ngaji Subuh.

Ia beralasan, terminologi radikalisme sampai saat ini masih perlu diperjelas. “Kata dasar daripada radikalisme ini sendiri adalah suatu kata yang netral. Tapi kita melihat banyak upaya penggunaan kata radikalisme ini yang tidak tepat,” jelasnya.

Dari pernyataan resmi Presiden Jokowi terkait peristiwa itu, ia nilai sudah cukup menjawab, yang harus dilawan adalah terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

“Di antaranya adalah dikatakan, saya (presiden) mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kebhinekaan,” ungkapnya mengutip butir pernyataan presiden.

Hal serupa juga terdapat pada kutipan pernyataan berikutnya yang ia anggap perlu digarisbawahi. Yaitu, semua ajaran agama menolak terorisme apa pun. Sehingga, dari pernyataan tersebut, pengaitan peristiwa ledakan di Makassar dengan alasan agama tidak bisa dibenarkan. “Dari pernyataan ini, alasannya itu tidak dibenarkan menurut presiden,” tegasnya.

Fokus Problematika Utama

Meski begitu, secara normatif, Ryan mengapresiasi penanganan cepat terkait ledakan itu. Namun demikian, ia senantiasa mengajak masyarakat mendorong pemerintah tetap fokus kepada problematika utama masyarakat saat ini.

“Mulai dari masalah ekonomi, pemerintahan, pendidikan, sosial, termasuk di dalamnya persoalan hukum yang memiliki dampak secara luas di tengah-tengah masyarakat,” bebernya.

“Kalau persoalan ini tidak diselesaikan lebih serius lagi, maka potensi untuk terjadinya public distrust akan justru semakin meningkat,” pungkasnya.[] Zainul Krian

Berbagi :