IKN, Antara Syahwat, Khianat dan Rakyat yg Terus Teraniaya!




Oleh : M Azzam Al Fatih


Rezim kencang melakukan sosialisasi perpindahan ibu kota Nusantara. Bak air mengalir secara deras membanjiri seluruh permukaan tanah. Para pejabat dan elit politik pro rezim tak henti-hentinya  berstatmem bahwa perpindahan ibukota suatu keharusan. Hal ini terlihat saat para pejabat negara yakni para menteri,  anggota DPR dan sebagian kepala daerah satu suara, yakni pindah ibu kota. Hal ini ditandai dengan melakukan kemah dan ritual kendi di lokasi titik nol km pembangunan ibu kota baru (IKN) di kalimantan timur oleh presiden Jokowi, jajaran menteri, dan 34 gubernur di Indonesia.

Bahkan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengutus tim ke Arab saudi untuk menindaklanjuti penjajakan investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagaimana diberitakan olah antaranews, tanggal 17 Maret 2022. Yang sebelumnya telah ada lampu hijau dari putra mahkota Arab Saudi pangeran Moehammad bin Salman pada awal Maret lalu.

Gaung terus berlanjut, China pun telah memberi sinyal  penanaman modal pembangunan IKN. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, bahwa Luhut merespon kabar baik tersebut. Menurutnya pula, China sejalan dengan abu Dhabi yang juga berkenan untuk investasi pembangunan IKN. Abu Dhabi memiliki banyak mitra, termasuk China.

Sebagaimana diberitakan KONTAN.COM tanggal 15 Maret 2022.

Usaha untuk mencari investor asing sudah menjadi kebiasaan rezim tatkala mempunyai program proyek.  Seperti proyek pembangunan IKN yang memakan biaya cukup besar. Menurut presiden Jokowi, kalkulasi sementara pembangunan IKN Nusantara membutuhkan anggaran 446 triliun. Tempo.co tanggal 15 Maret 2022.

Jika pembangunan ibu kota Negara (IKN) Nusantara dipaksakan, itu artinya negara sedang bunuh diri. Sebab, hutang luar negeri yang sampai saat ini belum diselesaikan, apalagi sudah mencapai 6.711,52 triliun. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir September 2021. CNN Indonesia tanggal 4 November 2021.

Sungguh ironis, negara yang sedang dalam karut marut ekonomi, kesejahteraan rakyat tidak terwujud, namun justru memaksakan pembangunan ibu kota Negara (IKN) Nusantara.

Maka tidak ada kata yang yang lain, bahwa kebijakan pembangunan Ibu kota Negara (IKN) Nusantara hanyalah menuruti hawa nafsu belaka.  Demi perut dan kesenangan dunia saja. 

Nafsu adalah naluri yang ada pada diri manusia. Tatkala dituruti tidak akan pernah puas, meskipun dunia dilalap sendiri. Tentu saja hal ini  berdampak buruk terhadap yang lain, yakni rakyat kecil.

Rakyat yang selama ini terus terdzalimi oleh  kebijakan rezim tentu semakin teraniaya dengan pembangunan ibu kota Negara (IKN).  Pembangunan yang hanya mengandalkan hutang atau investasi asing akan berdampak buruk terhadap  rakyatnya terutama generasi masa yang akan datang. Hal ini tidak terbantahkan dengan belajar berbagai kebijakan sebelumnya, yang saat ini terus berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat kecil.

Tentu saja di balik proyek tersebut adalah para oligarki. Oligarki adalah kelompok yang ingin meraup keuntungan pribadi demi kepuasan hawa nafsu. Mereka  selalu haus akan dunia.

Aksi mereka akan terus subur selama sistem kufur terus dijadikan sebagai tata aturan negara. Manusia yang mempunyai peran membuat hukum dalam sistem demokrasi menjadi alat empuk untuk menjalankan aksinya. Di tambah hukum yang dapat dibeli menjadi sarana untuk melancarkan lobi-lobi terhadap penguasa.

Dengan demikian, masalah utama negara ini terletak pada sistem kufur kapitalisme yang terus dipuja dan dijadikan tata aturan. Olehkarena itu jika ingin berlepas diri dari problematika kehidupan bangsa. Maka tidak ada jalan selain membuang sistem kufur dan berganti dengan sistem shohih yang berasal dari Al Kholiq. Sistem yang menerapkan hukum yang berasal dari pencipta. Sehingga akan tercipta kehidupan yang adil dan mensejahterakan. Bukan dikuasai oleh segelintir orang yakni para konglomerat oligarki. [Wallahu'alam bishowab]. 

Posting Komentar untuk "IKN, Antara Syahwat, Khianat dan Rakyat yg Terus Teraniaya!"