Polemik Bantuan Tak Tepat Sasaran

Oleh: Afiyah Rasyad (Aktivis Peduli Umat)

Duhai, apes nian nasib rakyat kecil. Sudahlah ekonomi kusut akibat badai pandemi yang berlarut, dana bantuan pun tak tepat sasaran membuat rakyat berkerut dan cemberut. Sepertinya bantuan tak tepat sasaran terus berlarut. Semakin menampakkan wajah negeri yang penuh sengkarut.

Terulang lagi, dana bantuan untuk kepentingan rakyat tidak tepat sasaran. Dimana Badan Pemeriksa (BPK) menemukan sebesar 2,86T dana bantuan PIP (Program indonesia Pintar) tidak tepat sasaran. Sebanyak 5.364.986 siswa pun disebut mendapatkan dana bantuan yang tak seharusnya didapatkan. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan sebagai sumber pengusulan calon penerima tidak valid. Akibatnya, bisa dilihat betapa banyak anak yang seharusnya mendapat dana bantuan, malah tidak menerimanya. Padahal mereka layak diberikan bantuan (CNBCIndonesia.com, 22/06/2021).

Bukan hanya PIP, BPK juga menemukan bahwa penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM juga tidak tepat sasaran. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, dana BPUM gagal salur sebesar Rp42.200.000 dengan Rp43.200.000 masih belum mendapatkan jawaban dari Kemenkeu. Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim kembali menyebut hal ini karena tidak adanya database tunggal terkait UMKM dan pandemi covid-19. Manajemen data yang buruk membuat pelaku UMKM yang semestinya berhak menjadi kehilangan manfaat BPUM (tirto.id, 25/06/2021).

Sungguh memprihatinkan! Kasus tak tepat sasaran sering terjadi saat penguasa melayani urusan rakyat. Betapa banyak kerugian negara akibat raibnya dana bantuan. Sudah berapa triliun yang raib entah ke kantong mana perginya. Apakah karena buruknya manajemen data ataukah karena buruknya administrasi sistem ini?

Dana bantuan yang seharusnya bisa sedikit meringankan beban finansial rakyat kecil, ternyata menghelinding pada data yang tak jelas rimbanya. Maka rakyat semakin sengsara di kala pandemi mendera. Jika ditelaah secara mendalam. Hal ini bukan sebatas kesalahan teknis atau administrasi. Kesalahan berulang lagi-lagi terjadi, membuktikan bahwa ini adalah masalah sistemis. Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini menjadikan para penguasa tak dapat memilah dalam menilai mana yang mampu dan mana yang tidak mampu.

Administrasi dalam sistem kapitalisme sungguh semrawut. Seperti tak ada kejelasan dalam menentukan sasaran bantuan. Ketidakakuratan data maupun tumpang tindih data sering terjadi. Sistem kapitalisme tidak mengedapankan kepentingan rakyat. Kesalahan dalam penyaluran dana bantuan seakan tak begitu diperhatikan. Tak cukup sekali kesalahan terjadi. Penyebabnya terletak pada sistem data yang semrawut.  

Padahal, kesemrawutan data dan tidak tertata bisa membuka peluang korupsi dan manipulasi. Sistem administrasi yang semrawut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misal, korupsi dana bansos, adanya data pelaku UMKM fiktif, dan praktik-praktik manipulasi data lainya.

Sudah jelas tugas pemerintah seharusnya melayani rakyat. Namun, sistem kapitalisme justru menceraikan peran negara dari rakyat. Kalaupun ada dana bantuan, itu pun sedikit dan sering tak tepat sasaran, sungguh menjadi polemik yang nyata di negeri ini. Padahal, negara seharusnya mempertanggungjawabkan keuangannya. Justru yang terjadi adalah bantuan tak tepat sasaran. Hal ini menunjukan bahwa lemahnya sistem data yang terjadi tersebab lemahnya fungsi kepengurusan negara terhadap rakyat. 

Kondisi saat ini jelas bertolak belakang dengan sistem Islam. Sistem administrasi dalam Islam akan mudah, cepat, dan profesional. Petugasnya amanah karena dorongan konsekuensi keimanan. Ditambah lagi, khalifah akan berperan total sebagai pelayan rakyat. Dia akan mengontrol kinerja para petugas administratif. 

Urusan kebutuhan pokok individu dan komunal rakyat adalah urusan Khilafah. Maka, khalifah wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan tersebut, terlebih di masa pandemi. Khalifah akan mengupayakan semaksimal mungkin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Sebagaimana Khalifah Umar ra Dalam pendistribusian harta negara dari baitul mal, beliau menggunakan prinsip keutamaan dengan pembentukan Al-Diwan. Beliau meniru sistem administrasi dari Persia. Beliau memerintahkan Komite Nasab untuk membuat laporan sensus agar distribusi keuangan bisa adil dan merata. 

Bahkan, saat terjadi musim peceklik, Khalifah Umar tidak akan makan sebelum memastikan seluruh rakyatnya kenyang. Adapun yang beliau makan juga sama seperti yang dimakan rakyat, roti dan minyak zaitun, bukan makanan mewah.

Data akurat dan valid senantiasa beliau tanyakan. Bahkan, beliau sering berpatroli sendiri memastikan apakah ada dari rakyatnya yang masih hidup dalam penderitaan. Sudah masyhur kisah beliau yang memanggul bahan pangan ke rumah seorang ibu yang memasak batu. Lebih dari itu, beliau memasakkan sendiri bahan pangan yang dibawa dari baitul mal untuk dan kedua putranya.

Kerapian data Khalifah Umar menjadi warisan bagi khalifah berikutnya. Sungguh, apabila ada penyalahgunaan wewenang atau bahkan salah sasaran karena tidak akuratnya data, negara pun akan menjatuhkan sanksi. Sanksi yang berat akan segera dijatuhkan mengingat harta yang disalahgunakan adalah harta rakyat. Mahkamah Mazhalim akan membuktikan kejahatan mereka dengan adil berdasarkan nash syar'i.

Sistem pemerintahan Islam sangat tegas dalam urusan amanah. Para penguasa akan didorong berbuat amanah dan adil dalam memelihara urusan rakyat karena dorongan keimanan. Permainan data ataupun kelambanan data akan sulit terjadi. Polemik bantuan tak tepat sasaran pun tak akan terjadi. Pasalnya, rakyat merupakan prioritas utama yang harus dilayani dan selalu dipenuhi hajat hidupnya. Oleh karena itu, saatnya para pemimpin muslim dan kaum muslim mencampakkan sistem kapitalisme dan memggantinya dengan sistem Islam.

Wallahu a'lam bishawab. 

Berbagi :