Untung Besar di Balik Harga Tes PCR

Ilustrasi

Oleh : Mia Kusmiati (Sahabat Visi Muslim Media)

Berkemeja putih, Bapak Presiden Joko Widodo tampil kehadapan publik, meminta dan memberikan pengumuman, "Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan terkait hal ini, saya minta biaya tes PCR (Polymerasa Chain Reaction) berada di kisaran Rp 450 ribu-Rp 550 ribu. Selain itu, saya juga meminta agar hasil tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu 1×24 jam, kita butuh percepatan" (Detiknews, 15/8/2021). 

Keinginan Presiden Joko Widodo terwujud. Mengutip dari laman Sehatnegeriku.kemkes.go.id, 18/8/2021 bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Rp.495 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta Rp.525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali, dengan penurunan sekitar 45 persen dari harga sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transciption Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). 

Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tes PCR hingga 45 persen saat ini, telah menuai perbincangan hangat. Pada saat pandemi telah berlangsung 2 tahun lamanya, rakyatpun telah merasakan mahalnya harga tes PCR. Dan kini dalam situasi grafik pandemi yang telah melandai, pemerintah memberikan keputusan yang dibilang terlambat untuk menurunkan tarif tes PCR. Keputusan ini pun diambil bukan dari keinginan pemerintah untuk menolong rakyat, tetapi akibat himbauan masyarakat yang datangnya pun terlambat. 

Peneliti Senior Center of Reform On Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan mahalnya harga tes PCR di Indonesia salah satu sebabnya adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku kesehatan, termasuk untuk tes PCR. Bahkan pengadaan bahan baku obat kondisinya lebih parah lagi, "Sebelum adanya pandemi, alat kesehatan maupun obat obatan merupakan sektor yang ketergantungannya terhadap bahan baku impor cukup besar. Ketika pandemi datang kita kembali mengimpor bahan-bahan baku tersebut bahkan dalam jumlah besar (Beritasatu.com, 15/8/2021). 

Menurut Kementrian Kesehatan pada ruparupa.com, 27/8/2021, penyebab mahalnya tarif PCR di awal pandemi , karena adanya segelintir orang yang membandrol alat-alat kesehatan dengan harga tinggi, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), reagan, serta biaya operasional. Selain itu ada juga permainan harga yang dilakukan oleh pihak fasilitas kesehatan yang menawarkan penerimaan hasil tes PCR yang lebih cepat, bahkan peluang keuntungan investasi dari pihak pengusaha dibuktikan dengan menjamurnya laboratorium dan fasilitas kesehatan tes PCR. Inilah latar belakang tes PCR tetap mahal meski sudah mengalami penurunan. 

Dikutip dari laman yang sama, Direktur utama Marketing Hamera Lab Esa Tjatur Setiawan pada merdeka.com mengatakan dengan harga tes PCR Rp 500.000 saja, pengusaha fasilitas kesehatan akan tetap mendapatkan untung besar. 

Mengingat tes PCR sangat dibutuhkan dalam kegiatan 3T, yaitu pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) guna mengidentifikasi dan menekan penyebaran virus covid-19 selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa membebani rakyat. Walaupun pada kenyataannya, di awal pandemi berlangsung, pelaksanaan tes PCR digratiskan bagi para penderita Covid-19, tetapi selanjutnya keadaan berubah, kala penyebaran semakin menjadi-jadi, tes PCR ini pun banyak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Walaupun tarifnya telah diturunkan, tapi belum bisa terlepas dari kategori mahal. 

Kentara sekali kinerja penguasa di era kapitalisme saat ini. Sikap pemerintah mendiamkan pengusaha meraup keuntungan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan ini, telah mencerminkan bagaimana keberpihakan penguasa kepada kaum kapital, menjadi ciri sistem kapitalisme yang diemban Indonesia. Perhitungan penguasa berdasarkan pada untung dan rugi  telah menempatkan rakyat seperti pihak pembeli dan penguasalah yang menjadi pihak penjualnya. 

Berbeda dengan sistem Islam yang memandang kesehatan

adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, dan mekanisme pemenuhnnya adalah langsung oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan umat, dan penguasa sebagai pelaksana negara yang nanti akan di mintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah swt. Rasulullah saw bersabda : 

"Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya". (HR Al Bukhari) 

Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, maka negara tak akan memungut uang rakyat sepeserpun. Menjadi kewajiban negara lah untuk mengadakan rumah sakit, klinik, obat, dan kebutuhan kesehatan lainnya yang di perlukan oleh kaum muslim. 

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra, bahwa serombongan orang dari Urainah masuk Islam lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw selaku kepala negara pada saat itu, meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal dekat Quba' mereka dibolehkan meminum air susunya sampai sembuh. 

Riwayat Muslim juga mengkisahkan bahwa Rasulullah saw (dalam kedaan beliau sebagai khalifah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah satu warganya yakni Ubay. Saat Rasulullah mendapatkan hadiah seorang dokter dari raja Mesir Muqauqis beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. 

Dalil ini menjelaskan bahwasannya pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar yang wajib di sediakan negara secara gratis tanpa pandang bulu.

Jaminan kesehatan dalam islam berlaku umum tanpa diskriminasi. dengan kata lain semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkannya.

Haram hukumnya negara mengambil pungutan atas layanan yang wajib di berikan dan negara menjamin kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. 

Inilah solusi terbaik atas permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini, dan sistem jaminan kesehatan dalam islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan kita dengan negara sebagai pelaksananya.

Wallahua'am bish shawab.

Berbagi :