Utang Negara Menggila, Adakah Solusinya?

Oleh: Nur Mufida (Sahabat Visi Muslim Media)

Masalah pandemi yang menimpa Indonesia masih belum menemukan titik terang penyelesaian. Penambahan kasus positif terus meningkat tajam dari hari kehari. Ditengah parahnya kondisi, pemerintahan berniat menambah utang demi keberlangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Seperti dilansir CNN Indonesia Kamis, 08/07/2021 KCJB mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) diawal pengoperasiannya. Maka pemerintah berusaha untuk bernegosiasi dengan China mengenai bantuan pinjaman.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wijoatmodjo berujar dalam rapat di komisi VI DPR, Kamis (8/7) bahwa pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB).

Selain itu, KCJB pun berpotensi mengalami pembengkaan konstruksi (cost overrun) sampai dengan US$ 1.4 miliar - US$ 1.9 miliar atau sekitar Rp. 27 triliun (kurs Rp. 14.533). Atas hal tersebut, pemerintahan pun berencana berutang kepada China untuk menambal pembengkakan tersebut.

Rencana pemerintah berutang lagi di tengah pandemi yang makin menggila, sangat menyakiti hati rakyat. Pasalnya, alih-alih menyelesaikan masalah urgent yang mempertaruhkan nyawa rakyat. Pemerintah justru memaksakan diri melanjutkan proyek kereta cepat yang bahkan bukan masalah mendesak.

Dengan menambah utang, maka beban negara akan semakin bertambah. Dan alokasi dana pun tidak bisa fokus hanya untuk penanganan pandemi. Lagi-lagi rakyat dikorbankan.

Kritik pedas datang dari mantan Menpora Roy Suryo dalam akun Twitternya, Jumat 9 Juli 2021,“Ironisnya pemerintah justru menambah utang lagi ke Cina dan proyek-proyek Infrastuktur Tol yg selama ini jadi “jualan” harus Dijual beneran. Tetapi Calon IBN masih Jalan Terus? Sementara Nakes yg meninggal sudah 1000 lebih? AMBYAR,".

Tampaknya, aktivitas berutang bagi pemerintah Indonesia menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Selama periode 2011 sampai akhir April 2021 kenaikan utang luar negeri Indonesia melesat 479,45 persen. Bila dijumlahkan maka tembus pada angka Rp. 6.041 triliun (CNN Indonesia 24/06/2021). Angka tersebut mungkin akan semakin besar meninjau rencana negosiasi dengan China.

Bila hal tersebut terus berlanjut, tidak dapat dipungkiri adanya krisis ekonomi yang semakin parah. Dilansir dari laman Market Business News krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika itu terjadi otomatis harga bahan-bahan pokok akan naik, konsumsi masyarakat menurun, nilai tukar rupiah melemah, dan perkembangan ekonomi negara semakin merendah. Sedangkan hal itu terjadi saat pandemi berlangsung, sungguh menambah beban rakyat.

Selain, itu akibat dari diterapkannya sistem kapitalis, Indonesia terancam kehilangan aset. Kapitalisme adalah sistem dimana manfaat sebagai asas. Tidak ada makan siang gratis. Maka, dapat dipastikan bahwa negara-negara pemberi utang memiliki niat tertentu, salah satunya adalah privatisasi sumber daya alam.

Lebih parah lagi, Indonesia pun dapat kehilangan independensi dirinya. Karena adanya 'balas budi' maka sedikit banyak negara-negara tersebut mendikte aturan-aturan yang harus diterapkan pemerintah. Lihat saja, banyak sekali aturan yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, namun lebih memprioritaskan urusan asing. Misalnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sebab aturan ini, sampai sekarang banyak TKA yang masuk, padahal pandemi masih ada.

Disamping, itu kebijakan berutang tersebut melanggar larangan Allah. Pasalnya pada sistem kapitalis yang berasas manfaat dan materi jelas setiap utang tersebut berbunga (beriba), sedangkan riba termasuk dosa besar bahkan menantang perang Allah dan rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu...."

Begitulah, bila tetap bertahan dengan Kapitalisme. Dia yang menaruh aturan manusia di atas aturan Allah, telah membuat sebagian kelompok diuntungkan dan sebagian lainnya dirugikan. Negara kaya semakin kaya dan negara berkembang semakin ditekan hingga tak berdaya. Allah pun tak ridlo sebagai bukti banyaknya bencana yang terjadi. Tak terkecuali wabah Covid-19 ini. Maka sudah saatnya mengganti Kapitalisme dengan aturan yang lebih baik.

Islam adalah ideologi atau sistem yang terbukti berhasil memimpin dunia selama 14 abad. Bukti keberhasilan tersebut diabadikan dalam kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh ulama terdahulu hingga ulama mutakhir. Sebut saja, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, karya at-Thabari [w. 310 H], al-Kamil fi at-Tarikh, karya Ibn Atsir [w. 606 H]. Ideologi dari Sang Pencipta ini memiliki seperangkat aturan yang sempurna dan lengkap bagi manusia. Islam bukan sekadar agama yang mengatur ibadah ritual; namun mengatur pula hukum berpolitik, pendidikan, ekonomi, hubungan luar negeri, sampai bernegara.

Negara penganut ideologi Islam menerapkan hukum Islam dalam segala lini kehidupan. Pengelolaan kekayaan negara secara terperinci diatur dalam Islam. Beberapa contoh sumber penghasilannya adalah kharaj, fa'i, jizyah, dan SDA. Kemudian dikelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Begitu pula dalam membangun berbagai infrastruktur.

Tidak perlu berutang kepada negara lain untuk memehuni kebutuhan negara dan rakyatnya. Karena harta-harta tersebut telah mencukupi. Tidak ada krisis karena kondisi ekonomi stabil, kemudian berdampak pada harga bahan-bahan pokok pun stabil. Rakyat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan tidak perlu membayar pajak yang mencekik. Maka, kesejahteraan akan tercipta dalam Negara Islam.

Maka, sudah saatnya kita mengganti Kapitalisme dengan Sistem Islam. Karena mustahil memimpikan kesejahteraan dalam Sistem Kapitalisme. Wallahu a'lam bish showab.

 

Berbagi :