Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mencermati Model Pemerintahan Versi Taliban Dan Menakar Peluang Tegaknya Khilafah Di Afghanistan




Oleh: Abu Asyraf Mikhail Othello (Pemerhati Politik Islam)

Taliban akhirnya mendapuk Pemerintahan Baru Aghanistan dengan nama Emirat Islam Afghanistan, yang ditunjuk sebagai orang nomor satu, penguasa tertinggi Afghanistan adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund. Ia memegang posisi sebagai Perdana Menteri. Susunan kabinetnya, adalah: 1).Wakil Perdana Menteri: Abdul Ghani Baradar; 2) Menteri Dalam Negeri: Sirajuddin Haqqani; 3)Menteri Luar Negeri: Amir Khan Muttaqi; 4) Wakil Menteri Luar Negeri: Mohammad Abbas Stanikzai; 5) Menteri Pertahanan: Mullah Yaqoob; 6) Panglima Militer: Fasihuddin Badakhshani; 7) Menteri Keuangan: Mullah Hidayatullah; 8) Menteri Kebudayaan dan Informasi: Zabihullah Mujahid. Mencermati format susunan pemerintahan baru Emirat Islam Afghanistan tersebut, maka sudah bisa ditebak kalau pada akhirnya pejuang Taliban yang berhasil membuat hengkang tentara Amerika yang bercokol selama 20 tahun, pada akhirnya mengadopsi sistem pemerintahan atau model kenegaraan yang mencontoh sistem pemerintahan barat yang sekuler.

Ketika Taliban berhasil menduduki Kota Kabul, Presiden Afghanistan Ashraf Gani, yang merupakan representasi kaki tangan Amerika, melarikan diri. Ini menandai kemenangan kelompok bersenjata Taliban berbarengan juga dengan penarikan mundur tentara Amerika dari Afghanistan. Sebelum itu, kelompok Taliban telah melakukan berbagai langkah-langkah diplomatis ke beberapa negara seperti Cina termasuk Indonesia untuk memastikan pengakuan Taliban sebagai pemerintahan baru ketika nanti berhasil menguasai pusat pemerintahan. Hal yang menarik dalam setiap perhelatan diplomasi tersebut, kelompok Taliban bertjanji hanya mendirikan pemerintahan yang mengadopsi model pemerintahan imarah. Juga Taliban dengan pemerintahan barunya, akan menghormati hak-hak perempuan serta berjanji tidak akan melindungi kelompok teroris-radikal yang menakutkan negara-negara barat. Atas dasar itu, maka apakah kemenangan Taliban kemungkinan dapat menjadi titik awal berdirinya Daulah Khilafah ala Minhaj Nubuwwahh? 

Potensi SDA Afghanistan Yang Menggiurkan Negara Kapitalis

Keberadaan wilayah Afghanistan secara geografis meskipun merupakan dataran perbukitan yang tandus namun negeri ini sesungguhnya menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Mantan menteri pertambangan Afghanistan rezim Ashraf Gani, mengungkap bahwa Afghanistan menyimpan potensi SDA hingga bisa bernilai US$ 1 Triliun hingga US$3 triliun. Afghanistan kaya akan sumber daya seperti tembaga, emas, minyak, gas alam, uranium, bauksit, batu bara, bijih besi, tanah jarang, litium, kromium, timah, seng, batu permata, bedak, belerang, travertine, gipsum, dan marmer. Yang sangat fantastis juga adalah negara tersebut sangat kaya akan litium yang menjadi kunci bagi pengembangan baterai. Di masa depan, SDA ini sangat penting untuk pasokan global sebagaimana halnya minyak mentah saat ini yang banyak dimiliki negara-negara Timur Tengah.

Potensi sumber kekayaan alam sungguh melimpah yang terpendam di perut bumi Afghanistan ini tampaknya menjadi daya magnet terbesar bagi negara-negara kafir serta negara-negara kapitalis lainnya untuk menganeksasi Afghanistan. Untuk alasan inilah, sangat wajar bagi Amerika Serikat, bernafsu menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 dengan alasan memburu Osama Bin Laden yang dituding sebagai biang terorisme karena mendalangi penyerangan 9/11 atas gedung kembar di Washington. Dimulailah genderang perang antara tentara Amerika dengan pasukan Taliban hingga Amerika megalami kerugian 30 ribu trilyun dollar AS, dan tentara Amerika tewas hingga 20 ribu lebih.

Strategi Baru Amerika

Ketika Joe Biden naik tampuk menjadi presiden maka Amerika mengganggap perlu mengevalusi kebijakan militernya ke Afghanistan, dengan pertimbangan:

Amerika menghabiskan anggaran militer sebanyak lebih 30 ribu trilyun dollar AS, dan tentara Amerika tewas hingga 20 ribu lebih. Ini menimbulkan reaksi kecaman keras dari rakyat Amerika.

Bahaya ancaman hegemoni Cina yang menjalin kerja sama dengan Kelompok Taliban, dikhawatirkan mengancam kepentingan ekonomi dan politik Amerika di kawasan Asia Tengah.

Maka tidak ada jalan lain bagi Amerika harus melakukan kompromi dengan kelompok Taliban. Namun kelompok Taliban mengajukan syarat tidak mau berunding dengan Pemerintahan Boneka Bentukan Amerika, yakni rezim Presiden Afghanistan Ashraf Gani. Taliban hanya mau langsung dengan Amerika. Kemudian Amerika menerima tawaran itu, yang akhirnya disepakati antara Pihak Amerika Serikat (AS) dan Taliban telah menandatangani perjanjian damai pada Sabtu 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Perjanjian ini menandai berakhirnya invasi militer AS di Afghanistan selama 20 tahun. Finalisasi kesepakatan ini ditandai dengan jabat tangan antara Mullah Abdul Ghani Baradar selaku wakil Taliban, dan Zalmay Khalilzad yang merupakan utusan AS. Isi Perjanjian Doha:

Amerika harus menarik pasukannya

AS lepas tahanan perang hingga pada 10 Maret 2021

Sanksi Amerika untuk Taliban Dihapus

Taliban tidak akan memberikan suaka politik, bantuan keamanan kepada orang-orang yang menjadi ancaman bagi Amerika sesuai hukum Internasional

Peluang Tegaknya Khilafah

Yang menjadi pertanyaan apakah neo pemerintahan Taliban berpotensi menjadi cikal bakal pemerintahan bagi tegaknya Daulah Khilafah Islam? Dari sisi politis maka kemenangan Taliban dapat saja menjadi batu loncatan bagi tegaknya Daulah Khilafah Islam Ala Minhaj Nubuwwah. Namun dengan mencermati fakta baru model pemerintahan Emirat Islam Afghanistan ala Taliban, mungkin karena pertimbangan pragmatisme Taliban, sulitlah kiranya umat Islam berharap Afghanistan menjadi titik pijak cikal bakal Daulah Khilafah. Apalagi faktanya, konsep kenegaraan yang dibangun oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, masih terkooptasi dengan primordialisme wilayah geografis, hanya untuk kepentingan muslim Afghanistan saja. Isi perjanjian Doha jika dicermati, sepertinya merupakan jebakan baru negara kapitalis untuk mengkerangkeng minat ekspansi Taliban untuk mendakwahkan tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam dalam konteks lebih luas lagi. Lagi pula jangka waktu perjanjian Doha lingkup jangka waktunya tidak terbatas. Padahal dalam perspektif perjanjian dalam politik Islam mencontoh perjanjian yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dengan negara kafir yang memusuhi Islam, adalah berjangka waktu paling tidak selama satu tahun saja.  

Sehubungan dengan itu maka bagi Taliban, adalah: 1. Mestinya terbangun kesadaran bagi anggota kelompok mujahidin Taliban yang ikhlas bahwa perjuangan mereka untuk menegakkan Syariat Islam bukan hanya untuk kepentingan umat Islam Afghan tetapi seluruh kaum muslimin dunia; 2. Mewaspadai tipudaya kaum kafir; 3. Hanya Daulah Khilafah ala Minhaj Nubuwah sebagai satu-satunya pemerintahan Islam yang kredibel sesuai Sunah Nabi Muhammad SAW dan contoh para Sahabat Nabi dahulu bukan kepada sistem model yang lain.

Kemenangan Taliban dari kelompok muslim, dapat menjadi spirit baru bagi kaum muslimin seluruh dunia bahwa kaum kafir pada dasarnya sangat lemah. Perang negara adi daya, Amerika Serikat, melawan kelompok kecil bersenjata kaum muslimin, ternyata harus kalah. Padahal perang sudah cukup lama dengan kerugian yang tidak begitu kecil. Jihad Pasukan Taliban melawan Amerika adalah karena dorongan keimanan dan ketakwaan, sehingga berangkat dari situ mereka mampu menaklukkan negara adi daya sekaliber Amerika. Skenario perjanjian Doha antara Amerika negara kafir dengan Kelompok Islam Taliban, juga mestinya menjadi ibrah bagi kaum Muslimin secara politik untuk mewaspadai segala makar dan tipu jahat yang didesain kaum kafir, yang sesungguhnya hanya akan melemahkan perjuangan menuju tegaknya keagungan Islam dibawah naungan Daulah Khilafah 

Posting Komentar untuk "Mencermati Model Pemerintahan Versi Taliban Dan Menakar Peluang Tegaknya Khilafah Di Afghanistan"