Menyoal Persilangan Vokasi dan Industri

Oleh: Ong Hwei Fang

Kemendikbudristek di bawah Nadiem tengah berusaha mengembangkan sekolah vokasi dengan mengawinkan pasar industri. Namun, melihat kondisi sekolah saat ini nampak belum siap memenuhi kebutuhan industri.

Pelbagai masalah tersebut meliputi kurikulum yang tidak selaras dengan kompetensi industri, rendahnya kompetensi dan kesiapan mental pekerja lulusan, serta minimnya kualitas guru.

Selain itu, menurut Nadiem, sekolah vokasi juga minim fasilitas sarana prasarana, termasuk kurang kerja sama dengan perusahaan lembaga pemerintah, dan dunia industri.

Nadiem mengatakan kondisi itulah yang membuat Kemendikbud saat ini tengah merancang program SMK Pusat Keunggulan. Lewat program itu, ia ingin SMK semakin relevan dengan dunia kerja melalui 8 link and match (CNN Indonesia 5/5/2021).

Biang Masalah Pendidikan Vokasi

Kurang siapnya kurikulum dan buruknya kualitas tenaga pendidik bisa mengganggu rencana ekspansi sekolah vokasi. Di samping itu penyerapan lulusannya juga masih banyak bermasalah. Sehingga, jika pendidikan vokasi tak segera dibenahi, bonus demografi untuk negeri ini bisa menjadi sumber masalah, melainkan kebangkrutan besar bagi modal pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

Apabila penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 64% dari total jumlah penduduk pada 2030-2040, mereka akan terancam menjadi penganggur, bukan tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi.

Dengan taruhan yang begitu besar, banyaknya masalah mendasar dalam skema pendidikan vokasi di Indonesia teramat mengherankan. Padahal, dalam berbagai kesempatan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim selalu menyebutkan pendidikan vokasi merupakan salah satu prioritas kerjanya. Maka, wajar jika keseriusan pemerintah mengembangkan jenis pendidikan yang menekankan penguasaan keterampilan di bidang tertentu ini menjadi dipertanyakan.

Hingga kini, kurikulum pendidikan vokasi belum banyak berubah. Materi yang berorientasi pada peningkatan keterampilan siswa masih amat minim. Mata pelajaran tentang pengetahuan abstrak dan non-keterampilan seharusnya diberikan secara proporsional saja. Oleh sebab itu, pelibatan sektor industri dalam mendesain kurikulum vokasi yang sesuai perlu ditambah.

Saat ini, kesenjangan antara pendidikan vokasi di kota besar seperti Jakarta ataupun Surabaya, dan kota kecil masih terdapat jurang perbedaan yang lebar. Sekolah vokasi di Ibu Kota misalnya, lebih mudah menggaet mitra dari dunia industri. Mereka bisa membantu proses pelatihan siswa sampai mempekerjakan lulusan terbaik sekolah vokasi tersebut. Sementara, kemewahan semacam ini tidak dimiliki di daerah yang jumlah industrinya sedikit. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan perlu merumuskan strategi agar kesenjangan ini bisa teratasi.

Selain itu, keberadaan guru dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan masih tidak merata. Ada sekolah vokasi di daerah yang tidak memiliki guru untuk mata pelajaran tehnik mesin, misalnya. Akhirnya, demi menyiasati keterbatasan itu, materi yang seharusnya diajarkan oleh sosok yang ahli di bidangnya, terpaksa dialihkan oleh seorang guru mata pelajaran bahasa. 

Persoalan lainnya adalah fasilitas bengkel dan ruang praktik kerja yang belum memadai. Padahal, infrastruktur semacam itu mutlak dimiliki oleh semua pendidikan vokasi. Amat menyedihkan jika guru di sekolah vokasi hanya bisa mengisi materi pelajaran praktik dengan penjelasan teori semata. Ketiadaan sarana bagi murid untuk belajar praktek menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar industrinya akan membuat keterampilan mereka tak terasah sempurna.

Gunungan persoalan itu membuat cita-cita pemerintah menjadikan pendidikan vokasi sebagai primadona baru bagi lulusan sekolah menengah terasa jauh dari awang-awang. Terlebih cita-cita untuk menekan angka pengangguran dengan menggenjot jumlah lulusan sekolah vokasi di mana-mana nampaknya masih mustahil.

Karena itu, tak perlu terkejut melihat data badan pusat statistik pada 2020 yang menyebutkan bahwa jumlah penganggur terbuka di Indonesia mencapai 9,7 juta jiwa. Dari jumlah itu, strata pendidikan yang paling banyak menciptakan pengangguran adalah SMA. disusul lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini sangat ironis sekali. Data tersebut menunjukkan dengan gamblang kegagalan pendidikan vokasi membuat lulusannya terserap pasar.

Oleh karena itu, tanpa pembenahan mendasar, kualitas pendidikan vokasi di Indonesia tak bakal beranjak maju. Sudah saatnya Kementerian Pendidikan fokus bekerja nyata dan tak mengumbar retorika belaka.

Solusi Pendidikan Vokasi

Karut-marut masalah pendidikan vokasi tidak bisa dilepaskan dari kinerja sistem yang berjalan di Indonesia. Selama ini, sistem kurikulumnya di susun sesuai kepentingan pasar tenaga kerja, dalam dunia usaha dan industri yang lebih banyak dimainkan oleh korporat. Maka, standardisasi pun mengikuti sudut pandang pelaku usaha dan industri dalam sistem sekuler.

Tak dimungkiri, dunia usaha dan industri saat ini sedang melemah, baik imbas kapitalisme atau kemajuan teknologi. Hal ini berdampak pada berkurangnya penggunaan tenaga kerja yang digantikan oleh mesin-mesin industri. Sehingga, pendidikan yang menyandarkan penyerapan lulusannya pada dunia usaha dan industri menjadi tidak efektif. 

Berbagai jasa yang membutuhkan tenaga manusia kerap dieliminasi demi keuntungan produksi . Di titik inilah, keterampilan lulusan vokasi tak lagi berdayaguna. Teknologi yang terus berkembang turut mengambil peran dalam menciptakan lonjakan pengangguran.

Mengawinkan kurikulum dengan industri juga berbahaya. Sebab, dapat mengubah paradigma pendidikan vokasi itu sendiri. Pendidikan menjadi alat kepentingan para korporat. Negara hanya menjadi pencetak uang tanpa memperhatikan sisi humanis apabila memakai konsep ini. Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi, justru menegaskan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia lebih mengarah kapitalisme liberal.

Pendidikan vokasi seharusnya dirancang untuk menghasilkan tenaga ahli dan terampil di berbagai bidang sesuai jenjangnya, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi bukan sebagai buruh pelaku usaha dan industri. Ketrampilan ini selayaknya bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan para pengusaha. Mereka bahkan seharusnya mampu berdikari menciptakan usaha mandiri dan lapangan kerja. Tidak hanya bergantung pada industri milik korporat.

Maka, dibutuhkan seperangkat aturan yang mampu mengatasi permasalahan dalam pendidikan vokasi. Dalam Islam, Negara menjamin para siswa dengan berbagai ketrampilan dan keahlian di berbagai bidang kehidupan masyarakat sekaligus mampu berdikari menciptakan peluang usaha. Hal ini dikarenakan pendidikan dalam Islam didasarkan oleh akidah.

Kurikulum dibuat untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sahih. Yaitu, lahirnya manusia berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam dan ilmu-ilmu kehidupan. Kemaslahatannya harus bisa dinikmati oleh seluruh umat, bukan korporat (swasta, apalagi asing) yang cenderung menguasai segala hajat hidup rakyat. 

Selain itu, negara juga memperhatikan penggunaan teknologi yang tidak membunuh keberadaan tenaga kerja manusia. Sehingga, lulusan pendidikan vokasi tetap mendapatkan lapangan pekerjaan. Tentunya, syariat sebagai rambu-rambu aturan dalam menjalankan roda pemerintahan. Walhasil, upaya perkawinan Vokasi dan industri dapat bersinergi apabila Islam yang menjadi terapan. Wallahu a'lam. 

Berbagi :