Konflik Horizontal Ditengah Pandemi

Ilustrasi

Oleh : Shita Izzah (Sahabat Visi Muslim Media)

Krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 secara langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, pandemi Covid-19 juga memiliki pengaruh yang besar terhadap timbulnya konflik sosial secara horizontal dan vertikal di dalam suatu negara. Konflik horizontal makin banyak terjadi, tak jarang ditemukan aksi kekerasan antar anggota masyarakat dan antara masyarakat-nakes dan pelaksana program terkait Covid.

Seperti yang terjadi pada warga Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, yang melakukan penganiayaan terhadap tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 meminta maaf.

Mereka mengakui kesalahannya dan meminta untuk berdamai.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M Djamil menjelaskan, tim pemakaman dari BPBD dibantu oleh Muspika Pakusari serta pihak kepala desa bertemu dengan para pelaku.

“Ada mediasis dan proses komunikasi. Sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu,” kata dia kepada Kompas.com di kantornya, Sabtu (24/7/2021).

Begitupula nasib nahas dialami Salamat Sianipar (45), warga Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Pasalnya, gara-gara positif Covid-19 dan ingin melakukan isolasi mandiri di rumah justru diamuk oleh warga sekitar.

Peristiwa memilukan itu terjadi pada Kamis (22/7/2021).kompas.com

Ketidakseriusan pemerintah dimasa pandemi

Kondisi ini disebabkan oleh penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 yang dinilai lambat oleh masyarakat. Sejak virus Covid-19 pertama masuk ke Indonesia, pemerintah tidak serius dalam penanganan pandemi karena lebih memprioritaskan ekonomi daripada aspek kesehatan. 

Alih-alih mengatasi pandemi ini, pemerintah sempat menyangkal dan meremehkan ancaman pandemi Covid-19 pada awal 2020 lalu. Sebab, ada pejabat yang menganggap virus Covid-19 tidak mematikan serta akan sembuh dengan sendirinya.

Bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merata juga menimbulkan kecemburuan sosial, baik perihal pembagian BANSOS atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Oleh karenanya, terjadi konflik-konflik sosial yang membuat hilangnya kepercayaan public pada kebijakan negara (public distrust).

Pemerintah juga tidak cukup mengedukasi masyarakat tentang bagaimana dan seharusnya cara mengatasi pandemi Covid-19 ini. Juga karena lemahnya penanganan korban, kurang tersedianya keperluan medis, serta adanya korupsi BANSOS membuat masyarakat marah dan tidak terkendali. Walhasil, masyarakat mengambil tindakannya sendiri yang berujung konflik antar anggota masyarakat.

Hal ini mengakibatkan tanggung jawab Negara kembali dipertanyakan. Seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan menjamin tersedianya pelayanan kesehatan.

Sementara, tanggung jawab pemerintah terkait kebijakan karantina adalah harus menyediakan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari selama karantina.

Penyakit Covid bukanlah sebuah aib, tidak seharusnya terjadi aksi penganiayaan terhadap warga yang terpapar dan positif covid yang sedang melakukan isoman, handaknya warga sekitar bersama aparat setempat berempati, bekerjasama tolong menolong untuk memberi kebutuhan warga isoman, begitu pula orang yang isoman, harus disiplin protkes memisahkan diri tidak boleh keluar sementara, karena kebutuhannya sudah ditolong tetangga sekitar.

Allah berfirman:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)

Wallahu a'lam bishowab 

Berbagi :