Tunisia Bergolak!

Oleh: Umar Syarifudin (Pengamat politik Internasional)

Krisis politik membara di Tunisia. Aksi - aksi protes menyeruak di berbagai wilayah negara ini. Mereka meneriakkan slogan-slogan menentang partai penguasa Ennahdha dan perdana menteri Mechichi. Negara ini menjadi negara yang kewalahan oleh kasus Covid-19. Pandemi ini telah menyebabkan 18.000 orang meninggal di negara berpenduduk sekitar 12 juta itu. Pasca revolusi 2011 penggulingan diktator Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia masih terus diwarnai gejolak politik yang menghalangi upaya penegakan syariah Islam secara kaffah untuk bangkit.

Sambil mempertahankan sistem demokrasinya, Presiden Saied gagal menyejahterakan rakyat sekaligus gagal mengatasi pandemi. Sementara pihak oposisi memancing ikan di air bergejolak. Mengadopsi sistem sekuler, Tunisia menghadapi masalah akut berupa kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang sempit.

Krisis lapangan pekerjaan, penindasan polisi, korupsi dan kemiskinan memantik rakyat untuk turun ke jalan di Kota Tunis untuk memprotes , menyusul beberapa kerusuhan sebelumnya yang ditandai dengan bentrokan dan penangkapan.

Panggung politik di Tunisia masih diselimuti banyak kontradiksi. Rakyat Tunisia telah melewati kesempatan bersejarah yang spektakuler, sejak tanggal 17 Desember 2010 mulai terjadi reformasi besar di sejumlah negeri. Di sana ada penetrasi terhadap penghalang ketakutan. Di sana ada peluang menjadi penguasa. Sayang, yang terjadi justru sebaliknya. waktu berlalu dengan cepat. Tunisia makin suram mengadopsi sistem kapitalisme sekuler.

Secara keseluruhan, banyak kasus membelit, penyelesaiannya pun berbelit. Itu yang membuat rakyat mencari jalan yang paling ringan dan paling sedikit bahayanya. Mereka mencari jalan adalah pemilihan-pemilihan pasif dalam koridor demokrasi dan minim gelora untuk mengganti akar masalahnya yakni sistem kapitalisme sekuler.

Tunisia mengklaim bahwa negara ini memimpin perjuangan bagi hak-hak rakyat di wilayah tersebut di bawah sistem demokrasi sekulernya yang baru. Namun, semua itu tidak berpengaruh apapun untuk memperbaiki kehidupan rakyat di dalam negerinya. 

Semua ini tentunya menjadi pengingat yang tegas bahwa tidak secuil pun kebaikan dapat datang kepada umat ini melalui sistem demokrasi sekuler buatan manusia yang telah nyata terbukti tidak mampu memecahkan begitu banyak masalah politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perempuan di dunia Muslim dan di negara-negara lain dari Timur ke Barat. 

Oleh karena itu, melanjutkan kehidupan sepanjang jalan demokrasi di negeri-negeri Muslim kita hanya bagaikan memegang janji akan kegagalan berulang kali bagi kaum muslim di kawasan ini.

Buah apa yang dapat dipetik dari perjuangan untuk suatu sistem yang rusak seperti ini -di mana korupsi, kegagalan mengatasi pandemi, eksploitasi SDA, dan kemiskinan menjangkiti kehidupan jutaan rakyat.

Padahal Nabi (saw) bersabda,

 «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ»

 “Dan seorang mukmin tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama dua kali.” 

Berbagi :