Wisata Vaksinasi, Penanggulangan Pandemi Ala Kapitalisme

Oleh: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Program vaksinasi telah dijalankan pemerintah. Vaksinasi dijadikan sebagai cara utama guna penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2021 ini ditargetkan bisa mencapai 208 juta penduduk yang divaksin.

Ironisnya jumlah vaksin yang tersedia terbatas. Terjadilah kekosongan vaksin. Padahal jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 426 juta. Mirisnya di tengah kesulitan ekonomi rakyat, muncul wacana vaksin berbayar. Tidak tanggung-tanggung vaksin dibandrol sekitar Rp 800 ribu lebih. Setelah ada kritikan dan penolakan, wacana vaksin berbayar dibatalkan.

Di tengah kekosongan vaksin tersebut, orang-orang Indonesia yang berduit pergi ke AS. Mereka berburu vaksin Pfizer, Moderna hingga Johnson&Johnson. Program vaksinasi di AS dibisniskan dalam bentuk jasa Agen bagi orang luar yang datang. Minimal ditarif Rp 14 juta untuk reservasi selama 3 harian menginap. Parahnya lagi pemerintah Indonesia melalui Mendag melakukan kerjasama penyediaan vaksinasi bagi orang Indonesia yang ke AS.

Solusi Kapitalistik yang Rusak

Demikianlah wisata vaksin yang hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit. Rakyat pada umumnya akan sulit. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi saja sudah kembang kempis, apatah lagi memikirkan vaksinasi dengan biaya yang besar. Belum lagi dampak dari pemberlakuan PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Gelombang PHK sudah nampak, kesulitan mencari nafkah semakin menjadi. Tentunya hal demikian akan melahirkan bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Maka tidaklah mengherankan bahwa terdapat pameo, "Orang miskin dilarang sakit". Pameo yang berlaku di era Kapitalisme. Sebuah era yang menjadikan harta sebagai tolak ukur dalam kehidupan dan meraih kebahagiaan.

Di samping itu, adanya fenomena "wisata vaksinasi" menunjukkan kebijakan yang ambigu dan kontradiktif. Banyak rakyat yang dipaksa harus tetap di rumah, bahkan untuk mencari nafkah pun kesulitan selama PPKM darurat. Termasuk banyaknya penyekatan-penyekatan mobilitas warga keluar kota. Sementara di sisi lain, orang-orang berduit tenang melenggang keluar negeri beralasan memburu vaksinasi. Artinya pintu perbatasan negeri masih tetap buka. Bahkan orang-orang asing dari China sebagai contoh masih saja berdatangan ke Indonesia. Jika demikian tidak bisa disalahkan ada warga masyarakat yang menentang PPKM darurat dan penyekatan.

Negeri-negeri muslim termasuk Indonesia akan terus diposisikan sebagai pangsa pasar negara kapitalis. Indonesia tidak akan diijinkan menjadi negara industri dan maju. Oleh karena itu bisa dipahami bila upaya membuat vaksin di dalam negeri akan dibonsai. Indonesia hanya menjadi konsumen vaksin dan ajang perang dagang negara-negara maju.

Akhirnya mau tidak mau, herd immunity menjadi andalan solusi terhadap pandemi. Vaksinasi dijadikan satu-satunya cara menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi. Bila yang bisa mengakses vaksinasi kapanpun hanya orang berduit, sementara rakyat umumnya harus menunggu antrian panjang dan itupun sekarang lagi kosong. Artinya tidak salah bila disinyalir herd immunity merupakan langkah yang sadis.

Perlu Perubahan Paradigma

Pandemi ini harusnya dilihat dengan pandangan inshaf. Maknanya manusia sadar akan kelemahan dirinya. Dengan demikian akan menggerakkan manusia untuk kembali mendekat kepada Allah SWT. Caranya adalah mengambil aqidah Islam sebagai asas bernegara dan menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang. 

Bila manusia tetap congkak. Manusia tetap mengadopsi sekulerisme sebagai asas kehidupan, dan solusi-solusi kapitalisme sebagai jalan untuk menanggulangi pandemi. Yang terjadi justru berbagai kontradiksi kebijakan dan lagi-lagi rakyat yang menjadi kelinci percobaan.

Inilah paradigma mendasar yang harus diambil. Harus ada keberanian politik beralih dari sekulerisme menuju asas kehidupan yang islami.

Selanjutnya paradigma bernegara yang harus dibangun adalah kemandirian. Bukankah Allah dan Rasul-Nya melarang kaum muslimin untuk dijajah dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Niscaya Allah Swt hadir sebagai sebaik-baiknya wali dan penolong.

Mandiri dalam mengelola perekonomian. Yang menjadi pokok adalah konsep kepemilikan Islam menjadi asas ekonomi negara. Kekayaan alam hanya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu menjadi penting untuk menasionalisasi semua kekayaan alam yang masih dikangkangi korporasi swasta maupun asing. Dengan demikian akan tersedia keuangan yang memadai dalam menanggulangi wabah.

Penting pula negeri-negeri Islam melakukan revolusi industri. Maka ketersediaan mata uang asing yang dimiliki negara dapat digunakan untuk melakukan revolusi industri. Dengan mata uang asing tersebut, negara akan bisa mengakses tenaga-tenaga ahli luar negeri yang independen untuk difungsikan dalam mengakselerasi menjadi negara yang maju. Termasuk dalam hal memproduksi vaksin. 

Di samping memproduksi vaksin mandiri, dengan tersedianya dana yang memadai, maka negara akan mampu menanggung kebutuhan hidupnya selama kebijakan lockdown dilakukan. Dengan begitu rakyat benar-benar menjadi disiplin. Alhasil pandemi atau wabah akan bisa ditanggulangi dengan cepat. 

Dengan keberhasilannya yang gemilang, negara akan dengan reputasi internasionalnya akan bisa menjadi pelopor. Sebuah kepeloporan dalam menanggulangi pandemi dan terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya dengan baik. Dunia akan sadar bahwa hanya dengan Islam, manusia dan kehidupan ini bisa diselamatkan. 

# 20 Juli 2021 

Berbagi :