Data Pribadi Penduduk Bocor, Sistem Sekuler Terbukti Teledor

Oleh: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP dan Kontributor Visi Muslim Media) 

Pada tanggal 21 Mei 2021, Menkominfo memanggil direksi BPJS Kesehatan. Pemanggilan terkait kasus kebocoran data pribadi penduduk yang disinyalir milik BPJS Kesehatan. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 279 juta data pribadi penduduk Indonesia. 

Setelah ditelusuri, jutaan data pribadi penduduk tersebut dijual di forum Hacker Raids Forum. Bahkan klaim penjualnya ada sejuta sampel data untuk pengetesan. Sedangkan 20 juta data yang lain dilengkapi foto pribadi. Hanya saja hasil investigasi menunjukkan bahwa penjual hanya memegang data sampel sebanyak sekitar 100 ribu. Adapun keseluruhan data yang diperjualbelikan via internet berjumlah 272.778.202 data pribadi penduduk Indonesia. 

Terlepas dari perbedaan jumlah data penduduk yang bocor tersebut, tentunya hal demikian sangat berbahaya. Pasalnya data pribadi yang bocor meliputi nama, alamat, jenis kelamin, NIK (Nomer Induk Kependudukan), bahkan sampai nominal gaji. Disinyalir pula kalau sebagian besar data bocor itu persis milik BPJS Kesehatan. Indikasinya terdapat nomer kartu, kode perusahaan, NPWP, jumlah tanggungan, dan jumlah pajak yang dibayarkan, kesemuanya menunjuk pada institusi BPJS Kesehatan. Sementara itu jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 223 juta penduduk.

Kebocoran data pribadi penduduk ini bisa menjadi 'tambang emas' bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Data pribadi tersebut rentan untuk dipakai melakukan transaksi-transaksi ilegal. Bagi individu akan terjadi resiko penipuan. Data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk membuat KTP aspal (asli tapi palsu). Selanjutnya dengan KTP aspal tersebut, bisa dipakai untuk membuka rekening bank bodong dan atau aktifitas-aktifitas kejahatan lainnya. Akibatnya pemilik asli data pribadi tersebut berpotensi tersandung masalah hukum. 

Sedangkan resiko data bocor bagi organisasi atau lembaga adalah adanya distrust masyarakat. Memang dibutuhkan keterbukaan pada publik. Hanya saja organisasi atau lembaga harus siap menerima satu di antara 2 resiko. Publik memaklumi dan atau bahkan publik meninggalkannya. 

Memang dalam menjamin keamanan data pribadi sebuah organisasi atau lembaga ada yang bersifat teknis dan non teknis. Menggunakan desain sistem keamanan yang secure dengan menerapkan SOP yang baik, dan sistem pengawasan yang ketat termasuk ranah teknis. Nilainya berkisar 50 persen. Berikutnya ranah non teknis terkait dengan attitude manusia yang melaksanakannya. Nilainya 50 persen. Artinya sebaik apapun SOP keamanan dan pengawasan tidak akan berfungsi sama sekali bila manusianya memiliki attitude yang tidak baik.

Berulangnya kasus kebocoran data pribadi ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya dari faktor individual semata. Sebelumnya kebocoran data ini pernah terjadi dalam e-commerce seperti tokopedia. Maksudnya sebuah kejahatan yang memanfaatkan data pribadi orang lain ini dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Sedangkan sistem sekuler yang mengatur kehidupan sekarang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Pasalnya sistem sekuler telah mencampakkan nilai halal dan haram dari kehidupan.

Sistem sekuler telah menggeser standar nilai dari halal haram berubah menjadi nilai materi. Akibatnya sangat terbuka terjadi kegoncangan kepribadian pada individu-individu yang ada di dalamnya.

Kejadian bocornya data pribadi penduduk dalam jumlah yang besar ini hanya menegaskan akan teledornya sekulerisme dalam mengatur kehidupan. Artinya sekulerisme gagal dalam menjamin keamanan bagi penduduk termasuk data pribadi mereka.

Menjadi sangat urgen untuk membentuk attitude yang baik bagi manusia pelaksana kemanan data penduduk. Islam telah menggariskan bahwa orang yang imannya benar tentu buah yang ditimbulkannya adalah berupa amal sholih. Mereka menjadi sosok-sosok yang jujur, ikhlash, bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Di saat kehidupan kita diatur dengan menggunakan aturan Islam, negara akan bertanggung jawab untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertaqwa.

Adapun dalam persoalan teknis, Islam menetapkan bahwa tidak ada jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Termasuk dalam kecanggihan desain keamanan data penting dalam jaringan sistem komputer, kaum muslimin harus bisa mencapai penguasaan yang sebaik-baiknya. Demikianlah Islam mampu menjamin keamanan penduduk termasuk data-data pribadi mereka tatkala Islam diterapkan secara paripurna. []

Berbagi :