Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi, Politikus PKB Minta Tunda Manuver Pilpres 2024



Jakarta, Visi Muslim- Politikus PKB Luqman Hakim menilai, saat kasus lonjakan Covid-19 meningkat sebaiknya ditunda narasi capres-capresan. Ia mengatakan, tidak pantas saat masyarakat kesulitan akibat Covid-19, malah bermanuver untuk Pilpres 2024. Seperti pasang baliho dan kampanye capres-cawapres.

"Hal-hal lain tunda dulu, termasuk mengenai isu capres-cawapres 2024. Sangat tidak pantas di dalam berbagai kesulitan masyarakat akibat Covid-19 apabila kita malah sibuk bermanuver, pasang-pasang baliho dan kampanye capres-cawapres yang pelaksanaan Pilpresnya masih lama, 2024," katanya kepada merdeka.com, dikutip Selasa (29/6).

Luqman mengatakan, PKB merasa tidak elok jika bicara Pilpres di tengah kasus Covid-19 melonjak tinggi.

"PKB merasa tidak elok bicara capres-capresan di dalam situasi Covid-19 melonjak tinggi, rumah sakit dan ruang-ruang di mana-mana penuh, masyarakat kesulitan mencari tempat rawat inap untuk pasien Covid-19, makin banyaknya tenaga kesehatan, tokoh tokoh dan warga masyarakat yang meninggal dunia, harga oksigen naik tinggi dan permasalahan lain terkait pandemi Covid-19 ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

"Kita balapan dengan virus yang kian ganas penularannya dan meluasnya kejenuhan masyarakat serta banyak pemerintah daerah yang mulai kendor penanganan atas pandemi ini," ucapnya.

PKB juga mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat untuk fokus menghadapi Covid-19. Ia yakin jika pembatasan dan vaksinasi dilakukan serius, maka pandemi bisa diatasi.

"PKB mengajak pemerintah dan seluruh kekuatan masyarakat untuk fokus pada pengendalian Covid-19. Kita sudah di ujung. Memang tantangan makin berat. Tapi percayalah, jika pembatasan sosial dan vaksinasi dilakukan secara serius, pandemi Covid-19 ini akan dapat dijinakkan dan kehidupan kembali normal," kata Luqman. []merdeka.com


Posting Komentar untuk "Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi, Politikus PKB Minta Tunda Manuver Pilpres 2024"