Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Seharusnya Parpol Berperan dalam Mengoreksi Pemerintahan




Oleh: Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


Dalam Rakernas II PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya bisa masuk ke dalam koalisi partai pemerintah. Ia merasa terhormat. Bahkan menurutnya, PAN terpanggil untuk menjembatani antara pemerintah dengan umat Islam (31/8).

Zulkifli Hasan menegaskan masih adanya sentimen terhadap pemerintah dengan anggapan jauh dari Islam. Maka untuk menguatkan pendapatnya bahwa pemerintah sebenarnya dekat dengan kalangan Islam, ia memberikan alasannya. Presiden Jokowi menunjuk Kyai Makruf Amien sebagai wapres. Begitu pula 2 menko berasal dari kalangan cendekiawan muslim. Tentu yang dimaksud adalah Prof Mahfudz MD dan Bapak Muhadjir Effendi. Menurutnya, ini sudah cukup membuktikan pemerintah dekat dengan Islam. 

Akan tetapi dari PAN akan terus berupaya menjadi jembatan antara pemerintah dengan umat Islam. Mengingat upaya demikian tidaklah semudah membalik kedua telapak tangan.

Mencermati fenomena demikian, ada beberapa catatan poin penting yang seharusnya menjadi perhatian utama. Adapun catatan-catatan tersebut adalah berikut ini.

Pertama, tidaklah identik menjabatnya seorang muslim itu lantas kebijakannya dekat atau bahkan merepresentasikan diterapkannya hukum-hukum Islam. 

Bukti akan poin pertama tentunya bukan isapan jempol. Di dalam politik sekuler demokrasi berlaku prinsip tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kepentinganlah yang abadi. Politik dagang sapi termasuk berkoalisi dengan partai lain tanpa melihat lagi visi misi keislamannya. Yang menjadi poin adalah kursi kekuasaan.

Berikutnya, sejak orde lama hingga saat ini, semua kepala negara notabenenya sebagai muslim. Bahkan Gusdur pernah menjabat sebagai presiden. Pertanyaannya, apakah hukum-hukum Islam bisa diterapkan dalam politik dan pemerintahan di negeri ini?

Kedua, Yang urgen untuk dilakukan adalah memberikan bukti kepada umat Islam berupa kebijakan-kebijakan yang pro dengan Islam dan umatnya. Akan tetapi yang terjadi justru menunjukkan bahwa kekuasaan saat ini masih jauh jika dibilang dekat dan pro dengan Islam dan umatnya.

Umat Islam masih sangat teriris jiwanya oleh kasus penistaan terhadap Islam yang terus berulang. Terbaru penistaan terhadap Rasul Saw yang dilakukan oleh Kece. Sebelumnya ada penistaan atas Islam dilakukan oleh Abu Janda, Victor Laiskodat, Denni Siregar dan lainnya. Seolah tidak ada jeranya. Kalaupun Ahok berhasil dihukum, hal itu lantaran umat Islam harus turun dalam jumlah jutaan hingga beberapa kali.

Termasuk perlakuan pemerintah terhadap ormas-ormas Islam yang kritis terhadap laju pemerintahan dan negara. Kritikan mereka dihadapi dengan tangan besi. HTI dicabut BHP-nya melalui Perppu. Begitu pula FPI yang dibubarkan dengan SKB 3 menteri.

Bahkan pemerintahan masih saja melandingkan isu terorisme dan radikalisme. Ajaran Islam tentang Khilafah dan jihad kerapkali menjadi sasaran tembak. Dikesankan seolah masalah utama negeri ini adalah terorisme dan radikalisme. 

Padahal negeri ini masih dan sedang terbelenggu masalah multidimensi. Kemiskinan, kelaparan, pengangguran, korupsi yang menggurita, HAM yang terkoyak, utang negara yang menggunung dan lainnya.

Ketiga, Mengoreksi pemerintahan merupakan fungsi utama sebuah parpol. 

Sekarang mari kita lihat pengertian politik di dalam kitab Afkaru Siyasi. Politik merupakan aktifitas mengurusi urusan umat dengan menerapkan hukum Islam di dalam negeri. Hal ini dilakukan oleh negara. Sedangkan umat melakukan koreksi atas penerapan hukum oleh negara.

Umat adalah pihak yang melakukan koreksi. Di sinilah letak peran parpol mengedukasi umat. Dengan edukasi yang diberikan, umat akan mengetahui hak dan kewajibannya. 

Tatkala terjadi kebijakan yang menyalahi hukum Islam, umat menyadari akan kewajibannya untuk mengoreksi kekuasaan. Parpol Islam akan menjadi garda terdepan memimpin umat untuk mengoreksi kekuasaan. Parpol melakukan amar makruf dan nahi munkar. Parpol mencegah pemerintah membuat kebijakan yang tidak adil terhadap Islam dan umatnya. Parpol bekerja keras menunjukkan kewajiban pemerintahan untuk menerapkan hukum Islam secara paripurna. Parpol Islam tidak akan cenderung kepada orang-orang dholim dengan segala kedholimannya, termasuk dholim terhadap Islam dan umatnya.

Dengan melakukan aktifitas mengoreksi pemerintahan, parpol telah membuktikan kepada umat akan keberpihakannya. Tentunya yang perlu disadari bahwa umat itu adalah pemegang kekuasaan. Jadi adalah sebuah hal yang wajar bila mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim, maka kebijakan-kebijakan pemerintahan itu dekat dan pro terhadap Islam. Bukankah dengan diterapkannya Islam secara paripurna di negeri ini akan menjadi rahmat bagi bangsa ini?? 


#01 September 2021 

Posting Komentar untuk "Seharusnya Parpol Berperan dalam Mengoreksi Pemerintahan"